Lima tahun Kinerja Presiden

Kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh peningkatan produktivitas di segala bidang. Untuk itu diperlukan daya saing yang tinggi terutama dari sisi kemudahan perizinan maupun sumber daya manusia yang kompetitif.

Peringkat daya saing global (GCI) Indonesia turun dari posisi 45 (2018) ke 50 (2019), karena turunnya skor dari 64,9 (2018) menjadi 64,6 (2019). Salah satu penyebabnya adalah masalah kesehatan, keterampilan, dan pasar tenaga kerja. Meski demikian, kemampuan Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi daya saing dunia usaha (enterprises) terus meningkat, ditunjukkan oleh naiknya peringkat daya saing IMD

Kualitas dan efisiensi investasi Indonesia terus membaik, dibarengi kinerja logistik nasional yang terus meningkat. Menjadi fondasi kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 6,30 di tahun 2018 dan Logistic Performance Index (LPI) sebesar 3,15 di tahun 2018.

Keterkaitan antara pendidikan vokasi dengan industri terus didorong pemerintah. Daya saing talenta kita pun semakin menunjukkan perbaikan. Global Talent Competitiveness Index (Vocational Training) sebesar 51 di tahun 2018. Kemudian terdapat 1.032 jumlah Industri yang Terlibat Kerjasama dengan 2.612 SMK di tahun 2019.

Industri manufaktur masih menjadi kontributor utama perekonomian, baik terhadap PDB maupun ekspor non-migas dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 80,44%, sedangkan pertambangan sebesar 15,6% dan pertanian sebesar 0,4%. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDB Rata-rata 2015-2019 (SM 1) sebesar 20.264 persen.

Pemerintah terus mengupayakan kemudahan usaha baik di level nasional maupun daerah, sehingga daya tarik Indonesia di mata investor semakin meningkat. Hal ini terutama disebabkan proses penyederhanaan perizinan yang Kemudahan Berusaha terus menerus dilakukan. Peraturan yang tidak rumit memberi ruang luas bagi investasi dan dunia usaha untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Peluncuran Online Single Submission (OSS) mengubah sistem manual menjadi sistem elektronik terintegrasi yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2018 OSS menciptakan iklim berusaha yang kompetitif dan efisien.

Kenaikan skor Ease of Doing Business (EoDB) adalah wujud komitmen pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan. Regulasi yang efisien adalah kunci akselerasi pembangunan ekonomi. Skor Ease of Doing Business (EoDB) sebesar 67,96 di tahun 2019.

Sejak 2017 Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan peringkat layak investasi oleh tiga lembaga pemeringkat internasional ternama, Moody’s, Fitch, dan S&P. Pada 31 Mei 2019, S&P menaikan rating Indonesia menjadi BBB dari sebelumnya BBB-

Dari tahun ke tahun total realisasi investasi menunjukkan tren meningkat. Meskipun terjadi sedikit penurunan untuk Penanaman Modal Asing (PMA), tetapi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus meningkat. Sebanyak 5,46 juta tenaga kerja terserap selama 2015 hingga Semester I 2019. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Super Tax Deduction di tahun 2019. Realisasi investasi  sebesar 329 Triliun Rupiah dan 393 Triliun Rupiah di tahun 2018

Sektor ekonomi kreatif dan pariwisata akan tetap memainkan peranan penting di tengah perubahan ekonomi yang serba cepat dan disruptif. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor ekonomi kreatif terus meningkat. Kontribusi sektor ini dalam perekonomian nasional semakin penting. PDB Sektor Ekonomi Kreatif sebesar 1,105 Triliun Rupiah di tahun 2018. Jumlah Penduduk Bekerja pada sektor Ekonomi Kreatif sebesar 17.43 juta orang di tahun 2017.

Pemerintah memfasilitasi bertumbuhkembangnya ekonomi digital yang telah melahirkan sejumlah perusahaan lokal dengan nilai valuasi milyaran dolar AS. Hingga tahun 2020 sektor ini diperkirakan akan menyerap hingga 16 juta tenaga kerja. Gojek memiliki estimasi valuasi sebesar US$ 5 Bn (Rp69,4 Triliun), Tokopedia memiliki estimasi valuasi sebesar US$ 1.062 Bn (Rp15 Triliun), Bukalapak memiliki estimasi valuasi sebesar US$ 2 Bn (Rp28 Triliun), Traveloka memiliki estimasi valuasi sebesar US$ 1 Bn (Rp14 Triliun) di bulan Mei 2018.

Sektor pariwisata menjadi andalan Pemerintah dalam menggerakkan perekonomian, terutama bagi ekonomi lokal dan penerimaan devisa. Daya saing pariwisata Indonesia terus meningkat. Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebesar 15.81 juta kunjungan dan Wisatawan Nusantara 303,0 juta kunjungan di tahun 2018. Peringkat Daya Saing Pariwisata sebesar 42 tahun 2017.

Pemerintah terus berupaya mengembangkan ekonomi maritim, melalui penegakan hukum di sektor maritim dan memperkuat infrastruktur pendukung dalam ekonomi maritim. Kejayaan maritim sangat ditentukan oleh tegaknya kedaulatan di laut. Selama lima tahun, ratusan pelaku illegal fishing telah ditangkap dan diproses hingga ke peradilan. Terdapat 188 Kasus yang diproses di Peradilan, 824 Pelaku Illegal Fishing yang ditangkap, dan 636 Kasus yang selesai.

Kesejahteraan di sektor maritim terus ditingkatkan oleh Pemerintah melalui pembangunan pelabuhan, penyediaan kapal, hingga pembiayaan dan asuransi untuk nelayan. Terdapat 12.581 penerima manfaat asuransi nelayan, 1.3 Triliun rupiah Alokasi Anggaran Bank Mikro Nelayan, 295 Kapal Baru dibangun, 61 Pelabuhan Baru dan Revitalisasi, 46 Peringkat Logistic Performance Index, dan 294 Kabupaten/Kota Penerima Asuransi Nelayan.

Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan. Kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Pemerintah mendorong kebangkitan karakter manusia Indonesia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan prestasi bangsa sebagai salah satu pusat peradaban dunia serta penghargaan terhadap kebinekaan menjadi prioritas bidang sosial budaya

Pembangunan di bidang fisik dan pengembangan ekonomi di banyak tempat diiringi dengan pemastian pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga setiap bangsa menjadi lebih siap menggapai kemajuan. Peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa berbagai intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara umum sudah berada di jalur yang tepat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,39 di tahun 2018.

Penurunan angka kemiskinan merupakan hasil dari sebuah pendekatan komprehensif, terutama melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Terdapat 18,9 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar, 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan, 96,8 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat.

Agar memenuhi 6T (tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi) maka Pemerintah mengubah mekanisme bantuan sosial secara bertahap, dari Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2017. Keluarga Penerima Manfaat BPNT (kpm) mencapai 15.600.000 di tahun 2019.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi makin komprehensif dengan diberlakukannya BPJS Ketenagakerjaan yang telah mencakup puluhan juta peserta. Hingga Juni 2019, 51.115.597 orang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menyelamatkan 1,7 Juta Balita dari Stunting. Terobosan kebijakan, kerja bersama berbagai pemangku kepentingan dan kampanye nasional dengan penekanan pada pola asuh, makan, dan sanitasi menjadi penentu keberhasilan penurunan prevalensi stunting. Indikator Keberhasilan (1) pemeriksaan kehamilan, (2) berat bayi lahir di atas 2.500 gram, (3) perilaku benar cuci tangan pakai sabun, (4) perilaku benar buang air besar. Prevalensi stunting turun menjadi 30,8% di tahun 2018.

Selama 5 tahun terakhir, kesempatan untuk mengenyam pendidikan telah dibuka selebar mungkin. Namun ada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara global yang diukur dengan PISA. Angka Partisipasi Kasar SD sebesar 103.54, SMP/ MTs sebesar 108,86, SMA/SMK/MA sebesar 88,55, Perguruan Tinggi sebesar 34,58 di tahun 2019.

Kemajuan sebuah bangsa akan tercermin dari geliat yang dilakukannya secara kolektif untuk terus melakukan pemberdayaan, melakukan inovasi, dan mengukir prestasi.

Pemerintah terus memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk memperbaiki kemandirian ekonomi perempuan melalui industri rumahan yang telah menjangkau 3.764 pelaku usaha.

Indeks Pembangunan Gender sebesar 90.99 di tahun 2018, dan Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 72.10 di tahun 2018.

Kemajuan dan kesejahteraan Indonesia di masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak dengan memastikan keberhasilan Program Kabupaten/ Kota Layak Anak. Hingga tahun 2018, pemerintah telah membangun 520 Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa. Sejak tahun 2018, pemerintah membuka kesempatan pada para penyandang disabilitas untuk berbakti pada negeri melalui seleksi penerimaan CPNS. Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Program Keluarga Harapan sebanyak 101.378 di tahun 2018. Sebanyak 646 orang Penerimaan CPNS Formasi Penyandang Disabilitas Tahun 2018.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) memberdayakan masyarakat yang tak bisa dijangkau perbankan. Selain itu ada skema pendanaan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang jumlah nasabahnya sudah mencapai 5,3 juta (hingga Sep 2019). Pada 2019 penyaluran Mekaar mencapai Rp. 12,75 Triliun.

Kerja keras dan perjuangan para atlet disabilitas kita berbuah manis di Asian Para Games. Mereka meraih peringkat ke-5 dengan perolehan 37 medali emas, 47 medali perak, dan 51 medali perunggu.

Prestasi atlet di Asian Games 2018 adalah yang terbaik sepanjang sejarah. Indonesia menempati peringkat ke-4 di Asian Games dengan 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu.

Riset, pengembangan teknologi, dan inovasi di bidang ilmu alam dan ilmu sosial adalah kunci keunggulan sebuah bangsa. Ketiganya perlu dikelola secara lebih komprehensif agar Indonesia melahirkan banyak talenta berkelas dunia. Sebanyak 6.584 Hak Kekayaan Intelektual telah didaftarkan hingga 2018.

Secara konsisten TNI AD selalu menjadi juara umum Lomba Tembak Australian Army Skill At Arms Meeting (AASAM). Jumlah Perolehan 21 Emas, 14 Perak, 10 Perunggu Medali pada AASAM 2019.

Pengakuan dan penghargaan terhadap para pejuang bangsa di masa lalu, merupakan tolok ukur dan cermin kebesaran sebuah bangsa. Pengakuan tersebut perlu dijaga keberlanjutannya sehingga mereka yang telah berjasa bagi bangsa di bidang apapun tetap dapat menikmati kehidupan yang layak di hari tua mereka.

Di tengah-tengah dunia yang kompetitif dan terus berubah, kearifan lokal serta berbagai insiatif untuk memastikan keberlanjutan budaya dan lingkungan menjadi tiang penyangga yang kokoh sebuah bangsa.

Masa depan Indonesia akan ditentukan oleh komitmen dan konsistensi untuk mulai memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Terdapat 4.776 Total Kapasitas Pembangkit EBT (MW) pada pertengahan 2019.

Ketergantungan pada BBM harus mulai dihentikan. Perpres No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai adalah jawabannya, yang sekaligus akan mendorong industri kendaraan listrik nasional. Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2a) dapat berupa: Insentif pajak penjualan atas barang mewah; insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah.

Tata kelola hutan yang semakin baik, berorientasi tapak, dan menumbuhkan kepercayaan publik. Ditandai dengan laju penyusutan hutan yang menurun dan luas rehabilitasi hutan yang meningkat. Antara tahun 2017 dan 2018, Laju penyusutan hutan sebesar 0,44 juta ha per tahun. Sedangkan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan mencapai 375.750 Ha di tahun 2019.

Upaya menurunkan luas kebakaran hutan sejak tahun 2015 dilakukan secara bersama di tingkat tapak yang melibatkan aparat pemerintah, LSM, dan masyarakat setempat. Upaya tersebut juga didukung dengan teknologi modifikasi cuaca dan water bombing. Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dilakukan dengan 415 posko, 50 unit pesawat, 1.414 jangkauan, 263.165.874 liter water bombing dan 162,4 ton garam modifikasi cuaca.

Percepatan Reforma Agraria dilakukan dengan meningkatkan koordinasi K/L dan Pemda, melakukan redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek land reform dan mewajibkan Corporate Social Responsibility (CSR). Capaian Redistribusi Tanah 2015-Juni 2019 seluas 558.700 bidang 418.748 Ha. Capaian Legalisasi Tanah 2015-Juni 2019 seluas 14.223.763 bidang 3.641.937 Ha

Perhutanan sosial adalah kebijakan inovatif Pemerintah untuk memberikan hak dan akses pengelolaan lahan kepada masyarakat kurang mampu. Perhutanan Sosial yang terealisasi: Hutan Desa 1.348.349,21 Ha; Hutan Masyarakat 666.458,82 Ha; Hutan Tanaman Rakyat 340.837,68 Ha; Mitra Kehutanan 319.414,78 Ha; dan Hutan Adat 574.221 Ha.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut sehingga pengelolaan laut dapat dilakukan secara berkelanjutan. Terdapat 22.69 Juta dengan Luas kawasan konservasi di tahun 2019.

Sejak tahun 2018, hak hutan adat bagi masyarakat adat telah dilindungi oleh Pemerintah. Sampai dengan Agustus 2019 telah ditetapkan: Hutan Adat seluas 574.221 Ha

Sejak Juli 2018, status penghayat kepercyaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Terdapat 65.157 KTP elektronik telah diterbitkan hingga April 2019.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Perkembangan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia 2014-2018 sebesar 85.23 di tahun 2018. Penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi 35,2 juta rupiah.

Semakin terkoneksinya jalan tol di Pulau Jawa dan Sumatera, mempermudah tanggung jawab Pemerintah untuk menyelenggarakan mudik yang aman, nyaman, dan bermartabat. Kecelakaan Lalu Lintas menurun -65% menjadi 550 kejadian di tahun 2019.