Gempa Bumi Mentawai dan Pemulihan Bencana

Pada 25 Oktober 2010, pukul 21:09:22 WIB terjadi gempa bumi dengan magnituda Mw 7,7 mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa bumi ini berpusat di lepas pantai baratdaya Pulau Pagai, pada koordinat 3,484° Lintang Selatan dan 100,114° Bujur Timur dengan kedalaman 20,6 km di bawah dasar laut (USGS, 2010). Gempa bumi dangkal ini telah menghasilkan tsunami di sepanjang pantai Kepulauan Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan, Mentawai dan menewaskan 448 orang serta merusak fasilitas umum dan rumah penduduk (BNPB, 2010).

Mentawai merupakan rantai kepulauan yang terdiri dari lebih 70 pulau dan pulau-pulau kecil di pantai barat Pulau Sumatera, Indonesia. Kepulauan ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan luas areal 6.011 km persegi, dan dengan garis pantai sepanjang 1.402 km. Kepulauan ini terdiri dari empat pulau besar yaitu Siberut (pulau terbesar), Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan, serta 98 pulau kecil yang secara administratif dibagi menjadi 10 kecamatan dan 43 desa. Memiliki jumlah penduduk 70.174 jiwa, penduduk asli kepulauan ini dikenal sebagai penduduk Mentawai.

Selain mengguncang Kepulauan Mentawai, gempa bumi tersebut juga dirasakan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan Bengkulu dengan skala intensitas III MMI. Bahkan guncangan gempa terasa hingga Singapura dan Thailand dengan intensitas yang lebih kecil, (USGS, 2010).

Berdasarkan tatanan tektoniknya, Gempa Mentawai 2010 terjadi akibat adanya pensesaran naik di permukaan pada batas lempeng subduksi Indo-Australia dan subduksi lokal Sunda. Pada lokasi ini, lempeng IndoAustralia bergerak ke arah utara-timurlaut terhadap lempeng Sunda dengan kecepatan 57- 69 mm/tahun. Berdasarkan solusi mekanisme fokal dan kedalamannya, gempa ini memiliki mekanisme sesar naik, dan terjadi di sepanjang plate interface.

Gempa bumi yang pernah terjadi akibat tumbukan di zona subduksi wilayah ini adalah gempa berkekuatan Mw 8,5 dan 7,9 yang berlangsung pada 12 September 2007. Gempa Mentawai, 25 Oktober 2010 tampaknya terjadi di dekat zona yang pecah tersebut. Gempa Mentawai ini telah menambah urutan gempa bumi berskala besar di sepanjang megathrust Sunda. Dalam tahun 2004, terjadi gempa bumi berkekuatan Mw 9,3 mengambil tempat 800 km sebelah utara lokasi Gempa Mentawai, pada tahun 2005 wilayah ini kembali dilanda gempa berkekuatan Mw 8,6 berlokasi 700 km arah utara antara Nias dan Simeulue. Gempa yang terjadi pada tahun 2009 berpusat sekitar 300 km utara Padang berkekuatan Mw 7,5. Gempa Mentawai, 25 Oktober 2010 adalah perulangan dari kejadian yang sama yang pernah terjadi dalam tahun 1797 berkekuatan Mw 8,7-8,9 dan dalam jangkauan pecahnya terjadi pula gempa Mw 8,9 – 9,1 dalam tahun 1833 (Briggs drr., 2006)

Berdasarkan tatanan tektonik regional, Sumatera dan sekitarnya merupakan suatu tepian aktif di tenggara Kraton Sunda (Sundaland) yang memiliki pergerakan relatif ke arah timur-timur laut dengan kecepatan 7,7 cm/ tahun. Pergerakan tersebut telah menghasilkan subduksi miring (oblique) sekitar 45° di palung sunda, dan telah menghasilkan pergerakan ke arah baratdaya yang memisahkan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Sundaland di sepanjang zona Benioff Wadati dengan kemiringan sekitar 30°. Akibat tunjaman miring tersebut Sistem Patahan Sumatera sepanjang Bukit Barisan dari Aceh hingga ke Selat Sunda, yang sejajar dengan jalur gunung api Kuarter di Pulau Sumatera, mengalami reaktifasi.

Berdasarkan sejarahnya, Perairan Barat Sumatera memiliki tingkat kegempaan yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari sebaran pusat gempa di wilayah tersebut dengan kedalaman pusat gempa yang semakin dalam ke arah timur. Gempa-gempa tersebut umumnya berasosiasi dengan Sistem Tunjaman Sunda yang menunjukkan adanya pergerakan relatif antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia.

Gempa-gempa berkekuatan di atas Mw 7,0, karena Sistem Tunjaman Sunda sebagian telah menghasilkan tsunami yang cukup besar dan merusak. Berdasarkan data katalog gempa bumi menyebutkan gempa besar yang pernah terjadi dan menimbulkan tsunami di Perairan Barat Sumatera antara lain, terjadi pada tahun 1797 (M~8,4); 1833 (M~9,0); 1861 (M~8,5); 1881 (Mw 7,3); 2004 (Mw 9,2); 2005 (Mw 8,7); dan 25 Oktober 2010.

Tsunami earthquake dapat diketahui dengan membandingkan magnitudo tsunami Mt dengan magnitudo gempa bumi (moment magnitude Mw). Magnitudo tsunami (Mt) adalah angka yang digunakan untuk membandingkan ukuran tsunami yang dihasilkan oleh gempa bumi yang berbeda dan dihitung menggunakan logaritma dari amplitudo maksimum suatu gelombang tsunami yang terekam di stasiun pasang surut yang jauh dari sumber tsunami (USGS, 2010).

Bencana Mentawai ini diperkirakan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 117,82 miliar, di mana hampir 80 persen dari angka ini dialami sub-sektor perkebunan dan perikanan. Sebelum dilanda gempa dan tsunami, perekonomian kepulauan Mentawai banyak tergantung pada sektor tradisional yang produktif yaitu perikanan dan pertanian, yang memberi kontribusi sebesar 56 persen dari total produk kotor kepulauan ini.

Akibat tsunami dan gempa serta dampak dari dominasi sektor pertanian dan perikanan, banyak warga yang menjadi korban bencana ini harus kehilangan sumber penghasilan karena alat menangkap ikan mereka hanyut, panen terganggu, dan yang lebih parah lagi, pengungsi kehilangan sumber mata pencariannya dan harus memulainya lagi dari awal.

Di sub-sektor perikanan, 1.936 warga dilaporkan kehilangan mata pencarian, di samping berkurangnya pasokan perikanan laut sekitar 328,51 ton. Secara total, 2.072 rumah tangga yang terkena dampak tsunami, juga karena tinggal di daerah-daerah berisiko tinggi dipindahkan ke 11 daerah relokasi di kepulauan tersebut. Sektor pariwisata, yang merupakan sektor terbesar kedua di Mentawai juga megalami kerugian, walaupun hanya sebesar 10,6 persen

Untuk merehabilitasi dan membangun kembali kepulauan Mentawai pasca bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengadakan Penilaian tentang Kebutuhan Pasca Bencana (PDNA) untuk Mentawai pada 11 November 2010. Penilaian ini melibatkan BNPB, Bappenas, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Kabupaten Mentawai, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

PDNA ini diselesaikan pada minggu kedua Desember 2010 dan hasilnya dijadikan dasar untuk merumuskan Rencana Aksi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi) untuk kepulauan Mentawai, yang kemudian disahkan pada 11 Januari 2011. Total anggaran sebesar Rp 1,160 triliun dialokasikan untuk kebutuhan rehabilitasi, rekonstruksi dan relokasi, termasuk pembangunan, untuk periode 2011-2013. Prioritas utama Renaksi adalah pembangunan perumahan permanen dan pemulihan mata pencarian dan sosial.

Untuk membantu upaya percepatan pembangunan pemerintah Indonesia di kepulauan tersebut, United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP) dan International Labour Organization (ILO) telah merumuskan bersama sebuah program pemulihan mata pencarian, yaitu “Mentawai Islands Livelihood Recovery Programme”, di bawah asistensi Offi ce of the Resident Coordinator. Didanai New Zealand Aid, program bersama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat yang terkena dampak bencana di kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan (sekitar 501 kepala keluarga).

Untuk mempercepat inisiatif serta proses pembangunan kembali dan pemulihan mata pencarian di kepulauan Mentawai, beberapa strategi langsung telah dilaksanakan, seperti strategi relokasi ke daratan yang lebih tinggi dan mengembangkan tanaman di pekarangan rumah agar dapat menyediakan penghasilan harian bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.

Warga korban yang tinggal di daerah pantai direlokasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten ke 10 lokasi yang lebih tinggi di sekitar Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Sipora. Jumlah kepala keluarga yang direlokasikan berjumlah 2.072, yang terdiri dari keluarga yang terkena dampak bencana maupun yang tidak terkena bencana tapi ingin pindah agar tidak hidup di daerah yang rentan bencana. Hingga saat ini, mereka masih tetap tinggal di perumahan sementara di lokasi relokasi sambil menunggu perumahan permanen yang akan dibangun setelah pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Mengembangkan tanaman di pekarangan atau halaman belakang rumah seperti pisang, singkong, jagung, dan talas dianggap sebagai salah satu solusi yang efektif untuk membantu masyarakat korban bencana dalam memperoleh penghasilan harian sambil menunggu panen atas tanaman tahunan seperti kakao dan nilam. Penilaian ini mengidentifi kasi bahwa jenis bantuan yang dibutuhkan masyarakat yang terkena dampak bencana adalah bantuan yang terkait dengan panen efektif, teknologi pasca panen, pemrosesan, pengemasan, dan pemasaran. Berbagai bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas mereka

Manfaat lain dari peningkatan produksi tanaman di pekarangan atau halaman belakang seperti singkong dan talas terkait dengan rendahnya pasokan beras saat ini yang merupakan makanan pokok di kepulauan Mentawai. Produksi beras baru diperkenalkan di kepulauan ini satu dekade terakhir, dan produksi beras menurun drastis pasca bencana. Oleh karena itu masyarakat harus bergantung pada distribusi beras subsidi dari pemerintah. Masalah ini diperburuk dengan keterlambatan distribusi beras akhir-akhir ini. Untuk mengganti beras, masyarakat terpaksa kembali mengonsumsi singkong dan talas sebagai makanan pokok mereka. Untuk itu, pengembangan tanaman pangan di belakang rumah ini secara efektif diharapkan dapat membantu mengurangi kesulitan yang dialami akibat keterlambatan distribusi jatah beras

Mulai awal tahun 2012, program ini dilaksanakan selama satu tahun dengan menyediakan bibit dan peralatan menangkap ikan, menyediakan pelatihan kerja dan kewirausahaan, serta memberi bantuan untuk organisasi petani, nelayan dan pekerja lain agar dapat meningkatkan kelangsungan kegiatan pemulihan mata pencarian mereka. Tujuan utama program bersama ini adalah untuk membantu memperkuat kapasitas kelembagaan agar dapat meningkatkan mata pencarian produktif dan berkelanjutan serta menciptakan pekerjaan layak untuk masyarakat miskin dan rentan, kaum muda laki-laki dan perempuan, serta memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam merespons pemulihan dari bencana dan konflik dengan cara yang lebih cepat dan efektif.

Mendukung upaya pemulihan sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan kelangsungan mata pencarian di kepulauan Mentawai, ILO memfokuskan intervensi pemulihan mata pencarian pada pengembangan keterampilan manajemen dan bisnis melalui berbagai program pelatihan, yang mencakup pelatihan tentang pengembangan usaha mikro, pemasaran dan proses pasca produksi. Pelatihan ini menerapkan metodologi pelatihan ILO seperti metodologi pelatihan kerja “4 in 1” dan metodologi pelatihan Gender and Entrepreneurship Together (GET Ahead).

Mendukung upaya pemulihan sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan kelangsungan mata pencarian di kepulauan Mentawai, ILO memfokuskan intervensi pemulihan mata pencarian pada pengembangan keterampilan manajemen dan bisnis melalui berbagai program pelatihan, yang mencakup pelatihan tentang pengembangan usaha mikro, pemasaran dan proses pasca produksi. Pelatihan ini menerapkan metodologi pelatihan ILO seperti metodologi pelatihan kerja “4 in 1” dan metodologi pelatihan Gender and Entrepreneurship Together (GET Ahead).

Feed# Pelatihan kerja untuk peserta pilihan dari Mentawai menjadi tujuan utama dari Proyek Pemulihan Mentawai. Bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLKI) Sumatera Barat di Padang, 30 peserta dipilih untuk mengikuti pelatihan kerja ini berdasarkan kriteria motivasi, kapasitas dan usia (antara 20-35 tahun). Para peserta ini dipilih untuk mengikuti salah satu dari tiga jenis pelatihan yang disediakan: servis motor, pembuatan furnitur dan pembuatan produk makanan ringan. Pada awalnya, peserta mengikuti pelatihan kewirausahaan (ToE Get Ahead) selama lima hari di Sikakap pada pertengahan Juli. Pelatihan tersebut digelar sebelum pergi ke Padang, tempat di mana pelatihan kerja dilaksanakan.