Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dalam tahun 2020-2024

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup: (i) Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Pelaksanaan strategi pertama mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Peningkatan pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan. Pelaksanaan strategi ketiga juga mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi.

Strategi keempat dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM). Nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan dan UMKM, termasuk koperasi dan sentra IKM, diarahkan (1) sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T), dan (2) Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.

(ii) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata, termasuk wisata alam; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; (6) mengembangkan industri halal.

Akselerasi industrialisasi berbasis pertanian dan non pertanian akan difokuskan pada (1) industri pengolahan hulu strategis agro, kimia dan logam; dan (2) industri pengolahan yang memiliki kontribusi nilai tambah dan daya saing yang tinggi yaitu makanan minuman, farmasi dan alat kesehatan, alat transportasi termasuk yang berbahan bakar listrik, elektrikal dan elektronik, mesin dan peralatan, tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki. Pengembangan industri pertanian dan kehutanan akan diperkuat dengan kepastian yurisdiksi antara lahan pertanian dan lahan agroforestry. Khusus untuk industri pengolahan perikanan, peningkatan nilai tambah juga dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas industri pengolahan pengalengan produk perikanan dan penguatan brand dari Indonesia.

Industrialisasi dilaksanakan melalui (1) peningkatan produktivitas; (2) penguat-an rantai pasok/nilai melalui harmonisasi kebijakan yang mempengaruhi efisiensi alur input-prosesoutput-distribusi, dan pengembangan pemasok; (3) diversifikasi dan peningkatan kualitas produk industri hulu, antara dan hilir untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi; (4) penguatan jasa industri; (5) penguatan circular economy sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; dan (6) penyediaan insentif untuk penumbuhan dan peningkatan skala industri, termasuk melalui pembiayaan industri.

Pelaksanaan industrialisasi yang berbasis investasi juga disinergikan dengan kebijakan dan strategi pengembangan kewirausahaan dan UMKM. Sinergi ini diwujudkan dalam kemitraan hulu hilir usaha-usaha rakyat dalam bentuk sentra IKM, termasuk agroindustri perdesaan, yang dikelola koperasi, usaha perdesaan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya yang berbasis masyarakat.

Dukungan bagi industrialisasi terintegrasi hulu-hilir dan yang berbasis hilirisasi sumber daya alam juga dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Industri (KI) dan smelter. Pengembangan KI difokuskan untuk KI di luar Pulau Jawa yang mencakup 10 KI prioritas yang akan difokuskan untuk percepatan kesiapan sarana penunjang, fasilitasi perizinan dan penguatan investasi. Selain itu, terdapat 9 KI baru di luar Pulau Jawa yang akan dikembangkan dalam kerangka Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), kerja sama regional, industrialisasi dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, pemulihan pascabencana, serta diversifikasi perekonomian daerah.

Dukungan untuk KI di luar Pulau Jawa juga mencakup penyiapan SDM terampil melalui kerja sama vokasi antara Kementerian/Lembaga, lembaga diklat, industri dan Pemerintah Daerah. Beberapa kawasan industri juga akan difasilitasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detil Tata Ruang (RRTR/RDTR) di sekitar kawasan industri.

Khusus kawasan industri di pantai utara Jawa akan diintegrasikan dengan dukungan konektivitas, serta pasokan energi dan SDM yang memadai. Dukungan ini diharapkan dapat menurunkan biaya, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pengolahan.

Hilirisasi sumber daya alam melalui pembangunan smelter akan difokuskan pada hasil tambang nikel (12 smelter), besi (2 smelter), timbal (2 smelter) dan tembaga (2 smelter).

Dalam lima tahun mendatang, peningkatan nilai tambah pariwisata akan difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas di 18 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Fokus utamanya yaitu percepatan kesiapan 10 DPP (Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok/ Mandalika, Labuan Bajo, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, dan Morotai).

Selain itu pengembangan DPP juga meliputi 8 DPP baru yang akan difasilitasi dalam rangka revitalisasi daya dukung, penguatan stabilitas kunjungan, serta peningkatan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya.

Jenis pariwisata akan ditingkatkan diversifikasinya untuk mencakup (1) wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (heritage tourism, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada Urban Heritage Regeneration, dan wisata desa); (3) wisata buatan (meetingincentive-convention-exhibition (MICE), dan wisata olah raga). Pengembangan ketiga jenis pariwisata tersebut juga membuka kesempatan bagi wisatawan untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan pengetahuan, pendidikan dan kesukarelawanan yang terintegrasi dengan kegiatan wisata.

Pengembangan amenitas dan atraksi wisata juga akan melibatkan industri dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya antara lain mencakup kerja sama pembiayaan, perbaikan pengelolaan destinasi, penerapan standar layanan, penguatan rantai pasok industri pariwisata, serta pengembangan desa wisata.

Dalam 18 DPP, destinasi wisata alam yang akan dikembangkan mencakup 10 destinasi ekowisata berbasis Taman Nasional dan Taman Wisata Alam, 11 taman alam (Geopark), serta 6 wisata bahari yang berbasis Taman Wisata Perairan dan Suaka Alam Perairan.

Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui (1) pendampingan dan inkubasi; (2) pengembangan center of excellence; (3) fasilitasi inovasi dan penguatan brand, (4) pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif termasuk klaster/kota kreatif; (5) penerapan dan komersialisasi hak atas kekayaan intelektual; serta (6) penguatan rantai pasok dan skala usaha kreatif. Peningkatan populasi pelaku usaha digital juga akan difasilitasi melalui pengembangan klaster digital, termasuk yang berbasis desa, kemudahan usaha, serta akses kepada pembiayaan dan pasar.

Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital ke depan difokuskan pada 8 klaster kreatif di Jawa, Medan dan Makassar. Sektor yang akan diperkuat yaitu kuliner, fesyen, kriya, aplikasi dan konten digital, games, film, dan musik. Perluasan aktivitas ekonomi kreatif dilaksanakan secara bertahap di wilayah lain yang memiliki potensi nilai tambah yang besar.Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi dilaksanakan melalui (1) harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan; (2) penjaminan kepastian hukum berusaha dan investasi; (3) fasilitasi kemudahan usaha dan investasi; (4) reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif; (5) penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan (6) peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan difokuskan untuk mendukung sektor prioritas nasional seperti energi, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

Peningkatan industri halal dilaksanakan melalui (1) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan; (2) pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah; (3) pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah; dan (4) penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga.