Dasar Pemikiran Perubahan UU Minyak dan Gas Bumi

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004, telah membatalkan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), serta Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), sehingga pasal-pasal yang dibatalkan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Terakhir MK juga mengeluarkan putusan terhadap uji materiel UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Migas, yakni Melalui Putusan No. 36/PUU-X/2012. MK antara lainmembatalkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, Pasal 63 UU Migas. Mahkamah Konstitusi juga membatalkan frasa ―dengan Badan Pelaksana‖ dalam Pasal 11 ayat (1), frasa ―melalui Badan Pelaksana‖ dalam Pasal 20 ayat (3), frasa ―berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan‖ dalam Pasal 21 ayat (1), frasa ―Badan Pelaksana dan‖ dalam Pasal 49 dari UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diperlukan suatu perubahan khususnya terhadap pasal-pasal yang dibatalkan, serta pasal-pasal terkait yang memiliki implikasi dengan perubahan pasal-pasal yang dibatalkan

Beberapa ketentuan dari pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menempatkan Negara pada posisi yang lemah. Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, Pemerintah tidak ditempatkan atau diposisikan sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, tetapi kontraktor sebagai ‗pemegang‘ kuasa pertambangan karena diberikan hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi oleh negara. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumisemakin memperburuk salah kelola Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang membuat industri minyak dan gas bumi gagal menjadi penyangga ketahanan energi nasional.

Regulasi fiskal yang salah arah ditandai dengan dihapuskannya asas lex specialis dalam kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memungut pajak pada tahap praproduksi.

Makin buruknya salah kelola SDA minyak dan gas bumi ditandai dengan adanya regulasi fiskal yang salah arah, terciptanya rantai birokrasi baru yang rumit, inefisiensi biaya operasional (cost recovery) dan adanya permainan mafia, menurunnya wibawa nasionalisme dalam kontrak perminyakan serta adanya kebijakan di bidang minyak dan gas bumi tanpa roadmap. Hal ini antara lain menyebabkan produksi ( lifting) minyak dan gas bumi tidak bertambah terutama sejak tahun 2004.

Melalui Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Indonesia menerapkan berbagai macam pajak dan pungutan dalam periode eksplorasi, yang mencakup bea masuk 15% (lima belas persen) dan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) dari nilai barang modal yang diimpor dari luar negeri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memperkenalkan lembaga baru yang bernama Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi. Namun fungsi dan tugasnya relatif terbatas karena dari aspek status hukum dari lembaga ini berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Sebagai status hukum berbentuk badan hukum milik negara, lembaga ini bukan merupakan badan usaha sehingga tidak dapat memenuhi syarat (eligible)untukmelakukan transaksi bisnis dengan pihak lain apalagi dengan perusahaan. Sebagai BHMN, transaksi bisnis dilakukan dengan perantara pihak ketiga. BP Migas sebagai BHMN merupakan pengendali manajemen operasi minyak dan gas bumi tetapi bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi.

Inefisiensi cost recoverydalam operasi hulu minyak dan gas bumi terjadi karena selama ini belum pernah ada audit tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pokok produksi minyak bumi dan gas bumi, baik terhadap perusahaan minyak nasional Indonesia (Pertamina) maupun korporasi asing seperti Exxon Mobile, Chevron, Shell, British Petroleum, dan lain-lain.

Hingga kini yang diketahui hanyalah harga pembanding atau selisih harga antara harga BBM domestik dengan harga minyak dunia, khususnya harga BBM yang berlaku di Singapura. Oleh karena itu, penetapan harga BBM yang dipasarkan didalam negeri sebagian besar ditentukan oleh mekanisme harga berdasarkan MOPS plus Alpha.

Dalam PSC lama selalu terdapat klausul: ―The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this Contract‖; ―No term or provisions of this Contract, including the agreement of the Parties to submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit the Government of the Republic of Indonesia from exercising its inalienable rights‖. Klausul ini hilang dalam Kontrak Kerja Sama.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga telah mereduksi kedaulatan nasional dalam kontrak-kontrak yang cenderung menempatkan negara dan kontraktor dalam kedudukan yang setara. Dogma pacta sunct servanda (kesucian sebuah kontrak) diwujudkan dalam mekanisme arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa industrial (dispute settlement). Dalam klausul standar PSC (Production Sharing Contract) yang berlaku selama 37 tahun (1964-2001) sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah terlindung dari kemungkinan diseret ke arbitrase internasional dan mendapat jaminan bahwa apapun isi kontrak tidak akan menghalangi hak Pemerintah untuk menegaskan kepentingan nasionalnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah menciptakan suatu kebijakan energi nasional yang cenderung sektoral dan hanya berorientasi kepada aspek pendapatan, bukan ketahanan nasional bidang energi. Isu migas dan energi seolah-olah hanya urusan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu Indonesia mengalami paradox of plenty; berada dalam bayang-bayang krisis energi di tengah lumbung dan sumber-sumber energi minyak dan gas bumi yang melimpah.

Di samping itu, wacana atau gagasan pembentukan dana abadi migas (petroleum fund) masih jauh dari realisasi. Padahal gagasan ini penting sebagai suatu upaya untuk mengembangkan energi bahan bakar yang diproduksi atau berasal dari tumbuhan atau tanaman. Sebab sumber daya alam minyak dan gas bumi merupakan sumber energi yang tidak terbarukan (unrenewable energy).

Kebijakan energi ke depan hendaknya mengutamakan pengembangan energi baru sebagai pengganti energi minyak dan gas bumi. Energi baru dimaksud adalah pengembangan energi bahan bakar yang berasal dari produk pertanian, seperti tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Untuk mengembangkan energi tersebut, perlu dukungan dana yang bersifat jangka panjang (petroleum fund), selain dukungan kebijakan. Oleh karena itu, dalam rancangan undang-undang minyak dan gas bumi perlu diatur tentang dana untuk pengembangan energi bahan bakar terbarukan sebagai pengganti cadangan minyak dan gas bumi.

Pada periode keanggotaan DPR tahun 2009-2014 Pemerintah dan DPR telah berupaya membuat political will berupa Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) sesuai Program Legislasi Nasional 2009-2014, namun belum dapat disahkan sebagai undangundang. Pada periode keanggotaan 2014-2019 RUU Migas masuk kembali kedalam Prolegnas 2014-2019 dan menjadi prioritas tahun 2015 sebagai usul DPR

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia , maka salah satu cara untuk memperbaiki sistem perminyakan nasional yaitu dengan memperbaiki dasar kebijakannya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi saat ini, tidak hanya pada kegiatan di hulu minyak dan gas bumi saja, tetapi juga pada kegiatan hilir minyak dan gas bumi. Kompleksnya permasalahan dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi ini memerlukan suatu kebijakan pengelolaan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, termasuk kepentingan para investor (kontraktor) yang telah menanamkan modalnya di sektor migas.

Namun dalam proses pengelolaannya, kepentingan nasional-lah yang menjadi dasar dan prioritas dari kebijakan pengelolaan sektor migas di masa yang akan datang.