Pustaka Lestari

Kebijakan Moneter di Era COVID-19: Perlukah Koordinasi Internasional ?

Minggu, 06 September 2020 coronavirus, pemerintah, kebijakan, covid-19

Laporan CSIS menyampaikan bahwa hadirnya Coronavirus (COVID-19) dalam kehidupan saat ini menyebabkan timbulnya beberapa masalah. Tak hanya pada kesehatan publik namun juga “kesehatan” bagi perekonomian di banyak negara. Dikutip dari Bank Dunia, ekonomi secara global diprediksi mengalami resesi yang lebih dalam dari resesi yang dialami pada tahun 2008 – 2009 pada krisis finansial global. Stephen Roach dari International Monetary Fund sendiri berpandangan jika resesi perekonomian adalah turbulensi ekonomi yang sangat merugikan perekonomian riil layaknya resesi yang sedang dan akan dihadapi dunia akibat pandemi ini.

Salah satu cara mengukur adanya volatilitas atau risiko perekonomian adalah melalui indeks VIX. Indeks Volatilitas secara luas dianggap sebagai indikator utama terhadap volatilitas pasar saham dan sentimen investor. Indeks yang mewakili ekspektasi pasar dalam volatilitas 30 hari ke depan tersebut merefleksikan bahwa terdapat persamaan antara tingkat risiko pasar dan perilaku investor pada tahun 2008 di saat terjadinya krisis finansial global dan tahun 2020 yang merupakan permulaan adanya pandemi COVID-19.

Selain itu, persamaan yang pasti di antara kedua krisis ialah bahwa lingkup krisis yang terjadi secara global dengan sekitar 213 negara di dunia telah merasakan dampaknya pada sektor kesehatan dan juga perekonomian. Menengok kembali krisis finansial global, salah satu permasalahan utama dari krisis global tersebut adalah adanya dampak limpahan kebijakan moneter (spillover effect) yang merujuk terhadap peristiwa atau kebijakan suatu negara dapat berdampak terhadap negara lain. Biasanya, kebijakan moneter negara maju, seperti Amerika Serikat, sangat berdampak pada negara berkembang seperti Indonesia.

Kondisi yang dialami saat ini memiliki karakteristik yang serupa dengan krisis 2008 di mana terjadi guncangan ke perekonomian berbagai negara. Layaknya krisis yang lampau, pandemi ini juga mempengaruhi aktivitas perekonomian di berbagai negara dunia. Seperti disebutkan, spillover effect suatu negara dapat berdampak buruk terhadap negara lainnya, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik satu sama lain.

Melihat bahwa pandemi ini sebagai krisis global, tidak sedikit akan adanya ekonomi negara yang jatuh. International Monetary Fund (IMF) memprediksi bahwa perekonomian global akan turun sebesar 3% di tahun 2020 dan menyatakan pentingnya mengimplementasikan respons kebijakan yang tepat. Problem lain yang timbul dari pandemi seperti volatilitas kurs mata uang, meningkatnya utang pemerintah, serta potensi anjloknya penerimaan negara juga memperburuk kondisi makroekonomi. Padahal, pemerintah di berbagai negara tentu membutuhkan dana ekstra untuk membangkitkan kondisi perekonomian.

Pada bulan April 2020 lalu, Bank Indonesia menegaskan urgensi kooperasi dan koordinasi di level internasional, dalam bentuk multilateral maupun regional, untuk menguatkan perekonomian nasional karena hanya dengan kebijakan konvensional, kestabilan dalam pasar keuangan akan sulit untuk digapai.

Lebih lanjut, institusi internasional berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan global dalam proses memulihkan ekonomi. Studi lain menyebutkan bahwa koordinasi kebijakan moneter di level internasional mampu menciptakan keseimbangan dalam perumusan kebijakan moneter negara. Laporan dari CSIS mencoba mengelaborasi urgensi dari koordinasi moneter di lingkup internasional, utamanya di saat krisis.

Di era COVID-19, potensi masalah yang timbul di sejumlah negara, misalnya Asia, adalah melemahnya jaring pengaman keuangan regional (regional financial safety net). Jaring tersebut sangat penting mengingat pemerintah di berbagai negara membutuhkan aspek pendanaan yang ekstra untuk mengatasi krisis kesehatan serta ekonomi terkait pandemi global. Adanya koordinasi di tingkat internasional akan lebih membantu problem kekurangan sumber pendanaan untuk mengatasi krisis. Persoalannya adalah, bagaimana bentuk konkret dari kebijakan koordinasi moneter internasional?

Instrumen kebijakan yang sekiranya efektif untuk mengatasi persoalan kekurangan dana adalah currency swap agreement yang melibatkan bank sentral selaku otoritas moneter serta kementerian keuangan selaku otoritas fiskal. Pada dasarnya, currency swap agreement merupakan perjanjian antar negara untuk menukar mata uang lokal dengan USD dengan tujuan mengatasi persoalan likuiditas yang sering kali timbul karena krisis ekonomi, misalnya krisis akibat COVID-19.

Perjanjian semacam ini, khususnya perjanjian multilateral yang melibatkan banyak negara, perlu diperluas jaringannya di tingkat internasional agar lebih dapat menyuplai cadangan devisa temporer yang sangat berguna untuk membayar utang maupun program pemulihan terkait COVID-19. Jika tidak dilakukan segara, banyak negara akan sulit untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya sehingga menimbulkan biaya lebih mahal di masa mendatang.

Menariknya, dampak negatif akibat adanya disrupsi sehingga suatu negara kekurangan likuiditas relatif lebih terbatas pada negara maju yang memiliki sistem keuangan domestik yang solid serta pasar kurs mata uang yang berfungsi seperti EU, Jepang, ataupun banyak negara OECD. Di sisi lain, currency swap agreement, khususnya yang menyangkut mata uang USD, akan sangat esensial bagi negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena banyak negara berkembang cukup dependen terhadap kurs mata uang negara besar seperti USD.

Krisis finansial Asia pada tahun 1997 bisa menjadi contoh menarik dari koordinasi kebijakan moneter di lingkup regional. Pasca krisis tersebut, terdapat tiga kebijakan yang diintegrasikan yakni koordinasi suku bunga, kontrol pada aliran modal, serta penguatan terhadap manajemen likuiditas keuangan regional yang tertera dalam Chiang Mai Initiative dan pengawasan regional lainnya.

Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) merupakan perjanjian yang dibentuk sebagai instrumen kooperasi finansial antara negara ASEAN juga Cina, Jepang dan Korea Selatan. CMIM bekerja sebagai tempat di mana negara anggota dapat menukar mata uang nasional untuk US dollar dalam jumlah yang telah ditentukan dengan tujuan menyediakan bantuan likuiditas jangka pendek kepada negara anggota selama krisis finansial.

Di situasi ekonomi global yang sarat akan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity (VUCA), upaya untuk memperkuat mekanisme currency swap agreement melalui diversifikasi mata uang juga sangat diperlukan. Misalnya sebelumnya hanya menggunakan mata uang dari Amerika Serikat, kini bisa menggunakan mata uang lokal dari negara yang terlibat dalam kooperasi internasional tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana negara yang terlibat memiliki bantalan likuiditas bila mengalami turbulensi ekonomi seperti saat ini.

Meski kerja sama regional di ASEAN pernah diwujudkan. Namun, ada kalanya permasalahan finansial suatu negara berakar dari negara itu sendiri. Alhasil, diperlukan pula persyaratan yang lebih ketat. Persyaratan ini dapat membuat pemerintah untuk melakukan tindakan korektif untuk mengatasi akar penyebab sebelum terjadinya spillover ke negara lain. Selain itu, langkah ini dinilai mampu mengurangi adanya probabilitas masalah untuk muncul kembali di masa depan. Untuk meraih tujuan tersebut, negara ASEAN, Cina, Jepang dan Korea Selatan membentuk ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) sebagai unit pengawasan regional.

Adanya integrasi dalam finansial memberikan manfaat terhadap negara anggota. Terdapat perluasan skala dan peluang untuk finansial intermediasi yang menyebabkan biaya lebih hemat (ceteris paribus) karena adanya persaingan, pasar regional juga lebih mampu mengatasi resiko idiosyncratic11. Yang jelas, globalisasi membuat koordinasi kebijakan moneter seperti menjaga keterbukaan pasar modal internasional, suku bunga, dan pencegahan cross-border effects terhadap nilai tukar dan aliran modal menjadi sangat perlu untuk diwujudkan.

Kerja sama moneter di lingkup regional juga pernah dilakukan negara Asia lainnya, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka yang tergabung dalam kelompok SAARC. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara tersebut setuju untuk terlibat dalam currency swap agreement senilai 2 milyar USD dalam periode 2019-2022. Sama seperti negara ASEAN+, kooperasi tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas finansial regional serta meningkatkan kerja sama ekonomi regional tersebut.

Jika sebelumnya sudah disinggung praktik nyata dari kerja sama moneter di lingkup regional, bagaimana dengan mekanisme koordinasi dalam skala yang lebih besar? Isu terkait dengan koordinasi bank sentral secara global bukanlah barang baru yang muncul di saat pandemi COVID-19. Pada pertemuan G-20 tahun 2018 di Argentina, pernah ada wacana untuk membentuk Global Monetary Policy Coordination Meetings (GMPCM) atau semacam forum bank sentral internasional.

Jika ditelusuri, koordinasi kebijakan moneter secara global, meskipun tanpa melalui forum formal, pernah dilakukan. Misalnya, koordinasi otoritas moneter negara G-7 dalam memperlambat laju apresiasi mata uang Jepang pada Maret 2011 dan upaya sejumlah bank sentral untuk menurunkan tingkat suku bunga secara bersamaan pada krisis 2008.

Di sisi lain, pernah juga ada wacana Asian Monetary Fund (AMF) yang merupakan transformasi dari program terdahulu untuk memperkuat likuiditas regional (CMIM) serta pengawasan regional (Economic Review and Policy Dialogue/ERPD). Adanya AMF diharapkan mampu meningkatkan stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta memperkuat jaring pengaman keuangan di regional Asia. AMF juga diharapkan berkoordinasi dengan IMF selaku institusi global dalam menjaga stabilitas keuangan regional maupun global. Dengan kata lain, AMF bersifat komplementer dengan IMF yang sudah lebih dulu berdiri.

Sebelum terjadi krisis 2008, bank sentral dianggap telah memiliki instrumen moneter yang mampu mencegah pengaruh dari kebijakan moneter luar negeri dan mengimbangi guncangan ekonomi sehingga isu mengenai koordinasi internasional moneter menjadi terbatas. Pada periode setelah krisis, fakta bahwa terdapat monetary spillover yang cukup kompleks serta adanya large policy trade-offs dan large cross-border effects kembali meningkatkan urgensi dari koordinasi moneter internasional.

Pertanyaan mendasar dari koordinasi kebijakan moneter internasional adalah apakah hal tersebut mungkin untuk diterapkan? Mewujudkan suatu kebijakan moneter tertentu yang melibatkan banyak bank sentral dari berbagai negara tentu bukanlah hal yang mudah mengingat karakteristik perekonomian serta politik di setiap negara sangat berbeda. Setiap negara memiliki pandangan yang berbeda dan masih berorientasi pada tujuan domestik. Konsekuensinya, adanya forum moneter skala internasional membutuhkan peningkatan komitmen serta kredibilitas dari semua bank sentral yang tergabung.

Selain itu, ada sejumlah tantangan seperti halnya tidak adanya pemimpin yang meregulasi otoritas negara lain, isu kebijakan moneter dalam tataran global sudah diperbincangkan secara informal melalui forum seperti G-20. Lebih lanjut, jika tujuan utama dari adanya forum bank sentral global ataupun koordinasi kebijakan moneter internasional adalah meminimalisasi dampak spillovers yang negatif kepada negara berkembang, maka seharusnya banyak opsi kebijakan lain yang lebih mungkin untuk ditempuh oleh otoritas moneter maupun fiskal.

Hadirnya Coronavirus saat ini menyebabkan timbulnya sejumlah pergeseran keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali kebijakan moneter. Meningkatnya spillover effect kebijakan moneter selama beberapa dasawarsa terakhir, khususnya pasca krisis 2008, menyebabkan negara berkembang seperti Indonesia mengalami volatilitas kondisi perekonomian yang tinggi. Terlebih, pandemi global kali ini diduga berpotensi mengganggu jaring pengaman keuangan di sejumlah wilayah. Barangkali, ini adalah momen yang tepat untuk memperkuat koordinasi kebijakan moneter internasional.

Mekanisme yang sekiranya cukup efektif adalah currency swap agreement di mana perjanjian semacam ini mampu menyediakan likuiditas dana temporer yang sangat berguna memulihkan krisis akibat pandemi global. Tanpa ada mekanisme tersebut, negara berkembang akan sulit untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya sehingga menimbulkan biaya yang lebih mahal di masa mendatang. Meski begitu, menerapkan koordinasi kebijakan moneter dalam skala internasional atau setidaknya regional tentu bukanlah hal yang mudah mengingat konteks perekonomian tiap negara dan wilayah yang berbeda. Adanya koordinasi moneter skala internasional membutuhkan peningkatan komitmen serta kredibilitas dari semua bank sentral yang tergabung. *)

*Diolah dari berbagai sumber oleh tim Wakil Ketua MPR RI