Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini fakta yang sangat memprihatinkan.

Pada 2018 terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan, bertambah 14% dari 384.466 kasus pada 2017. Data itu diungkapkan Mariana Aminudin, Komisioner Komnas Perempuan, bersumber dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebanyak 392.610 kasus, serta sebanyak 13.568 kasus bersumber dari pengaduan ke Komnas Perempuan maupun mitra.

Bertambahnya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan itu menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan itu juga tercermin pada bertambahnya pengaduan yang diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK. Direkturnya Siti Mazumah mengatakan pada 2017 terdapat 648 pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang diterima LBH APIK, meningkat menjadi 837 kasus pada 2018. Kasus terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga dengan korban istri dan modus beragam.

Apa yang bisa dilakukan pada perkosaan dalam perkawinan, perkosaan dalam pacaran, cybercrime, dan kekerasan seksual pada perempuan disabillitas? Kiranya makin mendesak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pengesahan tersebut merupakan wujud komitmen negara dalam melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan.

Dalam jurnalperempuan.org, Yuniyanti mengingatkan bahwa negara perlu bergerak cepat dalam menangani perlindungan korban setelah korban melapor. Yuniyanti memberi contoh kasus kejadian yang mengejutkan, terjadinya kasus seorang dokter yang dibunuh suaminya, padahal sebelumnya ia sudah mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya. Hadirnya UU Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan dapat mencegah terjadinya pembunuhan seperti dialami dokter tersebut.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan penting dikaitkan dengan penegakan hak asasi manusia. Itulah sebabnya Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dirayakan setiap 25 November diperpanjang sampai 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Dipilihnya rentang waktu 16 hari tersebut mempunyai tujuan menghubungkan secara simbolik penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan hari HAM. Sebuah penekanan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Selama 16 hari itu, Komnas Perempuan mengajak berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak untuk:

*Menggalang gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM.

* Mendorong kegiatan bersama untuk menjamin perlindungan lebih baik bagi para survivor atau penyintas. Korban yang sudah mampu mengatasi pengalaman kekerasan perlu mendapat pendampingan.

* Mengajak semua orang untuk terlibat aktif sesuai kapasitasnya dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Komnas Perempuan didirikan pada 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No.181/1998, yang diperbarui oleh Perpres No. 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Tuntutan itu berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia.

Komnas Perempuan lahir juga sebagai wujud empati kepada para korban dan rasa tanggung jawab untuk membantu mencegah dan mengatasi terjadinya kasus tindak kekerasan pada perempuan.

Dalam perspektif itu pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat dinantikan.