Tantangan Kebebasan Pers Nasional

Category: Pustaka Lestari

Pada peringatan Hari Pers Nasional tahun ini, kita perlu kembali bercermin, apakah kita sudah memiliki kebebasan pers sepenuhnya?

Dibandingkan negara tetangga kita, Malaysia, kondisi kita tentu lebih baik. Di Malaysia, pers masih berada di bawah kekuasaan pemerintah. Media massa di Malaysia harus memiliki lisensi yang wajib diperbarui setiap tahun. Pemerintah bisa melarang penerbitan media yang dianggap merugikan dan membahayakan keamanan negara, seperti yang terjadi di Indonesia di masa pemerintahan orde baru.

Namun sayang, saat ini di Indonesia kebebasan pers justru terancam oleh aksi premanisme dan ancaman pembangkrutan melalui peradilan perdata. Selama tahun 2018, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh AJI Indonesia sebagaimana dikutip dari Tirto.id, terjadi 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis berupa pengusiran, penyerangan fisik hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Jumlah ini lebih banyak dari data 2017, yakni 60 kasus. AJI Indonesia juga mencatat tindakan pemukulan, penamparan dan serangan fisik lainnya menjadi jenis kekerasan terhadap jurnalis yang paling banyak terjadi pada tahun 2018. Tercatat setidaknya ada 12 kasus kekerasan fisik terhadap jurnalis selama 2018. Untuk jenis kekerasannya lainnya, yakni tindakan pengusiran, pelarangan liputan dan ancaman teror terhadap jurnalis tercatat masing-masing ada 11 kasus pada tahun yang sama. Sedangkan perusakan alat dan atau hasil liputan jurnalis ada 10 kasus dan pemidanaan terkait karya jurnalistik sebanyak 8 kasus.

Selain ancaman premanisme, ada pula tantangan lain terhadap pers nasional yang dimungkinkan oleh struktur viral jaringan internet, yaitu fake news (berita palsu). Informasi bohong atau yang hanya separuh benar –berupa teks, rekaman video dan foto—diolah atau sengaja dipalsukan dengan tujuan memanipulasi. Pihak yang berkepentingan menyebarkan berita palsu tersebut menggunakan mesin-mesin, dan banyak pengguna internet sering ikut membagikannya begitu saja tanpa menyaringnya terlebih dulu. Beberapa negara yang mencoba memblokir dan menyensor internet dan memasang jaringan dalam negerinya sendiri itu misalnya bisa diamati di Iran, Cina, belakangan juga di Rusia dan Turki.

Bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, pemblokiran arus informasi seperti ini sebetulnya bukanlah solusi ideal. Maka sudah waktunya warga baik dewasa maupun sejak anak-anak mesti dibekali dengan kompetensi untuk mengenali mana informasi yang benar dan mana yang bohong. Pers nasional memiliki andil yang cukup besar dalam mengedukasi masyarakat mengenai kompetensi media ini. Semakin derasnya arus informasi yang menyerbu warga, tanpa jelas sumber dan kesahihannya, sebetulnya semakin warga membutuhkan media nasional yang  dapat dipercaya. Dan itu artinya,  tantangan  bagi media nasional untuk menyediakan konten yang akurat dan bermutu, sekaligus menarik dan memperkaya wawasan warga. Di sisi lain, banyak dari media nasional berjuang untuk tetap dapat bertahan dari sisi ekonomi.

Kebebasan pers resminya telah kita nikmati sejak berakhirnya masa pemerintahan orde baru dan pengesahan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers oleh Presiden Habibie. Namun faktanya, masih banyak tantangan yang mesti diatasi pers nasional. Tidak lagi berasal dari pemerintah, melainkan dari kelompok warga, politisi, maupun kepentingan bisnis. Penting bagi pers untuk memperkuat edukasi kepada warga tentang pentingnya kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.  Warga juga harus terus  melengkapi diri dengan kemampuan membedakan informasi yang asli dan palsu, agar tak mudah tergiring dan termanipulasi oleh derasnya kebohongan atau  separuh kebenaran. Keterampilan yang mungkin mesti dimulai dengan kemampuan menunda respon sebelum berbagi, dan cermat mengecek ulang apa-apa yang lewat di lini masa akun media sosial kita.