Kaderisasi dalam Partai Politik

Mark N. Hagopian mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Lawson mengartikan lain, bahwa partai adalah sebuah agensi, yang menghubungkan antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Definisi lain mengartikan partai politik adalah penerjemahan dari struktural sistem atau mengubah struktur kepentingan sosial dan ekonomi menjadi kekuasaan politik.

Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keduanya menyebut bahwa partai politik adalah pilar demokrasi.

Sebagai pilar demokrasi, keberadaan partai politik amatlah penting dan mendasar. Hal itu ditegaskan pada rumusan kode etik politik dan partai politik yang disusun oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa partai politik merupakan sebuah badan hukum publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik, serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Fungsi rekrutmen yang dimiliki oleh partai-partai politik dan dijalankan dengan benar (secara ideal) dapat menjadi pintu masuk (entry point) sekaligus menjadi faktor pendorong (driven factor) bagi praktik demokrasi yang baik pada suatu negara.

Rekrutmen berkaitan dengan sejauhmana partai politik melakukan seleksi, kandidasi dan menyiapkan kader-kader politik untuk memimpin negara dan pemerintahan yang bersih, anti-korupsi, berintegritas, akuntabel, dan dapat dipercaya. Sayangnya, harapan ideal tersebut masih belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan baik.

Proses rekrutmen dan kaderisasi selama ini cenderung menerapkan pola dan gaya “tradisional.” Partai yang dikembangkan lebih berciri catch-all party–belum memiliki basis sosial yang jelas dan spesifik, dan masih tergantung pada figur individu. Partai-partai politik juga menghadapi tantangan dalam proses kaderisasi. Sebagian besar parpol belum memiliki sistem kaderisasi yang jelas, sehingga sumber rekrutmen politik cenderung bersifat oligarkis.

Hasil kajian yang dilakukan oleh P2P bekerja sama dengan IMD5 menunjukkan bahwa pola rekrutmen masih mengikuti garis yang ditentukan oleh faktor-faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesamaan daerah, serta faktor-faktor kesetiaan dan kedekatan dengan pimpinan teras partai.

Riset tersebut senada dengan pandangan sejumlah narasumber yang diwawancarai, juga menggarisbawahi terjadinya dominasi pimpinan partai dalam proses seleksi dan kandidasi calon-calon anggota legislatif di Indonesia. Gambaran politisi lompat pagar, kader-kader artis atau pelawak, orang-orang kaya, dan para pengusaha–yang sering diragukan kemampuan politiknya–merupakan salah satu fenomena dari sekian banyak irisan problematik dalam proses rekutmen dan kandidasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik.

Berbagai masalah dalam rekrutmen, tidak dapat dipisahkan dari sejarah pendirian partai. Pembelahan sosial (social cleavage) menjadi salah satu faktor yang menyebabkannya. Partai yang lahir dari proses pembelahan sosial umumnya tidak dapat melepaskan diri dari unsur-unsur pembentuknya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi. Dalam perkembangan ideologi partai di Indonesia, memang pernah disinggung oleh Feith dan Castle atas dasar lima (5) hal, yaitu nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis, dan komunis.

Pada Pemilu 1955, partai-partai politik didirikan atas dasar ideologi nasionalis, sosialis, kesukuan, kedaerahan, dan keagamaan. Bahkan Feith menyebut Pemilu 55 sebagai pemilu yang pesertanya kental menggunakan agama dan ideologi sebagai basis sekaligus alat perjuangan partai politik.

Pengaruh politik aliran dalam perkembangan partai politik di Indonesia juga turut memengaruhi bagaimana partai tersebut melakukan rekrutmen dan siapa kaderkader yang dibesarkan oleh partai. Tipe pengembangan partai atas dasar aliran ini juga terjadi di era reformasi, dimulai sejak Pemilu 1999—pemilu pertama setelah Soeharto jatuh.

Tidaklah heran apabila partai mengembangkan garis rekrutmen politik atas dasar garis ideologi seperti Partai NU yang kadernya lebih berasal dari kader-kader NU, yang dilanjutkan misalnya oleh PKB setelah reformasi, walaupun tidak selamanya seketat itu, karena pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014 sudah ada fenomena yang bercampur karena partai-partai nasionalis juga diisi oleh golongan santri, sebuah kategori Islam Jawa yang dikelompokkan oleh Geertz sebagai abangan, santri, dan priyayi.

Pengelompokan ini dimodifikasi oleh Daniel Dhakidae dan Kevin Evans khususnya untuk ideologi pemilu-pemilu di masa reformasi. Demikian pula dengan Golkar yang di masa Orde Baru melakukan basis rekrutmen dan kaderisasi melalui jalur A, B, G (ABRI, Birokrasi, dan Golongan Karya) serta kino-kino atau organisasi sayap. Di awal-awal reformasi, jalur A, B, G juga mengalami perubahan yang signifikan, tidak lagi seperti itu, bahkan dua jalurnya yaitu ABRI dan Birokrasi tidak lagi menjadi dua jalur dalam sumber rekrutmen politik karena ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berpolitik. Jalur A, B, G mengalami pemudaran digantikan oleh jalur-jalur lain termasuk pada awal-awal Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung yang kemudian “mengijokan” atau meng “HMI” kan Golkar.

Dari pengalaman rekrutmen, situasinya agak berbeda dalam proses kaderisasi yang terjadi pada internal partai. Umumnya kaderisasi berkaitan dengan bagaimana partai politik akan melakukan “pembinaan” terhadap kader-kadernya, dengan mendorong lahirnya kader-kader yang memiliki kemampuan, baik kemampuan politik, organisasi, maupun kepemimpinan. Kaderisasi berhubungan dengan bagaimana organisasi partai politik menyiapkan sumber daya manusia yang akan bekerja untuk partai, akan memimpin partai dan akan menjadi sumber rekrutmen politik dalam mengisi jabatan-jabatan politik.

Perkembangan tata kelola partai politik di Indonesia, khususnya sepanjang pemilu era reformasi, organisasi partai masih belum ditata secara moderen, bahkan cenderung dikelola secara tradisional dan personal. Rekrutmen didominasi oleh orang-orang kuat partai, keluarga, dinasti atau model AMPI (anak, menantu, paman, dan istri). Pengisian jabatan-jabatan strategis di partai politik juga tak lepas dari pengaruh personifikasi, dinasti (keluarga), dan orang-orang yang berduit (para pengusaha). Tidak heran apabila proses kandidasi politik kental dengan transaksi politik, mahar politik, dan mengesampingkan faktor integritas serta kapasitas politik calon.

Pada derajat tertentu, proses kandidasi terkungkung oleh oligarki partai yang semakin tersentralisasi dan tidak terdesentralisasi. Partai politik di Indonesia juga menunjukkan minimnya visi kebangsaan, lingkungan, HAM, kesehatan, kemiskinan dan sejumlah isu sosial-budaya, politik dan ekonomi lainnya.10 Kesadaran dan komitmen terhadap isu-isu pemerintahan yang bersih, transparan, dan persoalan korupsi juga masih rendah, karena politisi dan kader-kader partai politik masih banyak yang terjerat kasus korupsi.

Data korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan lebih dari 51 persen para politisi yang terjerat korupsi adalah politisi muda, politisi yang berusia di bawah usia 50 tahun. Sejumlah kajian tentang korupsi pemilu juga menyebut bahwa partai mulai “tidak dipercaya oleh publik,” partai politik juga mempraktikkan politik yang menyimpang seperti politik uang, transaksi politik, dan suap.

Kecenderungan politik uang bahkan mengalami peningkatan dari Pemilu 1999-2014, bila pada Pemilu 1999 jumlah kasus politik uang hanya 62 kasus, pada pemilu terakhir (Pemilu 2014) jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan,sebanyak 313 kasus.

Dalam laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa partai politik juga dianggap marak melakukan korupsi elektoral dalam bentuk vote buying seperti pemberian uang dan barang, pemberian jasa, dan juga menciptakan vote broker melalui sejumlah aktor dan agensi yang berfungsi sebagai broker politik. Dari segi aktornya, pelaku korupsi elektoral juga tidak tunggal, mencakup antara lain para kandidat seperti calon-calon anggota DPR, calon kepala daerah, tim sukses dan pengurus partai, dan juga kader-kader partai politik.

Dari data latar belakang politisi di Indonesia, sebagian besar diisi oleh para pengusaha dan didominasi oleh laki-laki. Keterpilihan perempuan sebagai anggota DPR masih kecil, sekitar 17 persen dari 560 anggota DPR. Sisanya, 83 persen adalah laki-laki. Sebagai contoh, 37,45% anggota DPR periode 2014-2019 berasal dari pengusaha, 11,81 persen dari karyawan swasta, 1,29 persen seniman, 1,29 persen pemuka agama.

Jumlah orang yang harus direkrut juga tidak sedikit. Masing-masing partai harus menyiapkan kurang lebih 17.440 orang, 560 orang sebagai calon anggota DPR, 2.114 orang calon anggota DPRD Provinsi, dan 14.766 orang calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang kecil, belum ditambah dengan rekrutmen politik untuk mengisi jabatan-jabatan di eksekutif (pemerintahan), baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam mencukupi kebutuhan rekrutmen di atas, tantangan yang dihadapi oleh partai politik tidaklah ringan. Dari segi waktunya kadang-kadang “mepet,” partai politik juga dituntut untuk menyediakan calon-calon politisi yang baik, yang memenuhi harapan publik. Publik juga mengharapkan partai hadir dalam setiap aktivitas yang berdampak positif bagi masyarakat luas atau tidak. Tantangannya, apakah parpol dapat menjalankan peran dan fungsinya yang dapat dirasakan oleh publik secara luas. Jangan sampai publik menganggap partai hanya hadir menjelang dan pada saat pemilihan umum.

Secara organisasi, perkembangan partai-partai politik di Indonesia juga belum begitu menggembirakan. Visi partai masih minim untuk membangun organisasi parpol yang mendekati ciri ideal seperti telah diulas oleh para ahli dalam teori-teori tentang partai politik. Alih-alih partai dapat menjalankan fungsi pendidikan politik, sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik, partai-partai politik justru lebih asik dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan jangka pendek atau sesaat.

Upaya untuk mendorong organisasi partai politik yang lebih moderen melalui terlembaganya mekanisme demokrasi internal partai yang mapan, transparansi, akuntabilitas, dan memiliki tanggungjawab etik, belum sepenuhnya menjadi agenda prioritas dalam reformasi kepartaian di Indonesia.

Era reformasi sebenarnya memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun dalam praktinya, perkembangan partai politik seperti “mengalami kemunduran,” akibat kuatnya personifikasi figur kepemimpinan yang tersentralistik pada figur patron politik yang kuat yang mengakibatkan meluasnya praktik-praktik dinasti politik dalam proses rekruitmen, kandidasi, dan kaderisasi.

Seorang pemimpin politik yang memiliki kecakapan dan kemampuan politik dalam mendorong perubahan yang lebih baik. Mekanisme perekrutan politik di internal partai politik acapkali melahirkan politisi yang cenderung berorientasi uang, kuatnya dominasi elit partai, faktor kekeluargaan, nepotisme, dan kedekatan politik. Kader yang bagus yang memiliki integritas tinggi, tetapi tidak ada dalam radar lingkaran kekuasaan partai, dan tidak memiliki cukup dana untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen misalnya, kecil kemungkinan dapat mencalonkan diri.

Pada sisi yang hampir sama, partai politik juga mengalami persoalan regenerasi politik, sebagai akibat partai politik terus menerus “terjebak” pada pola kepemimpinan oligarki, organisasi yang sentralistik, rekrutmen yang masih mengandalkan garis keturunan/dinasti dan sejumlah ciri patronase politik lainnya. Partai politik kurang serius mengembangkan kemampuan kader-kadernya dalam mengikuti arus informasi yang cepat seiring dengan perkembangan isu-isu politik strategis yang memiliki dampak luas bagi masyarakat banyak.

Partai politik merupakan sebuah badan hukum publik yang memiliki tangunggjawab etik, politik dan sosial untuk menjadi oganisasi politik sebagai organisasi yang memenuhi harapan publik. Sebuah keniscayaan agar organisasi partai dapat memenuhi harapan publik sebagai organisasi yang profesional dan moderen yang layak dan dipercaya sebagai sumber “satu-satunya” untuk pengisian jabatan publik yang akan berpengaruh besar bagi masa depan warga negara.