Pustaka Lestari

Cara Ilmuwan Membantu Merumuskan Kebijakan

 

Riset dan bukti ilmiah lainnya merupakan salah satu faktor yang berkontribusi secara signifikan pada seberapa efektifnya kebijakan pemerintah.

Penelitian dari lembaga studi pembangunan di Inggris, Overseas Development Institute, menyimpulkan bahwa kebijakan dengan basis ilmiah yang kuat dapat membantu negara berkembang dalam menyelamatkan nyawa dan memangkas kemiskinan dengan lebih tepat sasaran.

Namun, seringkali hal tersebut menemui hambatan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki pembuat kebijakan.

Setidaknya tiga dilema yang kerap menghambat pengadopsian riset dan bukti ilmiah dalam perumusan kebijakan di Indonesia. Ketiga hal tersebut adalah durasi jabatan politik yang terlalu pendek untuk menerapkan kebijakan ilmiah, realita ekonomi dan politik yang sering bertentangan dengan tuntutan bukti ilmiah, serta komunikasi hasil riset yang kurang membumi.

Ilmuwan harus memperhatikan karakter pengambil keputusan. Dilema utama pembuatan kebijakan berkualitas - terutama bagi pejabat politik - adalah masa jabatan mereka yang cenderung pendek.

Pejabat politik memiliki waktu kerja yang terbatas. Seperti presiden dan kabitnetnya, paling lama kalau terpilih lagi adalah 10 tahun. Namun tidak tertutup adanya reshuffle.

Penelitian tahun 2019 dari UGM menunjukkan bahwa keterbasan itu mendorong mereka memilih kebijakan dengan risiko politik rendah.

[05:22, 10/10/2020] Om Dhony Iswandi  Bu Rerie A 370: Feed# Hal ini bertentangan dengan bukti ilmiah yang kerap menuntut reformasi jangka panjang - seperti dalam kebijakan perubahan iklim, manajemen bencana, hingga reformasi agraria. Ilmuwan mengharapkan adanya perhatian terhadap kebijakan jangka panjang.

Ilmuwan pada saaat menyediakan bukti ilmiah untuk kebijakan jangka pendek bagi pejabat politik, secara paralel ilmuwan juga secara bersamaan bisa mendukung reformasi dan kebijakan berbasis sains untuk dilakukan pejabat birokrasi yang periode tugasnya lebih lama.

Indonesia bisa belajar dari lembaga riset kemiskinan J-PAL di Amerika Serikat yang menceritakan cara Ohio State University (OSU) yang sejak tahun 1995 secara periodik menyediakan data gaji dan pendidikan kepada pemerintah negara bagian Ohio untuk mendukung berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan mereka.

Durasi proyek risetnya seringkali hanya sekitar satu tahun untuk menyesuaikan prioritas politik dan juga menunjukkan hasil sebelum masa penyusunan anggaran periode berikutnya.

Namun, dibekali pemahaman proses politik di Ohio dan juga berbagai data yang dikumpulkan selama itu, peneliti di OSU kemudian membangun pusat data ketenagakerjaan secara jangka panjang - bernama Ohio Longitudinal Data Archive (OLDA) - yang diluncurkan pada tahun 2013.

Sejak saat itu, pusat data ini telah digunakan berbagai departemen pemerintah Ohio untuk kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan. Pada tahun ini, misalnya, Lembaga Pendanaan Rumah Ohio (OHFA) menggunakan pusat data ini untuk bereksperimen dengan kebijakan jangka panjang seperti subsidi perumahan bagi warga Ohio.

Sains memiliki kepekaan terhadap realitas politik. Sehingga cara kerja ilmuwan berupaya mendukung pemerintah dalam melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggunakan bukti ilmiah.

Walaupun demikian kepentingan warga negara seringkali merupakan hal yang tidak hitam putih. Ada banyaknya faktor ekonomi, politik, dan pandangan masyarakat yang membuat pengambilan kebijakan menjadi menantang.

Pada tahun 2019, 74 juta orang di Indonesia memiliki pekerja informal, setara dengan 57% total pekerja di Indonesia. Selain itu, hanya terdapat 1 dari 5 orang di Indonesia yang punya keamanan finansial. Sekitar 60 juta lainnya rawan jatuh miskin.

Bagi pengambil keputusan lebih memperhatikan sentiment dibandingkan dengan pertimbangan rasional. Untuk itu, penting bagi komunitas akademik untuk menjadi “broker kebijakan” yang jujur, konsep yang ditawarkan peneliti ilmu politik di University of Colorado-Boulder di Amerika Serikat, Roger Pielke Jr.

Ada empat jenis tipe akademisi. Pertama, ilmuwan murni merupakan ilmuwan yang memublikasikan hasil riset tanpa ada hasrat untuk menyalurkannya menjadi kebijakan. Kedua, mediator sains merupakan ilmuwan yang menjawab pertanyaan spesifik dari pembuat kebijakan menggunakan metode ilmiah berdasarkan kepakarannya.

Ketiga, advokat isu merupakan ilmuwan yang mendukung dan mendorong diterapkannya satu solusi spesifik sebagai jawaban terbaik dari suatu permasalahan. Keempat, broker kebijakan merupakan ilmuwan yang menjelaskan secara ilmiah dan bahkan memperluas berbagai opsi yang bisa diambil dan menyerahkannya pada pembuat kebijakan keputusan mana yang akan diambil.

Broker kebijakan merupakan ilmuwan yang berperan lebih efektif dengan menjelaskan berbagai opsi yang ada bagi pengambil kebijakan, lalu memberi ruang pada mereka untuk menggunakan bukti ilmiah tersebut dengan mencocokkannya pada realitas yang dihadapi masyarakat.

Saat ini diperlukan adanya jembatan antara ilmuwan dan otoritas untuk sama-sama mengadakan kolaborasi. Sehingga perumusan kebijakan dengan model seperti ini pada akhirnya bisa jadi langkah terbaik.

Profesor komunikasi publik dari Michigan State University di Amerika Serikat, John C. Besley mengatakan dalam bukunya bahwa masyarakat sangat menghargai apabila keresahan yang dialaminya dipertimbangkan dalam kebijakan publik, bahkan apabila akhirnya yang diputuskan adalah kebijakan yang merugikan mereka secara ekonomi - seperti kebijakan penutupan aktivitas ekonomi dan PSBB.

Dilema terakhir yang dihadapi pembuat kebijakan adalah keterbatasan mereka dalam memahami bukti ilmiah dan hasil penelitian, terutama yang tidak disampaikan dalam bahasa awam. Apalagi pemangku kebijakan di birokrasi memiliki pekerjaan yang banyak sehingga tidak punya waktu untuk membaca perkembangan ilmiah terbaru secara cepat.

Oleh karena itu, salah satu tugas ilmuwan juga menjembatani info yang dikeluarkan itu dalam bahasa yang mudah dimengerti dan ringkas kepada teman-teman di birokrasi.

Studi tahun 2011 dari lembaga riset SMERU mengafirmasi  bahwa terdapat perbedaan fundamental bagaimana pembuat kebijakan dan peneliti memahami bagaimana penyajian bukti ilmiah yang ideal. Salah satunya ada perbedaan persepsi tentang bukti ilmiah antara pembuat kebijakan dan peneliti (Bachtiar, 2011)

Pada saat ini juga dirasakan pentingnya ilmuwan memiliki kompetensi untuk mengkomunikasikan bukti ilmiah dalam format yang mudah dikonsumsi pejabat maupun publik. Di Indonesia, komunikasi sains belum dianggap sepenting publikasi jurnal internasional

Untuk itu dibutuhkan suatu program sistematik di lembaga akademik dan riset serta kementerian tentang menulis policy brief [ringkasan kebijakan] yang sama pentingnya dengan sains itu sendiri

Mayoritas pejabat publik di Indonesia tidak memiliki kompetensi untuk memilah dan menggunakan bukti ilmiah dalam kebijakan, sebagaimana yang diungkap oleh studi tahun 2017 dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Minimnya penggunaan riset dalam pembuatan kebijakan di Indonesia bisa menyebabkan korban jiwa. Misalnya dengan adanya kebijakan kesehatan yang buruk ada kemungkinan terjadi mitigasi bencana yang salah.

Oleh karena itu, selain program pelatihan di lembaga akademik dan pemerintahan, diperlukan juga pentingnya kehadiran media ilmiah populer untuk membantu peneliti di Indonesia dalam menyampaikan risetnya secara luas.

Kehadiran media ilmiah popular merupakan bagian dari sejarah untuk tidak menyerah dengan mengkomunikasikan apa yang penting dilakukan oleh pemangku kepentingan atau kebijakan. *)

*Diolah dari berbagai sumber oleh tim Wakil Ketua MPR RI