Latar Belakang UU PKS

Tidak adanya payung hukum yang kuat membuat korban atau saksi dalam kasus kekerasan seksual enggan melapor. Selain karena khawatir akan adanya intimidasi dari pelaku, korban justru terviktimisasi. Korban malah dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual. Mulai dari, cara berpakaiannya, bahasa tubuhnya, status perkawinannya, pekerjaannya atau karena keadaan, waktu dan lokasi tertentu.
 
Atau pun jika korban melapor, tidak semua jenis kekerasan seksual dikenali oleh hukum Indonesia. KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada korban. Meski ada undang-undang lain, namun hal itu hanya bisa digunakan dalam ruang lingkup terbatas, seperti korban KDRT, kekerasan anak atau perdagangan orang. Padahal ada banyak jenis kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan hingga perbudakan seksual.
 
Oleh karena itu lembaga penegak hukum harus membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, penegak hukum harus mengubah cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual, yang cenderung ikut menyalahkan korban.
 
Dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini dapat dikatakan sebagai pembaruan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut. Ini terjadi secara menyeluruh, mulai dari pencegahan terjadinya kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, hukum acara peradilan kekerasan seksual, pembuktian, penghapusan dan pemidanaan kekerasan seksual.
 
Selain itu yang terpenting dilakukan adalah bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang.