Tantangan Perekonomian dan Sasaran Ekonomi Makro 2020-2024

Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan2 sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara peers.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; (7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas dengan jasa transportasi asing, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen pada tahun 2000 menjadi 21 persen pada tahun 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3 persen PDB, sementara beberapa negara peers sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce.

Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksitransaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4 – 6,03 persen per tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4,0 +/- 1 persen, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD5.780 – 6.160 per kapita pada tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4 – 6,03 persen per tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4,0 +/- 1 persen, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD5.780 – 6.160 per kapita pada tahun 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,0 ± 1 persen sepanjang 2020 – 2024

Kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan perbaikan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 6,5 – 7,0 persen dan 4,0 – 4,6 persen pada tahun 2024. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,370 – 0,374 pada tahun 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, perbaikan transformasi struktural menjadi salah satu kunci utama. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian, hilirasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan LNPRT) diharapkan akan tumbuh rata-rata 5,16 – 5,29 persen per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Konsumsi pemerintah akan tumbuh rata-rata 4,13 – 4,23 persen per tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah, seiring dengan peningkatan pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan.

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama akan didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 6,88 – 8,11 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) akan didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan EoDB Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2018 menjadi menuju peringkat 40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 50,0 persen PDB dan belanja modal menjadi 2,3 – 2,8 persen pada tahun 2024. Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Secara keseluruhan, ekspor barang dan jasa tumbuh rata-rata 6,21 – 7,67 persen per tahun. Peningkatan ekspor barang tahun 2020-2024 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor nonkomoditas, dan mengurangi ketergantungan impor. Peningkatan juga akan didorong oleh peningkatan ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui pengembangan sektor pariwisata. Sementara impor barang dan jasa tumbuh rata 6,42 – 7,42 persen tahun didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.

Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas eksternal, yang ditandai dengan perbaikan defisit transaksi berjalan menjadi 2,0 – 1,3 persen PDB dan peningkatan cadangan devisa menjadi USD161,1 – 184,8 miliar pada tahun 2024.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan dorongan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi rata-rata 13,7 – 14,8 persen PDB per tahun, dengan rasio perpajakan mencapai rata-rata 11,7 – 12,7 persen PDB per tahun. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang bersifat berkelanjutan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan.

Dari sisi administrasi, akan terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari sisi kebijakan, pemerintah akan terus melakukan penggalian potensi penerimaan, antara lain potensi yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara dan ekstensifikasi barang kena cukai. Adapun, kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital)

Dorongan stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara. Total belanja negara akan mencapai rata-rata 15,8 – 16,8 persen PDB per tahun, dengan belanja pemerintah pusat mencapai rata-rata 9,9 – 10,3 persen PDB per tahun dan TKDD sebesar 6,0 – 6,5 persen PDB. Defisit akan dijaga di bawah batas yang diperbolehkan undang-undang menjadi ratarata (2,2) – (2,0) persen PDB per tahun dengan keseimbangan primer yang mendekati nol, sebesar rata-rata (0,3) – (0,2) persen PDB per tahun. Dengan komposisi tersebut, rasio utang akan dijaga di bawah 30 persen PDB.

Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga tren penurunan laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah.

Kurun waktu 2020-2024, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) Meningkatkan produktivitas terutama pasca panen dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (ii) Menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis; (iii) Menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-rata harga nasional, serta menurunkan disparitas harga antarwaktu; (iv) Menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) Meningkatkan kualitas statistik.

Sepanjang 2020-2024, nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan kebijakan moneter pre-emptive dan ahead the curve oleh bank sentral serta sinergi kebijakan yang diarahkan untuk penerapan reformasi struktural yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

Pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di tiap wilayah diharapkan dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada jawa dan sumatera. Wilayah di luar Jawa dan Sumatera diperkirakan sudah dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4 – 6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp36.595,6 – 37.447,6 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 11,6 – 13,8 persen dan 7,6 – 7,9 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.

Untuk membiayai kebutuhan investasi tahun 2020 – 2024, dibutuhkan upaya pendalaman pasar keuangan, terutama non perbankan, peningkatan akses jasa keuangan (inklusi keuangan), dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung Sumber Daya Alam dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.