Latar Belakang Masalah RUU Mahkamah Konstitusi

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan negara hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjalankan amanat Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu pada tanggal 13 Agustus 2003 diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Perubahan Mahkamah Konstitusi). Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan serta memeriksa, mengadili dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu dilaksanakan secara sederhana dan cepat. Dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan terkait dengan kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai implikasi atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan hukum masyarakat yang mempengaruhi norma dari UU Mahkamah Konstitusi.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi norma dari UU Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yang menyatakan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Keterlibatan unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memberi jaminan kemandirian karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipengaruhi dengan kepentingan sektoral.

Akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam UU Perubahan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak operasional. Pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik hanya diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan kebutuhan hukum masyarakat, keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik dinilai semakin penting terutama dengan adanya berbagai kasus hukum yang dilakukan oleh oknum hakim konstitusi sehingga menggoyahkan wibawa Mahkamah Konstitusi

UU Mahkamah Konstitusi juga memiliki permasalahan berkenaan dengan hukum acara karena pengaturannya belum lengkap sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Mahkamah Konstitusi mengatur lebih lanjut tugas dan wewenangnya melalui peraturan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak hanya melengkapi hal-hal yang bersifat operasional, melainkan ada juga yang seharusnya menjadi materi muatan Undang-Undang.

Perkembangan kebutuhan hukum lain yang menuntut perlunya perubahan UU Mahkamah Konstitusi adalah rekrutmen hakim konstitusi. Permasalahan dalam rekrutmen hakim konstitusi yaitu tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi belum memiliki standar yang sama di setiap lembaga pengusul (DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung) calon hakim konstitusi. Dengan tidak adanya standarisasi mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi maka tiap lembaga pengusul memiliki mekanisme masing-masing yang berbeda satu sama lain

Beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain: (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pengaturan mengenai hukum acara yang harus segera disempurnakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Hal ini untuk mengantisipasi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013

Permasalahan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah terkait permasalahan kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Penguatan kelembagaan hakim konstitusi dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan hakim yang independen, negarawan dan berintegritas. Upaya penguatan tersebut, antara lain terkait dengan: (a) mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi; (b) persyaratan calon hakim konstitusi; (c) masa jabatan hakim konstitusi; dan (d) majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi dan dewan etik Mahkamah Konstitusi.

Dengan banyaknya perkembangan hukum terutama mengenai hukum acara yang belum terakomodir dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konsitusi terutama mengenai hukum acara, maka perlu dilakukan penggantian Undang-Undang untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi baik dari sisi kelembagaan ataupun hukum acaranya.

Selain permasalahan kelembagaan tersebut, diperlukan pula penyempurnaan hukum acara Mahkamah Konstitusi agar lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, salah satunya adalah meningkatkan materi muatan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang saat ini masih diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

Pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut perlu diganti dengan Undang-Undang baru karena banyak materi muatan didalamnya yang perlu disempurnakan sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi serta sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi terkait penguatan kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi agar dapat menjawab dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Landasan yuridis, terdapat berbagai putusan MK yang harus diakomodasi karena telah mempengaruhi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi dan berbagai PMK yang memiliki substansi Undang-Undang harus diangkat dalam materi muatan perubahan UU Mahkamah Konstitusi

Dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa landasan yaitu landasan filosofis, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Landasan sosiologis, Pengaturan mengenai kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi kerap berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan praktik beracara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam naskah akademik yaitu terwujudnya mahkamah konstitusi yang independen, berintegritas, dan berwibawa melalui penguatan kelembagaan hakim serta pengaturan hukum acara yang lebih komprehensif. Arah pengaturan yaitu penyempurnaan terkait mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi; pengaturan masa jabatan hakim; kedudukan dewan etik dan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang lebih komprehensif. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah hakim konstitusi, kepaniteraan dan sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang menjalankan kewenangan berdasarkan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan pihak yang dapat beracara di Mahkamah Konstitusi,