Memahami Omnibus Law

Konsep Omnibus Law yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (overlapping) suatu norma/ peraturan perundang-undangan. Bila hendak dibenahi satu persatu maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di pihak legislatif seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.

Hal ini pada akhirnya menghabiskan energi, waktu, biaya dan tujuan yang hendak dicapai tidak tepat sasaran. Ditambah lagi turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja legislatif. Untuk itu diperlukan terobosan hukum dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan regulasi

Untuk mencapainya maka perlu dilandasi regulasi yang kuat. Salah satu negara yang mengadopsi Omnibus Law adalah Serbia. Omnibus Law adalah hukum yang diadopsi pada Tahun 2002 yang mengatur status otonom Provinsi Vojvodina yang termasuk di dalam Serbia. Hukum tersebut mencakup yuridiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga

Omnibus Law termasuk hal yang baru di Indonesia walaupun negara-negara lain telah menerapkan seperti Amerika Serikat (The Omnibus Actof June 1868, The Omnibus Actof February 22,1889), Kanada (Criminal Law Amandment Act, 1968-69), Philipine (Tobacco Regulation Act of 2003) dan 39 negara yang mengadopsi Omnibus Law dalam hal perlindungan data personal yang dirilis Privacy Exchange.org (A global information resource on consumers,commerce, and data protection worldwide National Omnibus Laws), seperti Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta ,The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania , Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, dan United Kingdom

Definisi Omnibus Law dimulai dari kata Omnibus. Kata Omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. Di dalam Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A.Garner disebutkan omnibus : relating to or dealing with numerous object or item at once ; inculding many thing or having varius purposes, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata Law yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua

Di dalam hierarki / tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, belum memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam sumber hukum. Tetapi harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terus menerus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan perundang undangan. Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law menjadi salah satu penyebab belum dikenalnya konsep Omnibus Law.

Dari permasalahan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pemerintah perlu mengambil suatu upaya terobosan hukum untuk membenahi konflik regulasi. Tuntutan perbaikan dan pembenahan tumpang tindih peraturan perundangundangan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satu gagasan Omnibus Lawberkemungkinan untuk diterapkan di Indonesia asalkan diberikan ruang dan fondasi hukum

Omnibus Law bukanlah hal baru di dunia ilmu hukum secara global, hanya saja untuk di Indonesia sudah sangat diperlukan untuk membenahi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan selain hambatan diatas juga memakan waktu yang lama. Dengan konsep Omnibus Law maka peraturan yang dianggap tidak relevan atau bermasalah dapat diselesaikan secara cepat.

Akan tetapi beberapa kalangan akademisi juga ada yang menilai bila konsep Omnibus Law diberlakukan maka bertentangan dengan asas demokrasi, karena konsep Omnibus Law sebagian kalangan menilainya anti demokratis. Akan tetapi pertanyaan terbesar, apakah kita harus terus membiarkan konflik peraturan perundang-undangan?. Pemerintah perlu melakukan terobosan hukum agar mampu menyelesaikan permasalahan tumpang tindih beberapa peraturan perundang-undangan tersebut

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah harus direvisi dan memberikan ruang untuk menerapkan konsep Omnibus Law. Apalagi kondisi saat ini pengambil kebijakan dapat dengan mudah dikriminalisasikan oleh aparat penegak hukum. Pemahaman ilmu hukum aparat penegak hukum mayoritas memakai kacamata positivisme hukum, sehingga sulit memberikan ruang pengambil kebijakan dalam hal ini pejabat untuk melakukan diskresi. Seringkali diskresi yang dilakukan oleh pejabat pengambil kebijakan berujung pidana karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Tujuan hukum abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks ini hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Hal ini dimaksud bahwa masyarakat akan menerima tujuan hukum tersebut. Tujuan hukum antara lain menciptakan ketentraman dan menegakkan keadilan. Dengan demikian masyarakat tidak akan melakukan main hakim sendiri atau hukum jalanan (street justice). Masyarakat hukum akan sepenuhnya menyerahkan pada proses hukum karena mampu memberikan rasa kepastian hukum (rechtszekerheid)

Hal tersebut merupakan sebuah ironi dimana Indonesia sebagai negara hukum dengan segala perangkatnya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan keadilan bagi sebagian besar warganya yang sangat mendesak sekarang “membawa keadilan kepada rakyat” (to bring justice to the people) dengan menyelesaikan secara baik persoalan-persoalan yang oleh rakyat dianggap harus diselesaikan secara hukum. Persoalan lain bilamana perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau menimbulkan korban. Dengan kata lain, sejauh mana persoalan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan nilainilai yang berlaku dalam masyarakat dan masyarakat menganggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan masyarakat

Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan pihak Kepolisian. Dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan tingkah laku manusia itu sendiri. Hukum tidak bisa berjalan sendiri melainkan harus dilaksanakan oleh masyarakat. Peraturan-peraturan hukum dimaksud menjadi suatu kontrak sosial dan memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum timbul dengan sendirinya seiring peningkatan kepercayaan terhadap aparatur penegak hukum. Hukum dimaksud bisa berupa hukum pidana, hukum perdata, hukum keluarga dan bidang-bidang hukum lain

Omnibus Law yang nanti bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan terpadu (Omnibus Regulation) akan meminimalisir benturan peraturan perundang-undangan yang terkait bidang tertentu. Mencermati sistem perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Akan tetapidi Indonesia justru tidak menganut Undang-Undang Payung karena posisi seluruh Undang-Undang adalah sama. Persoalan yang muncul bila dikaji dari perspektif teori peraturan perundang-undangan mengenai kedudukannya, sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus diamandemen

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari kajian teoritis terkait dengan adanya dan berlaku hukum di dalam masyarakat dikenal sebagai Pengembanan Hukum (rechtsbeoefening). Kegiatan ini meliputi kegiatan dalam membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, mempelajari dan mengajarkan hukum. Pengembanan hukum dibedakan dalam Pengembanan Hukum Praktis dan Pengembanan Hukum Teoretis

Pengembanan Hukum Praktis merupakan kegiatan manusia berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret. Kegiatan ini meliputi Pembentukan Hukum, Penemuan Hukum dan Bantuan Hukum

Sedangkan Pengembanan Hukum Teoretis disebut juga sebagai Refleksi Teoretis tentang hukum, yaitu sebagai kegiatan akal budi untuk mendapatkan penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman secara ilmiah atas hukum, yakni secara metodis sistematis – logis rasional. Pengembanan Hukum Teoretis dibedakan dalam 3 (tiga) jenis berdasarkan tingkat abstraksinya atau berdasarkan tataran analisisnya (level of analysis), yaitu Ilmu-ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum

Ada beberapa kelebihan penerapan konsep Omnibus Law dalam menyelesaikan sengketa regulasi di Indonesia antara lain: (1) Mengatasi konflik peraturan perundangundangan secara cepat, efektif dan efisien; (2) Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah untuk menunjang iklim investasi; (3) Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif; (4) Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama; (5) Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu; (6) Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Sedangkan kelemahan penerapan konsep ini bila diterapkan antara lain: (1) Membuka peluang akan ditolak pada saat paripurna atau di judial review terhadap kebijakan omnibus regulation yang diterbitkan; (2) Legislatif merasa “dikebiri” karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melibatkan legislatif; (3) Akan mempengaruhi stabilitas sistem hukum nasional akibat orientasi kebijakan pemerintah yang berubah sesuai kehendak rezim yang memerintah.

Penataan reformasi regulasi dengan menggunakan konsep Omnibus Law akan sulit untuk diterapkan dilapangan apabila tidak ada peran serta pemangku kepentingan dan koordinasi antar instansi terkait. Merujuk kepada konsep pelayanan satu atap harus menjadi model pelayanan dan pemberian izin sehingga para investor tidak direpotkan atau merasa dipermainkan oleh instansi terkait. Tentunya subtansi peraturan perundang-undangan yang baru harus dibuat seefisien mungkin. Perizinan yang sifatnya tidak perlu dan memanjang birokrasi harus dibabat habis

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan investasi perlu didukung dengan sarana prasarana hukum, salah satunya dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang disiapkan sesuai kebutuhan. Sistem informasi teknologi tersebut dirangkai satu kesatuan dan terkoneksi antar instansi terkait. Dengan demikian kecepatan pelayanan perizinan investasi dapat maksimal