Arah Kebijakan dan Strategi Pertumbuhan Penduduk dan Perlindungan Sosia

Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, melalui: Percepatan cakupan administrasi kependudukan, mencakup: Pertama, Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi penduduk bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup: a) Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia; b) Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat; c) Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan d) Keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.

Kedua, Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mencakup: a) Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan b) Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Ketiga, Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.

Integrasi sistem administrasi kependudukan, mencakup: Pertama, Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mencakup: a) Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan b) Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Kedua, Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup: a) Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antar sektor; dan b) Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, mencakup: a) Penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang; b) Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk; dan c) Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.

Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, melalui: Pertama, Penguatan pelaksanaan jaminan sosial, mencakup: a) keberlanjutan pendanaan SJSN termasuk penyesuaian sistem iuran dan tarif, perluasan kepesertaan SJSN terutama sektor informal dan pekerja penerima upah, dan perbaikan sistem pengelolaan JKN dan SJSN ketenagakerjaan; b) penerapan active purchasing dan perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit yang diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan akuntabilitas pengelolaan JKN; c) penguatan kelembagaan SJSN, perbaikan tata kelola hubungan antarlembaga, dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait, integrasi implementasi operasional JKN dan SJSN ketenagakerjaan; d) pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan Jaminan Pekerjaan (Unemployment Benefit), Perawatan Jangka Panjang Berbasis Kontribusi (Long Term Care), dan Program Rehabilitasi Kerja (Return to Work); e) pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi; f) sinergi data dasar kependudukan, basis data terpadu (BDT) dan data BPJS kesehatan serta ketenagakerjaan; g) integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS kesehatan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan; dan h) penguatan health technology assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya;

Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, mencakup: a) pengembangan digitalisasi dan integrasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bantuan, antara lain melalui Kartu Sembako Murah yang akan mengintegrasikan pemberian bantuan pangan dan energi (listrik dan tabung gas 3 kg) ke dalam satu kartu; b) peningkatan inklusi keuangan melalui literasi bagi penerima manfaat; c) pemberian insentif unruk mendorong partisipasi sekolah hingga perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial pendidikan dan kesehatan; d) pengembangan variasi bantuan pangan, tidak hanya terbatas beras dan telur tetapi juga bahan pangan lokal, sayuran, daging, ikan, dan MPASI (bagi keluarga yang memiliki anak bawah dua tahun) untuk memenuhi cakupan nutrisi penerima bantuan; dan e) peningkatan peran Pemda dalam pendampingan dan penyaluran bantuan.

Perlindungan sosial adaptif, mencakup: a) pengembangan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan sosial terhadap perubahan iklim dan bencana alam; b) penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsif terhadap risiko sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana alam; c) pengembangan sistem pembiayaan perlindungan sosial untuk mengatasi risiko perubahan iklim dan bencana alam.

Peningkatan kesejahteraan sosial, mencakup: a) pengembangan sistem perawatan jangka panjang (long term care) terintegrasi dan holistik; b) pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah lanjut usia dan penyandang disabilitas; c) penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia dan penyandang disabilitas; d) Implementasi rencana induk sesuai mandat UU 8/2016 untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif; e) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; f) pemberdayaan kelanjutusiaan bagi lanjut usia; dan g) pengembangan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi lanjut usia.