Pustaka Lestari

Hari Anak Perempuan Internasional

Minggu, 11 Oktober 2020 hari anak, hari anak perempuan internasional

 

Hari Anak Perempuan Internasional atau International Day of the Girl Child (IDG) jatuh pada tanggal 11 Oktober, yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak tahun 2012, Hari Anak Perempuan Internasional diperingati lebih dari 70 negara.

Situs resmi UN Women, entitas PBB untuk perempuan, Hari Perempuan Internasional tahun ini mengusung tema, "I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights" atau "Saya Generasi Setara: Menyadari Hak Perempuan".

Tema ini sejalan dengan kampanye baru UN Women, Generation Equality. Tema itu menandai peringatan 25 tahun Beijing Declaration and Platform for Action, peta panduan bagi pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Direktur Eksekutif UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka mengatakan hingga saat ini, dunia kesetaraan gender belum terwujud. Ini membuat perempuan di berbagai belahan dunia marah dan resah akan masa depan.

Generation Equality menyoroti beberapa isu yang menjadi perhatian selama beberapa tahun terakhir. Di antaranya: Kekerasan berbasis gender, keadilan dan hak ekonomi untuk semua, otonomi tubuh, hak seksual dan kesehatan reproduksi, aksi feminis untuk perubahan iklim, inovasi teknologi untuk kesetaraan gender, dan kepemimpinan feminis.

Ada beberapa perubahan positif yang bisa dirayakan. Salah satunya, angka kematian ibu yang turun 38 persen sejak 2000. Kemudian, sebanyak 131 negara sudah mendukung penghapusan diskriminasi gender.

Undang-undang yang mengatur diskriminasi terhadap perempuan sudah dilembagakan di banyak negara sejak 25 tahun yang lalu. Hari ini, lebih dari tiga per empat negara di dunia punya aturan antikekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, jumlah anak perempuan di sekolah lebih banyak dari sebelumnya. Perempuan yang menjalani pendidikan tersier, secara global lebih banyak dari laki-laki.

Melengkapi hari anak perempuan internasional,  dua puluh lima tahun yang lalu di Beijing, Cina, dunia membuat janji kepada gadis-gadis di seluruh dunia. Pemerintah berjanji kepada mereka bahwa mereka akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga persamaan hak mereka dan memastikan bahwa anak perempuan mencapai potensi penuh mereka.

Para pemimpin dunia berjanji untuk menghapus semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap anak perempuan, memberi mereka kesempatan atas dasar kesetaraan dengan anak laki-laki, untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak mereka, untuk menghapus eksploitasi ekonomi dan untuk memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam sosial, ekonomi, politik dan kehidupan budaya. Mereka dijanjikan lingkungan yang mendukung, di mana kebutuhan spiritual, intelektual dan material mereka untuk kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan terpenuhi.

Tahun 2020 ini, sementara memperingati kemajuan tak ternilai yang dibuat dalam mempromosikan kesetaraan gender selama 25 tahun terakhir, pandemi COVID-19 telah mengingatkan tentang ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dihadapi anak perempuan dan kerentanan khusus mereka dalam konteks pandemi ini.

Dalam pernyataan bersama pada Juli 2020, para ahli mencatat bahwa selama beberapa bulan terakhir telah menjadi jelas bahwa perempuan dan anak perempuan telah terkena dampak yang tidak proporsional oleh ketidaksetaraan ini, dengan tindakan penguncian yang menyoroti kesenjangan yang sudah ada dan memperburuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang mengakar.

Meskipun anak perempuan dan anak-anak pada umumnya sebagian besar tidak tertular langsung oleh COVID-19, mereka adalah korban utama dari potensi efek jangka panjangnya. Penutupan sekolah dan kesenjangan digital yang tajam di dalam dan antara negara kaya dan miskin mengikis kemajuan akses anak perempuan ke pendidikan selama bertahun-tahun.

Secara keseluruhan, sekitar 11 juta anak perempuan mungkin tidak kembali ke sekolah tahun ini, menambah 130 juta yang sudah tidak bersekolah sebelum pandemi. Anak perempuan yang terpaksa tinggal di rumah karena penutupan sekolah lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan menghadapi risiko pernikahan anak dan kehamilan dini yang lebih tinggi.

Pembatasan dalam penyediaan layanan kesehatan, seperti perawatan sebelum dan sesudah melahirkan, penghentian kehamilan dan ketersediaan alat kontrasepsi, yang diberlakukan oleh banyak negara untuk mengatasi tuntutan yang berlebihan pada layanan kesehatan yang disebabkan oleh pandemi, berdampak buruk pada remaja putri. Situasi ekonomi keluarga yang rapuh telah meningkatkan risiko eksploitasi terhadap anak perempuan, termasuk dalam perdagangan untuk tujuan perburuhan atau eksploitasi seksual.

Teknologi digital dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi anak perempuan jika tidak diatur dengan benar. Dalam konteks COVID-19, karena lebih banyak anak perempuan yang tidak bersekolah secara teratur, risiko perdagangan online untuk tujuan eksploitasi seksual meningkat secara signifikan.

Di seluruh dunia, banyak gadis yang hidup melewati puncak pandemi akan melihat penghasilan seumur hidup mereka di masa depan turun drastis dan kemungkinan peluang kerja hancur. Anak perempuan yang telah menjadi korban dari berbagai bentuk diskriminasi, termasuk namun tidak terbatas pada gadis pribumi dan gadis minoritas, anak perempuan penyandang disabilitas, gadis migran dan gadis pedesaan, berisiko semakin terpinggirkan.

Pada saat yang sama, dunia telah menyaksikan kekuatan dan ketahanan luar biasa dari para gadis di seluruh dunia. Dunia telah melihat mereka menjadi pembuat perubahan, bukan penonton pasif. Dunia telah mendengarkan mereka, sebagai pembela hak asasi manusia, menuntut agar para pemimpin dunia memastikan hak mereka atas pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan budaya, serta kesetaraan, keadilan lingkungan, hak seksual dan reproduksi, demokrasi dan akuntabilitas.

Untuk itu diperlukan dukungan terhadap seruan anak perempuan untuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan praktik berbahaya, untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan menghapus semua bentuk diskriminasi.

Riset Plan International perihal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menyoroti faktor-faktor terjadinya tindakan kekerasan. Survei ini melibatkan 14 ribu anak perempuan dari 31 negara, di mana 500 di antaranya berasal dari Indonesia, di rentang usia 15--25 tahun. Temuan utamanya, lebih dari tujuh ribu responden pernah mengalami pelecehan atau kekerasan daring.

Satu dari empat responden yang mengalami pelecehan daring merasa tak nyaman secara fisik. Kemudian, pelecehan daring cenderung membungkam anak perempuan. Lalu, terdapat serangan terhadap identitas dan konten yang diangkat anak-anak perempuan tersebut.

Secara data, anak-anak perempuan ini mengalami kekerasan daring berusia sedini delapan tahun dan puncak grafiknya berada di rentang usia 14--20 tahun. Tiga media sosial teratas dalam praktik KBGO, yakni Facebook (19 persen), Instagram (10 persen), dan WhatsApp (6 persen).

Jenis KGBO terhadap anak perempuan di media sosial meliputi ancaman kekerasan seksual (96 persen), perundungan (43 persen), dimata-matai (42 persen), dihina secara fisik (27 persen), dipermalukan (25 persen), pelecehan seksual (25 persen), komentar rasis (24 persen), ancaman kekerasan fisik (19 persen), dan komentar terhadap orientasi sesksual (17 persen).

Akhirnya berbagai jenis KGBO tersebut memberi pengaruh pada anak perempuan dan perempuan muda. Pertama, mereka merasa rendah diri atau kehilangan kepercayaan diri. Kemudian, stres mental dan emosional.

Ketiga, merasa tak aman secara fisik. Disusul mengalami masalah dengan teman maupun keluarga. Kelima, mengalami masalah di sekolah, dan, terakhir, kesulitan mencari atau mempertahankan pekerjaan.

[04:44, 10/11/2020] Om Dhony Iswandi  Bu Rerie A 370: Feed# Mirisnya, 56 persen pelaku KGBO adalah orang yang dikenal. Mereka bisa saja teman di media sosial, pacar atau mantan pacar, maupun teman sekolah atau kerja. Tapi, ada juga akun anonim, akun pengguna media sosial yang bukan teman, dan orang yang benar-benar asing.

Sebanyak 39 persen responden tak menghiraukan pelaku KBGO dan tetap menggunakan media sosial, sementara 12 persennya memutuskan lebih jarang mengakses media sosial. 11 persen di antaranya mengubah cara dalam mengekspresikan diri.

Ada juga 12 persen yang menantang balik pelaku dengan mengirim komentar. Sedangkan, delapan persen memutuskan berhenti mengunggah konten berisi opini dan tujuh persen setop pakai aplikasi KBGO terjadi.

Terkait solusi teknologi, mayoritas memilih mengubah pengaturan akun jadi private. Ada pula yang melaporkan akun tersebut ke aplikasi media sosial, yakni sebanyak 10 persen.

Menurut responden, pengguna media sosial punya peran besar dalam memastikan aktivitas nyaman di jejaring sosial. Disusul pemerintah, perusahaan media sosial, serta organisasi masyarakat sipil dan aktivis.

Menyikapi penemuan ini, anak perempuan disarankan untuk memahami KGBO dan memberi pemahaman ke sekitar tentang KBGO. Di samping, tetap berhati-hati di dunia maya.

Kemudian juga diharapkan aktif melaporkan maupun mencari bantuan atau dukungan. Terakhir, memberi masukan pada pemerintah dan perusahaan media sosial, baik secara langsung maupun melalui jejaring, untuk meningkatkan mekanisme perlindungan dan sistem laporan. Juga, mendorong peningkatan program edukasi ke publik.  *)

*Diolah dari berbagai sumber oleh tim Wakil Ketua MPR RI