Kinerja Pembangunan Pertanian dan Pangan sampai dengan Tahun 2018

Indonesia telah menyelesaikan pembangunan tahun ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan masuk pada tahap ke-3 pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Tujuan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalan RPJMN adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai upaya konkret pelaksanaan pembangunan pada tahap ke-1 RPJMN (2005-2009) dan RPJMN ke-2 (2010-2014) telah dilakukan dan memberikan hasil yang membawa perubahan. Sebagai bentuk keberlanjutan dari tahap sebelumnya, maka pelaksanaan pembangunan pada tahap ke-3 RPJMN (2015-2019), lebih difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Hal tersebut menjadi landasan bagi Kementerian Pertanian untuk berkontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional masa mendatang. Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan, kebutuhan akan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang menjadi sangat fundamental.

Ketersediaan pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu bangsa. Suatu negara dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik apabila mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya.

Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi suatu bangsa (tidak terkecuali Indonesia) untuk dapat membangun sektor lainnya. Apabila kebutuhan masyarakat yang paling mendasar ini belum terpenuhi, maka akan sangat mudah terjadi kerawanan sosial dan negara mudah ditekan oleh kekuatan luar karena ketergantungannya terhadap pangan.

Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden yang telah tertuang dalam Visi, Misi dan Rencana Aksi, sasaran pembangunan pertanian ke depan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dimana seluruh kebutuhan pangan pokok diupayakan secara optimal untuk dicukupi dari produksi dalam negeri.

Amanah dari sasaran pembangunan pertanian tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian pada saat menyusun Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Kebijakan pembangunan pertanian ditetapkan dengan memperhatikan tujuan nasional dalam mencapai kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

Lakin Kementerian Pertanian Tahun 2018 disusun sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin berisi laporan pencapaian kinerja, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang perlu perbaikan ke depan, dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian untuk mewujudkan Renstra Kementerian Pertanian 2015- 2019

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, diperlukan laporan tertulis yang baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian Tahun 2018.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Lakin ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan Lakin yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, khususnya terkait dengan kedaulatan pangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 18 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagian besar atau 14 IKSS sangat berhasil, sedangkan selebihnya terdiri dari 3 (tiga) IKSS berhasil, dan 1 (satu) IKSS belum memiliki capaian, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja yang masuk kategori sangat berhasil ada 14 Kinerja

(1) PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian mencapai Rp 30,37 juta dari target Rp 26,90 juta;

(2) Indeks Ketahanan Pangan (The Global Food Security Index) mencapai Ranking 65 dari target Ranking 69;

(4) Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional mencapai 6,13% dari target 5,02%;

(3) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional mencapai 261,15% dari target 8,97%;

(5) Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian mencapai 0,01% dari target 0,1%;

(6) Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional mencapai 12,18% dari target 5,9%;

(7) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia mencapai 0 kasus dari target 11 kasus;

(8) Rasio kasus komoditas pertanian impor diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor mencapai 47,37% dari target 40%;

(9) Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional mencapai 4,5 CV dari target 10-30 CV;

(10) Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (5 tahun terakhir) terhadap penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir) mencapai 113,01% dari target 60%;

(11) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan mencapai 41,8% dari target 33%;

(12) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan mencapai 104,93% dari target 97,67%;

(13) Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam mencapai 3,78% dari target 11,05%; dan

(14) Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional mencapai 10,50% dari target 10%.

Indikator kinerja yang masuk kategori berhasil yaitu: (1) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen) mencapai 57,06% dari target 66,3%; (2) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis mencapai 77,6% dari target 79%; dan (3) Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional mencapai 27,5% dari target 27,5%.

 

Selain berbagai keberhasilan telah dicapai pada tahun 2018, pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan terutama kendala dalam pencapaian produksi atas target untuk beberapa komoditas seperti kedelai, gula tebu, daging sapi dan kerbau, dan cabai rawit. Permasalahan tersebut mencakup: (1) keterbatasan ketersediaan lahan baku untuk masing-masing komoditas, (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (3) terbatasnya penggunaan bibit/benih unggul, (4) gangguan reproduksi ternak, (5) terbatasnya populasi ternak sapi/kerbau, (6) serangan hama dan penyakit, (7) terbatasnya pemanfaatan teknologi, (8) penanganan pasca panen yang belum optimal, (9) keterbatasan kapasitas dan kemampuan kelembagaan petani, (10) terbatasnya pendampingan dan bimbingan penyuluh di lapangan, (11) meningkatnya impor produk pertanian, (12) panjangnya rantai tata niaga, (13) keterbatasan anggaran dalam alokasi alsintan pasca panen, dan (14) keterbatasan produksi vaksin rabies di Pusat Veteriner Farma.