Open Government dan E Government

Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif

Empat prinsip yang diusung oleh delapan negara penggagas OGP ini, termasuk Indonesia, disusun berdasarkan kesadaran adanya tuntutan warga atas tata pemerintahan yang lebih terbuka; kesadaran bahwa setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam melibatkan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Selain itu, negara-negara penggagas OGP juga menyatakan bahwa mereka telah menemukan momentum dunia untuk mempromosikan transparansi, memerangi korupsi, memperkuat keterlibatan warganegara, serta menggunakan teknologi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Atas dasar ini, setiap negara peserta OGP menyatakan komitmennya untuk meningkatkan ketersediaan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan, mendukung partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan, menyelenggarakan standar integritas professional yang terbaik dalam menjalankan administrasi publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan akses terhadap penggunaan teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas.

Sejak tahun 2016 OGP yang sebelumnya hanya menjadi platform bagi pemerintah di tingkat nasional, mulai dikembangkan ke tingkat pemerintahan daerah. Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir , pemerintah Indonesia telah mengadopsi teknologi E government untuk meningkatkan penyampaian layanan di sektor publik dengan tujuan meningkatkan penyediaan layanan untuk manfaat dari warga.

Untuk mendukung gerakan ini, seluruh kementerian telah berkontribusi memperkenalkan kebijakan untuk mendukung pergerakan teknologi. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan program TIK dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan warga tentang teknologi karena melalui teknologi komunikasi informasi diyakini dapat meningkatkan konektivitas antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tren transformasi teknologi di dunia yang mempromosikan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan memfasilitasi layanan pemerintah yang sesuai di sektor publik.

Teknologi menawarkan kesempatan untuk berbagi informasi, partisipasi publik, dan kolaborasi. Teknologi dapat dimafaatkan untuk memberi informasi lebih banyak kepada publik dengan cara yang memungkinkan orang memahami apa yang pemerintah mereka lakukan dan untuk mempengaruhi keputusan.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan ruang online yang mudah diakses dan aman sebagai platform untuk memberikan layanan, melibatkan masyarakat, dan berbagi informasi dan gagasan. Namun, akses teknologi yang adil dan terjangkau merupakan tantangan tersendiri, oleh karena itu diperlukan komitmen untuk mencari peningkatan konektivitas online dan mobile, sekaligus juga mengidentifikasi dan mempromosikan penggunaan mekanisme alternatif untuk keterlibatan warga negara.

Penggunaan TIK juga dapat berdampak besar pada kemampuan sektor publik untuk membuat keputusan berdasarkan bukti, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keputusan tersebut dan mengarah pada peningkatan kinerja sektor publik dalam bentuk kebijakan, layanan dan komunikasi yang lebih baik dengan warga dan dunia bisnis. Untuk tujuan ini, Pemerintah Indonesia harus menyadari nilai data sektor publik sebagai aset strategis.

Pelibatan masyarakat sipil dan komunitas bisnis untuk mengidentifikasi praktik yang efektif dan pendekatan inovatif untuk memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan masyarakat dan mempromosikan transparansi di pemerintahan juga sangat diperlukan. Peningkatan akses terhadap teknologi juga perlu ditingkatkan oleh pegawai pemerintah dan warga masyarakat. Hal yang tidak boleh terlupakan yakni bahwa teknologi adalah pelengkap, bukan pengganti, untuk informasi yang jelas, dan berguna.

Pemerintah digital “mengacu pada penggunaan teknologi digital, sebagai bagian terpadu dari strategi modernisasi pemerintah, untuk menciptakan nilai publik. Ini bergantung pada ekosistem pemerintah digital yang terdiri dari aktor pemerintah, organisasi non-pemerintah, bisnis, asosiasi warga negara dan individu yang mendukung produksi dan akses terhadap data, layanan dan konten melalui interaksi dengan pemerintah “(OECD, 2014)

UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu landasan pelaksanaan e-Government di Indonesia, dimana pemerintahan perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Open government menurut Global Integrity (Turner, 2015) mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya.

E government adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi dalam melakukan berbagai tugas pemerintah (Holzer & Schwester, 2011 ). Revolusi dalam TIK telah meningkatkan kualitas pemerintahan. Beberapa fakta telah menunjukkan bahwa melalui E government masyarakat mendapatkan informasi dengan baik dan meningkatnya partisipasi dalam tata kelola pemerintahan karena tersedianya akses yang lebih besar terhadap informasi dan kegiatan pemerintah (Akinleke, 2015)

Ketiga elemen tersebut menjelaskan bahwa inisiatif, program, dan intervensi pemerintahan terbuka sering disebut sebagai “Open Government”. Hal yang paling penting di sini, adalah bahwa tidak satu pun dari inisiatif atau intervensi dari pemerintahan terbuka dapat berdiri sendiri. Jika dikombinasikan antara satu dengan yang lain, maka akan benar-benar terlihat potensi open government dalam bentuknya yang paling kuat dan holistik. Open government sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan pasrtisipatoris, dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya.

Manfaat E government (Dunia Bank, 2016, Transparency International, 2016): 1). Memfasilitasi sirkulasi dan implementasi program pemerintah 2). memfasilitasi arus informasi dari pemerintah kepada warga 3). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang telah menghasilkan pengurangan drastis korupsi. 4). Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi hambatan birokrasi yang dialami pemerintah operasi. 5). Mempertahankan keamanan kehidupan dan properti warga untuk sebagian besar. 6). Meningkatkan pemberian layanan terutama melalui pertukaran antardepartemen informasi dan penggabungan lembaga dan kementerian terkait, 7). Mengurangi biaya transaksi, tenaga, waktu, dan ruang yang dibutuhkan untuk pemerintahan yang baik. 8). Memperkuat kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dan memperluas partisipasi warga di Indonesia pemerintahan. 9). Membantu dalam mencapai pembangunan terutama dalam kaitannya dengan operasi pemerintah oleh memperkenalkan konsep-konsep baru dari E government. 10). Mengurangi korupsi dengan mempromosikan transparansi, membuka data pemerintah kepada publik pengawasan, dan dengan mengotomatisasi proses pemerintah, membatasi kebijaksanaan pejabat dan membatasi interaksi warga dengan petugas admin untuk mengakses layanan utama

Dari sisi akuntabilitas, pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut dari pemerintah. Pertanggungjawaban yang diberikan meliputi semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun hasil dan dampaknya. Untuk mendukung open government menggunakan aplikasi elektronik (e-Government), pemerintah dibantu oleh vendor atau pihak ketiga untuk mendukung pencapaian atas target-target pembangunan