Landasan Kontinen Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, memiliki luas perairan kurang lebih dua pertiga dari seluruh wilayah nasionalnya. Luas total Perairan Indonesia adalah 5,8 juta km persegi, dengan perincian sebagai berikut : Laut Wilayah seluas 0,3 juta km persegi; Perairan Kepulauan seluas 2,8 km persegi; dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 km persegi.

Selain dari itu, Kepulauan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di antara benua Asia dan Australia serta diapit dan diapit oleh Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Selain memiliki wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan potensi serta keragaman sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati.

Sedangkan karena posisinya yang strategis, Kepulauan Indonesia telah menjadi daerah perlintasan pelayaran yang sangat penting untuk menghubungkan kegiatan ekonomi antar negara di berbagai bagian dunia. Selain daripada itu potensi kekayaan minyak dan gas bumi yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya di sekeliling kepulauan baru sebagian saja yang telah dieksplorasi dan dieksploitasi. Kondisi sebagaimana terurai di atas merupakan akibat dari pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Pengakuan status sebagai negara kepulauan telah tercantum di dalam Bagian IV dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of The Sea; UNCLOS, 1982). Konvensi PBB tentang Hukum Laut internasional ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional.

Dengan demikian, kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksi Republik Indonesia atas ruang perairan serta segala kekayaan alam yang terdapat di permukaan laut dan udara diatasnya, di dalam kolom air serta di dasar laut dan tanah dibawahnya telah diakui oleh Hukum Internasional. Oleh karena itu terbuka peluang seluas-luasnya untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tindakan hukum dalam bentuk ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982 ternyata belum didukung dengan upaya signifikan di bidang lainnya untuk melindungi wilayah laut nasional beserta potensi kekayaan alamnya yang sangat besar.

Dalam hal ini masih diperlukan pengembangan hukum nasional guna mendukung eksistensi Republik Indonesia di wilayah laut. Pengembangan hukum nasional dalam hal ini meliputi materi hukum, struktur hukum, budaya hukum serta sarana dan prasarana penaatan dan penegakan hukumnya. Pengembangan materi hukum merupakan proses yang berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan hukum nasional juga harus sejalan dengan perubahan tata hubungan antar negara dalam forum internasional. Perubahan tata hubungan antar negara ditandai dengan lahirnya berbagai kesepakatan baru melalui berbagai bentuk perubahan aturan dalam lingkup bilateral, regional, maupun internasional.

Pada tataran nasional perubahan materi pengaturan perundang-undangan di bidang kelautan juga diperlukan agar sesuai dengan perkembangan baru yang diperkenalkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Salah satu undang-undang bidang kelautan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan baru di dalam Konvensi Hukum Laut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Dengan kata lain, Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia lahir 21 tahun sebelum Konvensi PBB tentang Hukum Laut berlaku secara resmi pada tahun 1994.

Walaupun demikian, sepanjang menyangkut hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam dasar laut khususnya minyak dan gas bumi, Undang-Undang Landas Kontinen telah dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, Undang-Undang ZEE telah menetapkan hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati sampai sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Dengan demikian secara yuridis pemanfaatan segala kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah dibawahnya secara yuridis telah mempunyai landasan hukum pada dua undang-undang sekaligus, yaitu: Undang-Undang Landas Kontinen dan Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif.

Apapun kriteria yang dipilih, negara pantai tidak diperbolehkan untuk mengklaim landas kontinen lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayahnya. Ketentuan ini dapat digunakan untuk membuka peluang bagi setiap negara pantai, termasuk Indonesia, untuk menetapkan landas kontinen lebih dari 200 mil laut.

Sementara itu, Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan berbagai kriteria sebagai alternatif penetapan batas terluar landas kontinen yang dapat diklaim oleh negara pantai. Berdasarkan ketentuan Pasal 76, setiap negara pantai dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan, apakah akan menggunakan kriteria horizontal atau jarak dari dari garis pangkal; kriteria vertical atau kedalaman laut dan kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya keterkaitan alamiah dengan daratan (natural prolongation).

Peluang untuk penetapan landas kontinen lebih dari 200 mil laut akan sangat terbuka apabila Indonesia mampu mengajukan argumen yang didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang tidak disanggah oleh negara lain dan dapat meyakinkan Sekretariat Jenderal PBB. Oleh karena itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen hanya dapat dilakukan apabila ditunjang oleh bukti-bukti ilmiah.

Dalam hal ini Indonesia telah melakukan penelitian ilmiah tentang kondisi dasar laut yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait untuk mendukung klaim Indonesia terhadap landas kontinen di luar 200 mil dari garis pangkal kepulauan, khususnya di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik

Hasil-hasil penelitian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya hukum setingkat undang-undang sebagai justifikasinya. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1973 yang masih didasarkan pada Konvensi Jenewa Tahun 1958 perlu segera diubah dan disesuaikan dengan perkembangan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya yang berkaitan dengan penetapan batas terluar landas kontinen menuntut dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan nasional dengan segera. Untuk itu diperlukan adanya justifikasi ilmiah dalam bentuk naskah akademik rancangan undang-undang untuk mengubah ketentuan mengenai landas kontinen Indonesia