Pencegahan Korupsi di Dunia Usaha

Menurut kamus Black Law, kecurangan (fraud) adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, yang dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan orang/pihak lain. Kemudian sebagaimana diperkenalkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam salah satu publikasinya yang populer yaitu pohon kecurangan (fraud tree), salah satu bentuk kecurangan adalah korupsi

Di Indonesia, korupsi dipahami secara terbatas sebagai bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan keuangan Negara di sektor publik (pemerintahan) dan melibatkan pejabat publik. Namun demikian, praktik korupsi dapat ditemukan di manapun, baik dalam sektor publik, swasta, dan pelakunya pun mulai dari staf hingga direksi, pimpinan atau bahkan pemilik korporasi. Selain itu, modusnya pun bervariasi dari yang sederhana hingga kompleks seperti menyembunyikan hasil kejahatan di berbagai negara. Sebagaimana rencana perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait adopsi UNCAC bahwa pada masa mendatang fraud yang terjadi di kalangan swasta akan termasuk dalam definisi korupsi.

Praktik bisnis yang bersih dari korupsi akan melindungi korporasi dan setiap insan korporasi, baik dari pegawai hingga pimpinan. Dengan melakukan pencegahan korupsi, dapat menghindarkan korporasi dan insan korporasi dari dampak negatif misalnya hukuman penjara (badan), kerugian finansial, rusaknya nama baik (reputasi), kehilangan klien/pelanggan, serta besarnya biaya investigasi dan litigasi bila perkara dibawa ke dalam ranah penegakan hukum.

Korupsi harus dipahami sebagai bentuk kecurangan yang dapat merugikan korporasi. Risiko yang timbul jika korporasi melakukan korupsi atau terlibat dalam korupsi, tidak hanya berupa risiko finansial tetapi juga seperti hilangnya kepercayaan publik (investor, konsumen, regulator), rusaknya reputasi, dan risiko hukum

Pengertian korporasi yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Perma 13/2016 yaitu: (a) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hokum; (b) Korporasi induk (parent company) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidairi yang juga memiliki status badan hukum sendiri (c) Perusahaan subsidairi (subsidiary company) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (sister company) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk.

Pihak lain adalah orang di luar lingkungan korporasi yang mendapat kuasa khusus dari korporasi untuk melakukan perbuatan tertentu. Definisi mengenai Pihak lain merujuk pada Pasal 1 ayat 12 Perma 13/2016, yaitu: Hubungan lain adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.
Komitmen diletakkan sebagai fondasi dalam menjalankan upaya pencegahan korupsi. Komitmen pimpinan merupakan hal mendasar dalam keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan korupsi. Komitmen pimpinan akan menentukan arah upaya pencegahan korupsi dalam suatu korporasi, yang tercermin dalam kebijakan dan strategi korporasi.

Korporasi menjalankan berbagai aktivitas untuk mencegah korupsi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Secara garis besar, panduan ini memuat bentuk-bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh korporasi dalam mencegah korupsi. Korporasi dapat menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing korporasi. Berbagai bentuk aktivitas pencegahan korupsi di antaranya yaitu: (a) Klausul anti korupsi; (b) Uji tuntas; (c) Pengaturan praktik pemberian/ penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi; (d) Pengaturan kontribusi dan donasi politik; (e) Penyediaan layanan pengaduan; (f) Pengaturan konflik kepentingan; (g) Pengendalian transaksi keuangan; (h) Komunikasi; (i) Pelatihan Berkelanjutan.

Agar upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan efektif dan menyeluruh, maka korporasi perlu melakukan perencanaan. Dalam melakukan perencanaan, korporasi harus: (a) Memahami peraturan perundangan yang mengatur pemidanaan korporasi; (b) Mengidentifikasi risiko korupsi yang dapat berdampak bagi korporasi Dalam perencanaan pencegahan korupsi dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (risk based approach); (c) Dengan mengetahui peta risiko korupsi, korporasi dapat membuat peraturan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk mencegah korupsi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Pada tahap evaluasi, korporasi akan mengecek kembali tahapan yang telah dilakukan, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan korporasi sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka dapat ditindaklanjuti di tahap berikutnya yaitu perbaikan.

Fokus selanjutnya adalah fungsi korektif. Jika tahapan-tahapan sebelumnya dilaksanakan dengan baik, maka siklusnya perencanaanpelaksanaan-evaluasi dapat diulang. Akan tetapi jika terdapat ketidaksesuaian, penyimpangan atau ada perubahan yang mempengaruhi upaya pencapaian sasaran dan tujuan, maka perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian. Dengan langkah korektif, diharapkan tercapai konsistensi dan kesinambungan dalam pencegahan korupsi.

Kemudian respon menjadi tahapan penting karena menjadi pilihan solusi atas tantangan persaingan bisnis yang tidak kompetitif yang dihadapi oleh korporasi yang telah menjalankan seluruh siklus pencegahan korupsi ini. Tahapan respon melalui aksi kolektif dan lapor diharapkan dapat mendukung penegakan hukum di Indonesia sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Data menunjukkan bahwa hampir 70% kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK melibatkan pelaku usaha, pejabat publik dan anggota legislatif . Sedangkan dari jenis perkara, hampir 80% kasus berhubungan dengan penyuapan dan pengadaan. Mencermati data tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia cukup signifikan.

Hasil riset Transparency Internasional menunjukkan bahwa hanya 38% korporasi yang memiliki program pencegahan korupsi. Kemudian hasil penilaian daya saing antarnegara yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF), juga menyebutkan bahwa korupsi masih menempati peringkat pertama sebagai salah satu penghambat kemudahan berbisnis di Indonesia.

Maka dari itu, sudah saatnya korporasi terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Jika ingin berbisnis dengan mudah, bersih dan berdaya saing, pencegahan korupsi harus dilakukan mulai dari dalam lingkungan korporasi. Suatu korporasi yang berusaha untuk patuh dan membangun bisnis berintegritas tidak selayaknya menanggung beban dari korporasi-korporasi lain yang berlaku curang dan koruptif.

Ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) menunjukkan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi dan/atau pihak yang diuntungkan dari tindak pidana tersebut. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor menyebutkan bahwa Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam Lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Penjelasan tersebut mengandung doktrin vicarious liability, yaitu suatu konsep pertanggungjawaban pidana yang diakibatkan dari adanya hubungan kerja atau hubungan lain sehingga menyebabkan seseorang/korporasi dapat dikenai pidana atas kesalahan yang diperbuat orang lain. Jika korporasi ataupun pengurus korporasi tidak ingin terjerat tindak pidana korupsi, maka upaya-upaya pencegahan korupsi mutlak dilakukan.

Korporasi dapat menjadi pelaku dan/atau pihak yang diuntungkan dari tindak pidana korupsi. Hasil yang diperoleh dari perbuatan pidana tersebut seringkali digunakan, dinikmati dan/atau disembunyikan agar korporasi dapat lolos dari jeratan hukum. Akan tetapi, dengan menggunakan, menikmati dan/atau menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi, maka korporasi telah melakukan (menjadi pelaku) tindak pidana pencucian uang.

Tidak hanya terbatas pada menggunakan dan membelanjakan, bahkan pihak yang mengetahui kecurangan tersebut dan menerima sebagian kecil dari perolehan hasil kejahatan (misalnya: yang didapat dari hasil manipulasi tender dalam suatu korporasi), sudah memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang.

Kemudian, selain sebagai pelaku, korporasi juga berpotensi menjadi korban pelaku tindak pidana pencucian uang. Apabila terdapat aliran dana yang masuk ke dalam korporasi yang berasal dari tindak pidana, maka korporasi tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut. Dengan demikian, semakin jelas bahwa tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Tentunya, suatu korporasi tidak ingin menjadi korban dengan menanggung dampak yang timbul akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain.

Pencegahan korupsi dalam korporasi dimulai dari adanya suatu komitmen atas nilai anti-korupsi. Nilai ini harus diwujudkan ke dalam suatu komitmen tertulis yang diprakarsai oleh jajaran atas atau manajemen puncak korporasi seperti pemilik, direksi, dan komisaris. posisi manajamen puncak ini merupakan kunci strategis dalam penerapan sistem pencegahan korupsi. Manajemen puncak harus mendeklarasikan komitmennya dalam rangka pencegahan korupsi di korporasi yang dipimpinnya. Selain komitmen manajemen puncak, korporasi harus mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/ atau menandatangani surat pernyataan tidak melakukan aktifitas terkait kecurangan, korupsi, dan pencucian uang. Asosiasi usaha juga patut mendorong komitmen dan kebijakan anti-korupsi agar diterapkan di korporasi-korporasi yang dinaunginya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) poin c Perma 13/2016, bahwa salah satu bentuk kesalahan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah jika korporasi tidak melakukan upaya pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, jika korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi, suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika tidak melakukan upaya Pencegahan korupsi.

Manajemen puncak dapat menyusun deklarasi komitmen anti-korupsi untuk kepentingan internal dan eksternal korporasi. Komitmen anti-korupsi internal merupakan komitmen tertulis yang disepakati seluruh jajaran korporasi dari manajemen puncak hingga unit terkecil di dalam struktur organisasi korporasi. Komitmen anti-korupsi eksternal merupakan komitmen tertulis yang disepakati oleh korporasi bersama dengan pihak ketiga seperti vendor perusahaan. Selain deklarasi, komitmen harus memuat pelarangan atas segala bentuk korupsi dan kewajiban untuk menjaga norma hukum, moral, dan etika. Komitmen anti-korupsi ini diimplementasikan ke dalam bentuk kebijakan dan peraturan perusahaan.