FDD12

RUU PKS: Mewujudkan Kebijakan Berbasis Bukti Dalam Proses Legislasi

 

Forum Diskusi Denpasar 12 telah merangkum 9 (sembilan) edisi diskusi terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, merangkum aspirasi sekaligus kegelisahan masyarakat terkait sulitnya menghadirkan sebuah payung perlindungan hukum terhadap ragam tindakan kekerasan yang sejatinya menodai kemanusiaan. 

Ruang kosong perlindungan hukum semestinya dipenuhi sebagai wujud penghormatan terhadap dignitas kemanusiaan sekaligus konsistensi perwujudan salah satu tujuan bernegara yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Data yang disajikan lembaga-lembaga, khususnya Komnas Perempuan dan Anak dengan eskalasi kekerasan patut dilihat sebagai siklus kegagalan kita yang berulang dalam mencegah dan memutus rantai kekerasan. Kita semestinya terpacu untuk menjadikan setiap catatan yang ada sebagai bukti untuk menata dinamika sosial masyarakat secara lebih baik melalui kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Tarik ulur dalam proses legislasi yang terjadi dalam ruang-ruang politik di Senayan mencerminkan banyak tafsir dan pertanyaan bagi masyarakat, seperti mengapa Undang-Undang yang dibutuhkan khusus untuk memutus jalan kekerasan seksual tidak menjadi prioritas bagi negara.

Agar diskursus terkait RUU P-KS menjadi konstruktif, diperlukan ruang dialog yang terbuka untuk dapat diakses setiap unsur masyarakat. Dengan demikian keresahan dan kegelisahan publik ini dapat diserap dan diakomodasi secara baik, termasuk didalamnya mengurai pro-kontra atau polemik yang terjadi.

Diperlukan sebuah paradigma berpikir bahwa kebutuhan terhadap Undang-Undang ini tidak perlu dipertentangkan atas nama ideologi maupun agama, karena baik peradaban barat dan timur berupaya mewujudkan dunia sebagai tempat yang aman bagi manusia terutama bagi perempuan dan tumbuh kembang anak yang dalam kenyataanya sering menjadi obyek kekerasan.

Representasi Rakyat di Senayan terutama pembuat legislasi patut mendengar suara nyaring masyarakat terutama para korban dan penyintas kekerasan seksual. Proses legislasi merupakan tahapan akhir yang dapat menetapkan keberadaan payung hukum yang khusus menjadi pijakan bagi setiap pihak di masa mendatang dalam menghadapi permasalahan kekerasan seksual di negeri kita.

Kenyataan meningkatnya ragam kekerasan seksual menantang setiap legislator untuk tidak hanya meletakkan daya pikir dan analisa atas fakta berdasarkan ideologi tetapi mesti menyisakan ruang untuk menetapkan kebijakan berbasis bukti. Jangan sampai kita terbiasa tanpa pengetahuan sedang melakukan yang terbaik atau tidak karena kepentingan politik. 

 

Highlight