FDD12

FDD 12 EDISI XXXV: Sistem Pendataan Nasional yang Terintegrasi sebagai Tindak Lanjut Implementasi dari UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

 

 

FORUM DISKUSI DENPASAR 12 Edisi XXXV: Sistem Pendataan Nasional Yang Terintegrasi Sebagai Tindak Lanjut Implementasi Dari UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

02 Desember 2020

 

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2018, terdapat 14,2% penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau berjumlah 30,38 juta jiwa. Sementara Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) BPS pada tahun 2015, jumlah penyandang disabilitas Indonesia sebanyak 21,5 juta jiwa. Data terpadu kesejahteraan sosial  pada Januari 2020 untuk menangani berbagai masalah sosial ekonomi, kerentanan, dan masalah kesejahteraan hanya menjangkau 40% status sosial ekonomi terbawah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaran dan Evaluasi terhadap Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, salah satu poin dari PP tersebut adalah ketersediaan Data Nasional Disabilitas.

Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independent berdasarkan Perpres 68 tahun 2020.  Salah satu tugas KND adalah melaporkan hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas kepada Presiden, serta menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada Presiden secara berkala setiap 1 tahun. Persoalan yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat yakni data penyandang disabilitas yang belum terkonfirmasi dengan baik. Data secara komprehensif untuk kepentingan penanganan para sahabat difabel sebagai bagian dari negara. Indonesia belum memiliki data nasional penyandang disabilitas yang menggambarkan keseluruhan populasi dengan ragam disabilitas, dan karakteristik dari masing-masing disabilitas. Akibat tiadanya data yang teritegrasi antar lembaga, pelayanan kepada disabilitas belum maksimal. Persoalan lain yang dihadapi adalah pemahaman secara menyeluruh tentang Penyandang Disabilitas dan kepenuhan hak-haknya. 

Sejumlah Kementerian/Lembaga belum memiliki pemahaman yang utuh tentang penyandang disabilitas sebagaimana yang terdapat dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), karena masih menggunakan istilah lama seperti yang dirujuk UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Data dan pemahaman secara menyeluruh adalah tugas bersama untuk mengoptimalkan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Diperlukan pula kerja sama antar lembaga untuk menjawab kebutuhan para sahabat difabel di setiap sektor.

 

Narasumber:

Angkie Yudistia (Staf Khusus Presiden Juru Bicara Bidang Sosial) 

Dr. Vivi Yulaswati, M. Sc (Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan) 

Harry Hikmat (Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kemensos RI) 

Nurul Saadah Andriani, S.H., M.H (Sentra Advokasi Perempuan dan Anak Disabilitas - SAPDA)

 

Highlights