Kondisi Daya Dukung Sumber Daya Alam Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Batasan pengembangan (development constraint) sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi keterbatasan SDA yang dapat diberdayagunakan sebagai modal utama pembangunan yang perlu dipertimbangkan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas diketahui beberapa parameter sumber daya alam yang perlu dipertimbangkan aspek keterbatasannya dalam perencanaan pembangunan meliputi: (a) Hutan Primer; (b) Hutan di atas Lahan Gambut; (c) Habitat Spesies Langka; (d) Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim; (e) Kawasan Rawan Bencana; (f) Ketersediaan Air; (g) Ketersediaan Energi; (h) Tingkat Emisi dan (i) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Tutupan hutan primer Indonesia cenderung terus berkurang. Walaupun laju deforestasi telah berkurang secara signifikan dibandingkan pada masa sebelum tahun 2000, namun luas tutupan hutan primer semakin menurun sehingga diperkirakan hanya akan tinggal tersisa 18,4 persen dari luas lahan total nasional (189,6 juta ha) di tahun 2045 dibandingkan kondisi di tahun 2000 yang mencapai 27,7 persen total luas lahan nasional.

Di sisi lain, kebijakan moratorium hutan primer yang telah diterapkan sejak tahun 2011 belum mampu sepenuhnya mencegah penurunan luas hutan primer. Berdasarkan analisis tutupan lahan, selama tujuh tahun pelaksanaan kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut sedikitnya tiga juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau kira-kira setara dengan 5 kali luas Pulau Bali telah habis dikonversi untuk penggunaan lain. Pada periode yang sama, setiap tahunnya juga masih ditemukan ribuan titik api menghancurkan kawasan hutan yang dilindungi dalam peta Moratorium tersebut.

Agar tren kehilangan hutan primer tidak berlanjut maka luas tutupan hutan primer harus dapat dipertahankan pada luas minimal 43 juta ha (kondisi tahun 2019). Oleh karenanya, area moratorium hutan primer menjadi batasan mutlak yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Luas tutupan hutan, baik hutan primer maupun sekunder yang terletak di atas lahan gambut semakin berkurang. Moratorium lahan gambut dari tahun 2015 belum mampu sepenuhnya mencegah penurunan tutupan hutan di atas lahan gambut.

Dalam rencana pembangunan ke depan Total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan minimal 9,2 juta ha seperti kondisi di tahun 2000. Dengan arti lain, diperlukan tambahan gambut yang direstorasi seluas 2 juta ha dari tahun 2015 sesuai Perpres Moratorium Gambut untuk mencapai batas minimal tersebut. Untuk itu, upaya restorasi lahan gambut perlu menjadi prioritas.

Habitat spesies kunci terancam punah semakin berkurang signifikan akibat pengurangan luas tutupan hutan. Analisis menunjukkan bahwa tutupan hutan pada habitat species langka di sebelah barat garis Wallacea akan menyusut dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045, terutama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Diperkirakan luas key biodiversity areas di sisi timur Garis Wallacea, khususnya wilayah Papua juga berkurang signifikan.

Sesuai hasil analisis KLHS RPJMN 2020-2024, luas tutupan habitat spesies langka yang harus dipertahankan minimal seluas 43,2 juta ha. Bila kehilangan habitat satwa langka ini tidak diantisipasi dengan baik maka dikhawatirkan memicu ketidakstabilan ekosistem yang dapat menjadi hambatan utama dalam pembangunan.

Total panjang pesisir rentan abrasi/akresi akibat perubahan tinggi muka air laut diperkirakan mencapai 18.480 km di tahun 2045. Bila tidak dilakukan intervensi maka area yang rentan abrasi/akresi tersebut tentunya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan, khususnya mengancam keberlangsungan pemukiman dan industri yang sudah terdapat di area tersebut.

Berdasarkan hasil analisis diketahui daerah pemukiman yang saat ini sudah terkena efek abrasi/ akresi sepanjang 11 km. Daerah pemukiman yang berpotensi terkena efek abrasi/akresi sepanjang 253 km. Sedangkan daerah pemukiman yang perlu waspada akan dampak abrasi/akresi sepanjang 155 km.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana, baik bencana hidrometeorologis maupun geologis. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di atas jalurjalur sumber gempa besar dari zona megathrustsubduksi lempeng dan sesar-sesar aktif sehingga bukan hanya berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan konektivitas dasar namun juga dapat menimbulkan kerugian korban jiwa yang sangat besar. Sekitar 217 juta (77 persen) penduduk berpotensi terpapar gempa >0.1 g, dan 4 juta tinggal 1 km dari sesar aktif; Sekitar 3,7 juta penduduk berpotensi terpapar tsunami;Sekitar 5 juta penduduk bermukim dan beraktivitas di sekitar gunung api aktif.

Kawasan rawan bencana tergolong berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan sehingga perlu dipertimbangkan sebagai batasan dalam merencanakan pembangunan. Oleh karena itu, zona dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi perlu diprioritaskan menjadi kawasan lindung dalam penataan ruang wilayah, dibandingkan sebagai kawasan budidaya. Apabila hal tersebut tidak bisa dihindari, maka perlu didukung dengan adanya peningkatan upaya adaptasi dan pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana.

Kerusakan tutupan hutan diperkirakan akan memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dari hasil proyeksi, kelangkaan air baku juga mulai merebak pada beberapa wilayah lainnya dikarenakan dampak dari perubahan iklim global yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia.

Diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat dari 6 persen di tahun 2000 menjadi 9.6 persen di tahun 2045. Saat ini ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali; sementara Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan akan langka/kritis air di tahun 2045.

Agar kelangkaan air tidak sampai menghambat pembangunan maka wilayah aman air secara nasional perlu dipertahankan seluas minimal 175,5 juta ha (93 persen dari luas wilayah Indonesia); sedangkan ketersediaan air pada setiap pulau harus dipertahankan di atas 1.000 m3 /kapita/tahun. Khusus untuk Pulau Jawa, mengingat ancaman krisis air sudah sangat mengkhawatirkan maka proporsi wilayah aman air perlu ditingkatkan secara signifikan.

Tantangan pemenuhan kebutuhan energi ke depan diperkirakan akan semakin berat. Cadangan sumber energi fosil (non-terbarukan) seperti minyak bumi, gas dan batu bara semakin menipis, sementara pengembangan sumber energi terbarukan juga masih belum signifikan untuk dapat mencukupi kebutuhan.

Suplai energi domestik diperkirakan hanya mampu memenuhi 75 persen permintaan energi nasional pada tahun 2030 dan akan terus menurun hingga 28 persen di tahun 2045. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup tinggi, berkurangnya kemampuan produksi energi domestik diperkirakan dapat mempengaruhi keseimbangan antara suplai dan kebutuhan energi di tingkat nasional di masa yang akan datang. Bila kebutuhan energi jauh melampaui suplai dalam negeri, hal ini diprediksi akan mengganggu defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit) pemerintah yang dapat berdampak pada kestabilan kurs Rupiah dan pertumbuhan ekonomi.

Guna mengurangi kelangkaan energi tersebut, maka porsi energi baru terbarukan harus ditingkatkan hingga minimal 20 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2024. Selain itu, diperlukan peningkatan upaya penemuan sumber-sumber baru yang dapat dieksploitasi untuk mengantisipasi penurunan cadangan gas alam dan batubara di masa mendatang.

Emisi GRK semakin meningkat pada kondisi baseline, sedangkan intensitas emisi meskipun cenderung positif namun belum mampu mendukung upaya penurunan emisi secara keseluruhan. Hal ini belum sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK 26 persen dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Bahkan dalam pertemuan UNFCCC COP 21 tahun 2015 di Paris komitmen ini ditingkatkan sehingga target penurunan emisi menjadi minimal 29 persen di tahun 2030.

Untuk mencapai target penurunan emisi 29 persen (skenario fair/minimal) maka emisi Gas Rumah Kaca (GRK) harus dipertahankan di bawah 1.825.374,5 Giga gr CO2/ tahun pada tahun 2030. Adapun intesitas emisi GRK harus dipertahankan di bawah 261,1 ton CO2/ milyar Rp pada tahun 2030 (berkurang 33 persen dari baseline).

Keterbatasan sumber daya alam merupakan tantangan nyata yang dapat menghambat pencapaian target-target pembangunan. Diperlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor untuk mengatasi tantangan keterbatasan sumber daya alam. Selain itu perencanaan pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pencapaian target-target pembangunan serta memperhatikan arahan fungsi ruang dalam pembangunan kewilayahan.