Menjelang Seabad Hari Ibu

Category: Pustaka Lestari

Pada 22 Desember kali ini kita merayakan hari ibu yang ke-91 tahun. Sembilan dekade pergulatan peran dan re-definisi ruang bagi perempuan yang tak kunjung tuntas. Hari ibu bukan saja menghadirkan khidmat syukur berkah dari seorang ibu, menyusup juga problematika mendalam pada sebuah peringatan tahunan ini. Sebuah kata satire “dari matahari terbenam sampai mata bapak terpejam” istilah bagi sebagian perempuan yang berusaha menjaga keharmonisan terpaksa dan memaksakan diri untuk bekerja ekstra.
Sejak Nyi Hajar Dewantara mengumpulkan 30 perkumpulan perempuan seluruh Indonesia atau dalam sejarah dikenal sebagai Kongres I Perempuan Indonesia tahun 1928 di Yogyakarta. Apa yang dilayangkan dalam tuntutan kepada Belanda mengenai kesetaraan pendidikan, peran di luar domestifikasi, perlindungan hukum, dan kebebasan berserikat dalam lingkup sosial politik. Hampir dengung tuntutan itu masih terasa hingga saat ini.

Jika istilah ”Ibu” pada masa Orde Baru secara definitif melengkapi peran sektoral sebagaimana keingingan Orde Baru menempatkan perempuan sebagai kuadran sisi lain dari peran lebih yang dilakukan laki-laki dalam berbagai bidang. Sempat juga, ada pendekatan membuka ruang peran lebih luas bagi perempuan dengan masuknya narasi partisipatif perempuan dalam GBHN 1993 serta langkah kebijaksanaan dalam Repelita VI oleh Orde Baru. Alih-alih berusaha mengangkat kodrat perempuan dengan ditempatkannya masalah gender sebagai “doktrin negara”. Negara pada saat itu juga gagal menebar pemahamaan dan ketidakpekaan gender (gender blind).

Ada faktor yang ikut menyuburkan situasi di atas. Pertama, kenyataan adanya posisi ketidakberdayaan (powerless) perempuan dalam mengatasi tindakan ketidaksetaraan gender atas dirinya. Kedua, minimnya apreasiasi terhadap beban kerja perempuan dengan tidak tersedianya ukuran dimensi kerja yang dapat merangkum berbagai kegiatan kaum perempuan.

Ketidaksetaraan gender lebih tua umurnya dari usia kemerdekaan resmi negara kita. Lamanya masa itu tidak turut dikejar dengan bentuk re-definisi peran ibu. Sejumlah pesan agama sudah memberikan garis tegas bahwa peran seorang Ibu sebagai titik dari mana peradaban manusia bermula. Pada tumbuh kembang globalisasi saat ini, peradaban yang maju tidak juga ikut dinikmati banyak perempuan di seluruh dunia bahkan Indonesia.

Kekerasaan pada perempuan di rumah tangga juga disebabkan daya banding perempuan karena minimnya kepemilikan pribadi atas aset, rumah, atau perusahaan dalam rumah tangga yang terbatas. Posisi ini karena akses perempuan dibatasi serta rasa keterlindungan hukum rendah. Akhirnya, ketakutan dan pesimistis merupakan alasan yang melumrahkan perilaku mengarah ketidaksetaraan dalam rumah tangga.

Potret ketidaksetaraan ini cukup ditangkap tajam oleh World Ecomonic Forum (WEF) beberapa waktu lalu. Signifikansi dibandingkan 10 tahun lalu cukup baik, kualitas kesetaraan Indonesia masih bermain di posisi papan tengah negara-negara dengan tingkat kesetaraan baik yakni urutan 85 dari 153 negara. Lebih baik posisinya dari pada Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Sekalipun Indonesia masih kalah jauh dari peningkatan akses perempuan yang dijalankan di negara seperti Thailand, Singapura, dan Laos di wilayah ASEAN.

WEF menggap wilayah akses perekonomian perempuan sebagai suatu yang krisis dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyetarakannya. Bagi Perempuan Indonesia tidak ada tawar menawar lagi untuk menuntut akses perekonomian. Keberhasilan bangsa Nordik (Islandia, Norwegia, Finlandia, dan Swedia) dalam meminimalisir kesenjangan gender lebih khusus Islandia sudah 11 tahun memuncaki sebagai negara dengan predikat kesenjangan paling rendah di Dunia.

Bagi Indonesia, seharusnya keberhasilan negara di atas harus dilihat sebagai peta petunjuk bahwa keperluan negara untuk sejahtera sangat ditentukan oleh peran kerja setara kaum perempuan. Bahkan WEF menilai negara maju secara industri di Asia berada diurutan jauh dibawah Indonesia dikarenakan minimnya memberikan akses pada kaum perempuan, seperti China (106), Jepang (114), dan Korsel (127).

Ruang Baru

Hari ibu jangan dijadikan sekedar waktu refleksi kontemplatif untuk meratapi apa yang terjadi. Indonesia Maju jika Ibu-Ibu berdaya dengan kreatifitas semangat perkembangan zaman. Jika perempuan kota-kota besar sedikit-sedikit sudah menemukan langkah terang di banyak peran kerja, kita juga harus meyakinkan peran ibu-ibu di pelosok desa yang masih bertahan dengan budaya tradisional untuk yakin bahwa ruang mereka tidak sebatas sumur, kasur, dan dapur.

Ruang baru bukan wacana tanding untuk merubah struktur sosial dan budaya. Pandangan ini seringkali dituduhkan bahwa perempuan berpendidikan dan berkarir di luar adat budaya sebagai suatu penyangkalan simpul-simpul aturan setempat. Ibu-ibu membangun kesempatan untuk cendas dan berdaya atas segala akses tidak lain guna memberikan kesempatan dirinya untuk mendapat keterlindungan hukum dan ikut membagikan daya yang dimiliki perempuan dalam bidang-bidang peran lain.

Perempuan juga harus bisa menikmati kesempatan untuk mengakses pasar dan harga. Selama ini sektor ini hanya menempatkan perempuan sebagai bagian dari roda produksi barang dan jasa, jikapun ada jumlahya tentu minim. Daya Tenaga kreatif jika dibiarkan terus menerus akan hilang dari perempuan. Kedepan, peran penting lain perempuan yakni mendapatkan kesempatan dalam akses politik yang hingga saat ini jauh dari target.

Amanat Hari Ibu sejak pertama kali diresmikan oleh Presiden Soekarno berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959 tidak saja pondasi dari keperluan mengingat peran seorang Ibu melainkan amanat tentang perlunya memperhatikan hak-hak kalangan perempuan, yang barangkali Soekarno sering mengulang-ngulang dalam memorial buku luar biasa yang ditulisnya “Sarinah” bahwa yang sering terlupa setelah kemerdekaan ialah juga memberikan arti kemerdekaan bagi perempuan.

 

IMG-20191222-WA0007