Pustaka Lestari

Kondisi dan Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Vokasi

Kondisi Lulusan Pendidikan Kejuruan SMK dan Vokasi (a) Kondisi ketenagakerjaan masih terjadi mismatch yang tinggi antara kebutuhan dan ketersediaan skill tenaga kerja; (b) Jumlah lulusan vokasi banyak tapi tidak cukup banyak yang memiliki kompetensi yang diminta oleh pelaku usaha; (c) Masih terbatasnya jumlah Lembaga Serfitikasi Profesi SMK dibandingkan dengan jumlah SMK; (d) Persentasi daya serap tenaga kerja pada sektor usaha hotel berbintang terdiri dari tenaga kerja berpendidikan SL TA mencapai 59,3%, D-1, 0-2 dan 0-3 mencapai 24,96%; (e) Pendidikan vokasi yang ada belum mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan bidang yang di butuhkan di industri khususnya bidang pariwisata.

Kemudian, sistem pendidikan vokasi belum bersinergi dengan lndustri. Sehingga diperlukan kebijakan implementasi sistem ganda atau dual system artinya bekerja sambil sekolah. Di negara maju, pada tahun ketiga siswa masuk dalam produksi di industri. Dengan demikian ketika lulus mereka sudah memiliki kompetensi termasuk soft skill. Namun DUDI masih memandang kualitas pendidik/dosen di pendidikan kejuruan SMK dan vokasi masih rendah.

UU no 5 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan dosen harus berpendidikan S2. Hal ini menyulitkan para praktisi dan para ahli dari industri yang pada umumnya berpendidikan S1 atau di bawahnya untuk masuk dan berperan dalam proses pendidikan di Lembaga Pendidikan khususnya Perguruan Tinggi.

Saat ini juga terjadi (a) Adanya perbedaan penilaian antara Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); (b) Pelaksanaan magang hanya berkaitan dengan pekerjaan administrative; (c) DUDI berkolaborasi dengan lembaga pendidikan kejuruan/vokasi mulai dari penyusunan bidang keahlian/program studi sampai dengan materi belajar; (d) DUDI dan lembaga pendidikan bekerja sama membuat skema pemagangan; (e) DUDI memberikan dukungan pada lembaga pendidikan seperti penyediaan tenaga pengajar sesuai kebutuhan kompetensi.

Kebutuhan Tenaga Kerja di era Revolusi lndustri 4.0 dan Society 5.0. Adanya potensi disrupsi dan terciptanya jenis pekerjaan baru akibat dari berkembangnya teknologi digital dan otomatisasi di dunia industri.

Pada tahun 2015 kebutuhan tenaga kerja terampil hanya berkisar 30%, namun akan terus terjadi peningkatan kebutuhan tenaga terampil sampai 90% pada tahun 2045.

Dengan tren digitalisasi dan otomatisasi, akan ada perubahan pada pekerjaan/peran dan pergeseran keterampilan, pada tahun 2022 setidaknya terdapat 10 pekerjaan dapat diotomatisasi dan 10 pekerjaan baru yang muncul dan dibutuhkan.

Lompatan revolusi industri memastikan bahwa lapangan kerja pada tahun 2025 merupakan kombinasi manusia dan mesin, artinya pekerjaan administratif/operasional/berulang akan digantikan oleh teknologi.

Link and Match dengan industri belum terjadi secara menyeluruh. Keterlibatan industri dalam pelaksanaan vokasi masih sangat terbatas. Saat ini Pendidikan Kejuruan (SMK) terdapat 146 keahlian yang dinilai terlalu banyak dan tidak efisien. Belum lagi akreditasi lembaga vokasi belum melibatkan industri.

Pengangguran lulusan Vokasi (SMK dan Diploma 1/11/111) sebanyak 16,41 % dari total pengangguran (BPS 2019), SMK menduduki tertinggi di 10,42%. Ketertarikan lndustri bekerja sama dengan vokasi terbatas. Insentif pajak (PP 45/2019) perlu ditambah dengan insentif keterlibatan yang bermakna bagi DUDI.

Pendidik (Guru dan Dosen) di Lembaga Vokasi belum memadai. Guru SMK belum memenuhi kebutuhan. Sekitar 56 % guru SMK merupakan guru umum (bahasa, agama, dst). Sehingga masih kekurangan guru keahlian 314.674 orang. Kemudian masih banyak kepala SMK belum dilatih sebagaimana sebagai CEO. Belum lagi Dosen Poltek banyak (70%) yg berlatar belakang akademik.

Data kebutuhan 51.528 Guru Umum dan 38.544 Guru Kejuruan yang mengajar di SMK Negeri sampai Tahun 2023. Dapodik SMK per Desember 2019 mencatat sarana prasarana rusak berat sebanyak 4.260 ruang perpustakaan, 6.766 ruang komputer, 13.543 ruang praktik siswa, 2.389 ruang penunjang lainnya, 6.766 laboratorium fisika, 13.543 laboratorium kimia, dan 2.389 laboratorium biologi. Untuk pendidikan vokasi tidak terdapat data kondisi sarana prasarana, namun Pit. Dirjen Pendidikan Vokasi menyampaikan bahwa ada keterbatasan fasilitas gedung sehingga mempengaruhi daya tampung, serta kondisi peralatan praktek sudah usang dan terbatas.

Kebijakan Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi melalui Revitalisasi Penyelenggaraan. Kebijakan ini dilakukan melalui: (a) Mewajibkan semua lembaga pendidikan vokasi memiliki mitra industry; (b) Status Politeknik Negeri diarahkan menjadi PTN-BH dan BLU sedangkan SMKN menjadi BLUD; (c) Politeknik diarahkan membuka program D4 MEMES/S1 Terapan. Lulusan program ini akan mendapat gelar S1 Terapan sampai dengan S3 Terapan; (d) SMK diarahkan untuk membuka SMK 4 tahun (fast track D-2); (e) Mengevaluasi daya serap lulusan lembaga pendidikan Vokasi ke DUDI dalam 1 tahun setelah lulus; (f) Mendorong para Dosenrreknisi untuk melakukan upskillinglreskil/ing serta penelitian agar mencapai guru besar dan mendukung pengembangan industri 4.0; (g) Mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas sarpras berstandar industri.

Fokus Revitalisasi Vokasi meliputi bidang pekerjaan, yaitu: (a) Mesin dan Konstruksi (Machinery and Construction); (b) Ekonomi Kreatif (Creative Economy); (c) Jasa Layanan (Hospitality); (d) Jasa Keperawatan (Care Services)

Berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, pagu anggaran Dirjen Pendidikan Vokasi turun sebesar Rp.1.172.731.069.000,-(Satu triliun seratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga pagu anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi menjadi Rp.6.617.553.110.000,­(Enam triliun enam ratus tujuh belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud RI telah melakukan kajian penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan vokasi sejak tahun 2015. Hasil kajian menunjukan bahwa telah terjadi kenaikan jumlah peserta didik SMK hingga mencapai 5 juta siswa pada tahun 2018/2019. Namun dari sisi kualitas input dan output peserta didik rendah. Kualitas input peserta didik adalah: (a) Lulusan SMP dengan skor 70 ke atas lebih banyak mendaftar ke SMA Negeri daripada SMK Negeri; (b) SMK Negeri memiliki mutu input siswa yang jauh lebih rendah daripada SMA Negeri.

Performa peserta didik SMK dalam PISA untuk semua subjek berada di bawah siswa SMA. Rata-rata skor PISA 2018 siswa SMK untuk Membaca 375 (SMA: 406); Matematika 380 (SMA: 411) dan Sa ins 396 (SMA: 429). Hal ini menunjukkan bahwa siswa SMK memerlukan penguatan keterampilan dasar, kompetensi abad 21 yang lebih optimal. Secara garis besar, kompetensi abad 21 mencakup: berpikir kritis (critical thinking), kreatifvitas (creativity), komunikasi (communication), dan kolaborasi (collaboration) - (4Cs).

Dalam kurun hampir setengah abad, 1960-2009, terdapat tren penurunan permintaan tenaga kerja untuk pekerjaan manual dan rutin. Sebaliknya, terjadi peningkatan secara konstan permintaan tenaga kerja untuk pekerjaan non rutin yang membutuhkan kemampuan interpersonal dan analitis.

Dalam era Revolusi lndustri 4.0 memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Disrupsi pekerjaan terlihat dari tren sebagian (9%) pekerjaan yang aktivitasnya (90% - 100%) dapat diotomasi (mis. buruh perakitan dan operator mesin). Selain itu, masih terdapat sebagian pekerjaan (42%) yang aktivitasnya lebih dari 50% dapat diotomasi.

Melihat kondisi perkembangan SMK dan kebutuhan mutu keluaran SMK untuk pekerjaan di masa depan, maka perlu dilakukan transformasi, melalui: Pengembangan Kurikulum dan Bidang Keahlian seperti Pertama, Memperkuat kurikulum literasi dan kemampuan dasar di SMK Menyetarakan materi kemampuan dasar di SMK kelas 10 dengan materi yang diajarkan di SMA

Kedua, Mengembangkan kurikulum yang memperkuat kompetensi dasar dan karakter untuk abad-21 seperti: (1) Kompetensi berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi dan berkolaborasi; (2) Memperkuat karakter siswa untuk menjadi pembelajar yang siap kerja seperti memiliki keingintahuan yang tinggi, inisiatif untuk belajar, semangat tidak mudah menyerah, dan memiliki nilai kepemimpinan.

Ketiga, Memperkuat kerja sama SMK dengan Dunia Usaha/Dunia lndustri melalui (1) Meningkatkan keselarasan Kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar kerja; (2) Mengembangkan kompetensi guru produktif atau menyediakan guru yang memiliki praktik dari lndustri.

Kemudian, perlunya sinergi dengan Kebijakan Merdeka Belajar seperti mengembangkan sistem Multi-Entry and Multi-Exit yang diakui bersama oleh jenjang SMK, Pendidikan Tinggi dan Dunia Usaha dan lndustri.

Selain itu perlunya kebijakan yang (1) memungkinkan siswa untuk menimba pengalaman melalui praktik bekerja di dunia industri yang dapat diakui baik oleh SMK ataupun Pendidikan Tinggi; (2) memungkinkan siswa untuk mengambil mata pelajaran atau materi di luar materi inti dari bidang keahlian yang diambilnya. Misal: Siswa SMK dengan bidang keahlian Teknik Mesin yang tertarik untuk berwirausaha terkait mesin dapat mengambil mata kuliah Akuntansi yang ditawarkan SMK bidang keahlian Manajemen Perkantoran. Juga dibuka kemungkinan bagi siswa SMA yang ingin memperoleh kemampuan vokasi untuk mengambil mata pelajaran vokasi; and (3) memungkinkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan vokasi dengan pengakuan atas kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan di SMK dan pengalaman kerja yang dimilikinya.

Kebijakan lainnya adalah Memperkuat Tata Kelola SMK. Caranya adalah dengan memperkuat pengelolaan perijinan SMK untuk menghindari tumbuhnya SMK kecil, atau dengan Program Keahlian yang tidak relevan dengan konteks DU/DI di mana SMK itu berada. SMK kecil yang sudah ada harus dipertimbangkan untuk dihentikan menerima siswa baru, digabung dengan SMK lain atau konversi menjadi SMA

Kemudian, memperkuat branding SMK dengan meningkatkan akses lulusan terhadap dunia kerja atau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui penguatan kemampuan dasar dan pendidikan karakter abad-21. Dapat dipertimbangkan untuk mengurangi ketegasan batas antara SMA dan SMK, dan antar Program/Kompetensi Keahlian yang ditawarkan SMK untuk menjaga kemungkinan penyesuaian aspirasi karir siswa SMK agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan minat-bakat anak.  *)

*Diolah dari berbagai sumber oleh tim Wakil Ketua MPR RI