Terus Mengajak Bangsa Tak Lagi Punggungi Samudera

Category: Pustaka Lestari

Pura babbara’ sompekku, Pura tangkisi’ golikku, Ulebbirenni tellennge’ nato’walie’. Layarku sudah berkembang, kemudiku sudah terpasang, lebih baik tenggelam daripada kembali.

 

Peribahasa Suku Bugis yang sempat dibacakan Presiden Joko Widodo dalam pelantikannya di periode kedua kepemimpinannya ini seakan mengingatkan kembali tentang kodrat awal bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim.

 

Kenyataan ini tak lepas dari letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.499 pulau yang terbentang dari titik barat ke timur dengan garis pantai mencapai 104 ribu kilometer. Wilayah perairan Indonesia pun mencakup hampir setengah dari total luasnya yang mencapai 7,81 juta kilometer persegi.

 

Lokasi yang strategis, yakni terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ikut menakdirkan masa depan bangsa Indonesia yang harus berwawasan maritim.

 

Kepemimpinan Presiden Jokowi berusaha menegaskan takdir tersebut lewat visi ‘Poros Maritim Dunia’ sebagai acuan pembangunan Indonesia yang menghadap dan berharap pada laut dan tak lagi memunggungi samudera.

 

Lewat visi tersebut, industri perikanan perlahan bangkit. Di tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengumumkan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan naik sebesar 5,95 persen, produksi perikanan tangkap naik 3,97 persen, dan Indonesia naik ke posisi puncak peringkat perdagangan perikanan di ASEAN.

 

Di tahun 2018, produksi perikanan tangkap meningkat 5,17 persen di triwulan IV dibandingkan periode yang sama pada 2017. Produksi sektor perikanan budidaya juga menunjukkan pertumbuhan 21,62 persen.

 

Grafik ekspor pun meningkat. Tahun 2018, volume ekspor tercatat 1,12 juta ton atau naik 4,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

 

KKP juga mencatat peningkatan nilai produksi ikan berkontribusi besar terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dari Rp267 miliar di tahun 2014 menjadi Rp645 miliar di 2018.

 

Namun rupanya industri perikanan masih belum bisa berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Di triwulan III tahun 2019 saja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya bisa menyumbang Rp546,9 triliun dari total PDB Rp4.067,8 triliun, atau hanya 13,5 persen.

 

Padahal The Habibie Center memprediksi sumbangsih poros maritim ini bisa mencapai 30 persen atau sekitar Rp 4.300 triliun per tahun.

 

Hal ini tak lepas dari kemiskinan di kalangan nelayan dan pembudidaya yang kerap membayangi. Berdasarkan data BPS 2018, 20 sampai 48 persen nelayan dan 10 hingga 30 persen pembudidaya tergolong miskin.

 

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai sejumlah faktor menjadi pengganjal industri perikanan, seperti illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF), keberadaan kapal-kapal asing, dan alih muat (transshipment) perekonomian nelayan, serta minimnya kemauan para nelayan sendiri untuk memperbaiki nasibnya.

 

Masih ada faktor lainnya yakni harga jual hasil tangkap yang terlalu murah dibanding dengan biaya produksi serta metode tradisional yang digunakan para nelayan yang menyebabkan kuantitas tangkapan rendah.

 

Seakan tak cukup dengan sederet tantangan itu, pembangunan industri perikanan tak hanya di Indonesia namun juga dunia juga menghadapi tantangan lain, yakni pencemaran laut terutama oleh limbah plastik.

 

Apalagi Indonesia disebut-sebut sebagai penghasil limbah plastik laut terbesar kedua setelah China. Indonesia memproduksi 3,22 juta metrik ton limbah plastik ke laut setiap tahunnya, sementara China memproduksi 8,82 juta metrik ton.

 

Untuk itu, meski peringatan Hari Dharma Samudera yang jatuh tiap tanggal 15 Januari tak lagi mengenang Pertempuran Laut Aru, namun semangat perjuangan para pahlawan bangsa harus terus direfleksikan oleh generasi penerus terutama dalam mendukung pembangunan maritim. Pengelolaan dan pemanfaatan sektor kemaritiman harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).