Merayakan Imlek, Merayakan Keberagaman Budaya Kita

Category: Pustaka Lestari

Membahas perayaan Imlek atau Tahun Baru China di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tatkala ia masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Seperti dikutip dari kompas.com, semasa pemerintahan Soeharto, ada 21 peraturan perundangan yang diterapkan terkait warga keturunan Tionghoa tidak lama setelah ia memperoleh Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret. Melalui peraturan-peraturan ini, Soeharto menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan kebijaksanaan pokok mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa.
Salah satu dari instruksi presiden ini adalah melarang perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Tionghoa dilakukan secara terbuka di depan umum dan hanya dilakukan dalam lingkungan keluarga secara internal atau perseorangan. Seluruh perayaan tradisi dan keagamaan etnis Tionghoa termasuk tahun baru Imlek, dan Cap Go Meh dilarang dirayakan secara terbuka. Barongsai dan liang liong pun dilarang dipertunjukkan di publik. Selain itu, huruf-huruf atau lagu Mandarin tidak boleh diputar di radio. Dalam 32 tahun rezim Soeharto, aktivitas perayaan sembunyi-sembunyi ini tetap berjalan. Berdasarkan 21 peraturan perundangan yang berlaku saat itu juga istilah Tionghoa diganti menjadi Cina.

Pembatasan tersebut kemudian mulai surut di era reformasi. Presiden Habibie menerbitkan instruksi presiden yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa, termasuk larangan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan akhirnya, pada 17 Januari 2000, Gus Dur mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang dibuat Soeharto saat masa pemerintahannya. Sejak saat itu, Imlek dapat diperingati dan dirayakan secara bebas oleh warga Tionghoa.

Seperti dikutip dari tirto.id, Gus Dur sendiri menganggap tak ada yang namanya pribumi dan nonpribumi. Dikotomi semacam itu adalah kesalahan dan gara-gara itu komunitas Tionghoa dinafikan dari nasionalisme Indonesia. Bagi Gus Dur tak ada yang namanya “keturunan masyarakat asli” di Indonesia, karena bangsa Indonesia dibentuk oleh perpaduan tiga ras, yakni Melayu, Astro-melanesia, dan Tionghoa. Ia sendiri mengatakan dirinya adalah keturunan blasteran Tionghoa dan Arab.
Dua presiden Indonesia berikutnya, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono turut membantu proses rekonsiliasi ini. Megawati menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional dan SBY menandatangani keputusan presiden yang menghapus istilah China dan kembali ke istilah etnis Tionghoa.

Keputusan Gus Dur dan tiga presiden Indonesia lainnya, ini adalah angin segar pembaruan bagi negara yang dua tahun sebelumnya baru saja mengalami peristiwa politik berdarah yang memporakporandakan tatanan kehidupan bangsa. Penghapusan larangan merayakan hari besar warga Tionghoa lebih dari sekedar pencabutan sebuah peraturan atau keputusan presiden. Kebebasan baru ini menjadi upaya merekatkan kembali keping-keping kebangsaan dengan menjadikan posisi semua warga Indonesia sejajar tanpa perkecualian apa pun.

Mulai dari nuansa dekorasi yang kental berwarna merah di pusat-pusat perbelanjaan sampai atraksi barongsai di pelbagai sudut kota, perayaan Imlek akhirnya menjadi sebuah selebrasi budaya yang dinikmati semua orang, tidak hanya warga keturunan Tionghoa. Pada akhirnya, sejarah perayaan Imlek di Indonesia menjadi sebuah pembelajaran politik yang sangat berharga, terutama bagi generasi muda. Semua orang pun sebaiknya memahami bahwa merayakan sebuah hari raya secara-bersama-sama tanpa sekat dan pembatas sosial adalah sebuah nilai kemanusiaan yang harus diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi penanda Indonesia sebagai bangsa yang beradab.