Pustaka Lestari

Kebudayaan, Bahasa, dan Pembentukan Karakter Selama 2015-2019

Sabtu, 14 November 2020 Kebudayaan dan Bahasa, Pembentukan Karakter

 

Sebagai penyelenggara pengelolaan kebudayaan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, Kemendikbud menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat melunturkan identitas dan ketahanan budaya dan bahasa bangsa.

Sepanjang periode 2015 - 2019, Kemendikbud menjalankan program-program yang berhasil memajukan tata kelola bahasa dan budaya Indonesia sebagaimana terukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional. Program-program Kemendikbud dalam memajukan bahasa dan budaya Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga tema besar: (a) pelestarian dan pengembangan kebudayaan, (b) pengembangan bahasa, dan (c) penguatan karakter.

Kemendikbud terus berupaya meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Hal ini antara lain dilakukan dengan menerbitkan regulasi di tingkat pusat dan daerah yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayaan. Sampai tahun 2019, terdapat 379 regulasi yang mendorong peningkatan mutu tata kelola dimaksud. Pelaku budaya juga turut dikembangkan agar dapat berperan aktif untuk mendorong pemajuan kebudayaan. Pelaku budaya yang terlibat berasal dari tujuh bidang, yaitu: cagar budaya, permuseuman, kesenian, perfilman, kesejarahan, tradisi, dan kepercayaan.

Kegiatan-kegiatan prioritas Kemendikbud dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan terdiri dari: (1) registrasi nasional cagar budaya, (2) pencatatan dan penetapan warisan budaya takbenda, (3) revitalisasi dan pembangunan museum, (4) revitalisasi cagar budaya, (5) revitalisasi taman budaya, (6) bantuan pemerintah untuk pelestarian kebudayaan, (7) Europalia Arts Festival Indonesia, dan (8) Pekan Budaya Indonesia.

Di samping itu, sejak 2016, telah dilakukan pendaftaran, pencatatan, dan penetapan warisan budaya benda dan takbenda. Pada akhir tahun 2019, 94.270 cagar budaya telah terdaftar dan 126 cagar budaya peringkat nasional telah ditetapkan, serta terdapat 5 (lima) warisan budaya dunia. Selain itu, 8.658 warisan budaya takbenda telah tercatat dan 1.086 warisan budaya takbenda telah ditetapkan. Adapun warisan budaya takbenda dunia berjumlah 9 (sembilan) warisan.

Pada tanggal 5-9 Desember 2018, pemerintah menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 dengan tema “Berkepribadian dalam Kebudayaan”. Kongres Kebudayaan merupakan salah satu arena diskusi yang merangkum aspirasi masyarakat untuk kemudian diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 merekomendasikan 7 (tujuh) resolusi diantaranya: (1) melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai platform aksi bersama yang memastikan peningkatan interaksi kreatif antar budaya;

(2) memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui pelindungan dan pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal;

(3) meningkatkan diplomasi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tombak pemajuan kebudayaan Indonesia di luar negeri;

(4) membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

(5) membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan kepariwisataan berkelanjutan dan ekonomi kreatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal, ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan keluar dari pendekatan industri ekstraktif;

(6) membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan

(7) memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas yang telah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang-ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan

Pasca KKI, Kemendikbud telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk secara konsekuen melaksanakan mandat KKI dengan hasil-hasil sebagai berikut: (1) pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional pada bulan Desember 2019; (2) kesepakatan terkait Dana Perwalian Kebudayaan; dan (3) pelibatan diaspora dalam kegiatan kebudayaan seperti yang dilakukan di Inggris Raya melalui kegiatan Karavan Budaya.

Selain itu, pada tahun 2019 untuk pertama kalinya diadakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Museum dan Taman Budaya untuk melaksanakan revitalisasi museum dan taman budaya. Dana Alokasi Khusus tersebut disampaikan kepada 111 museum tingkat provinsi dan kabupaten dan 20 taman budaya.

Dalam bidang pengembangan bahasa, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus meningkatkan mutu bahasa Indonesia dan pemakaiannya sebagai penghela Iptekdan penguat daya saing Indonesia, serta meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

Indikator-indikator yang menunjukkan capaian keberhasilan Kemendikbud adalah: (1) pemerkaya minat baca; (2) tenaga profesional dan calon tenaga profesional mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI); (3) pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; (4) pengendalian penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik; (5) negara lain mengajarkan bahasa Indonesia; dan (6) penutur asing menjadi pemelajar bahasa Indonesia

Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pemerkaya minat baca, peserta UKBI, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra, dan penutur asing pemelajar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan penyediaan buku bacaan literasi sebagai materi pemerkaya minat baca sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mendorong pembiasaan membaca bukubuku yang dapat meningkatkan literasi siswa selama 15 (lima belas) menit sebelum mulai belajar. Sampai tahun 2019 telah dihasilkan 718 judul buku bacaan nonteks pelajaran bahasa dan sastra. Tema bacaan dari buku-buku tersebut juga terus berkembang, tidak sekedar cerita rakyat melainkan juga perubahan sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan, kuliner Indonesia, dan arsitektur Indonesia.

Peningkatan jumlah ini dibarengi dengan upaya penjaminan mutu buku bacaan yang dilakukan melalui berbagai program, seperti: sayembara bahan bacaan literasi, lokakarya bagi penulis, program Gerakan Literasi Nasional, penilaian dan validasi buku bacaan literasi, dan alih wahana buku bacaan cetakan ke bentuk digital.

Jumlah peserta UKBI meningkat pesat dalam periode 2015 - 2019. Pada awalnya, hanya 927 orang yang mengikuti UKBI. Namun, pada tahun 2019 sudah 63.802 orang mengikuti UKBI. Keberhasilan ini terjadi karena adanya berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan UKBI, di antaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam rangka memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa. Peserta UKBI berasal dari beragam profesi seperti blogger, wartawan, penerjemah, guru bahasa Indonesia, pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), dan pengacara

Pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukan antara lain melalui penambahan kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Terjadi penambahan 22.000 (dua puluh dua ribu) kosakata dalam KBBI dalam periode 5 (lima) tahun sejak 2015. Penambahan ini berguna untuk mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2016 dalam versi cetak dan daring. Versi luring berbasis Android dan iOS diluncurkan satu bulan kemudian. Dengan demikian, diseminasi kosakata bahasa Indonesia semakin luas menjangkau masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.

Jumlah negara dan penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019, 7 (tujuh) negara di kawasan Asia Tenggara mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Filipina, Malaysia, Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Pada tahun 2019 sudah tercatat 24.169 orang pemelajar BIPA di kawasan Asia Tenggara, meningkat 24 kali lipat dari 1.013 pemelajar pada tahun 2015.

Peningkatan ini didukung oleh pengiriman tenaga pengajar BIPA ke luar negeri, pengembangan portal daring BIPA, dan bimbingan teknis bagi pengajar BIPA. Di samping itu, melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kerja sama dengan Kemenlu, Sekretariat Negara, dan Kedutaan Besar negara sahabat, terus meningkatkan diplomasi kebahasaan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa perhubungan regional.

Melalui Gerakan Pengutamaan Bahasa Negara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Pemda bekerja sama meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang terkendali di ruang publik. Sampai tahun 2019, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik 191 kota/kabupaten terkendali, meningkat pesat dari 4 (empat) kabupaten/kota pada tahun 2015. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah melakukan verifikasi dan sosialisasi pengutamaan penggunaan bahasa negara pada ruang publik di daerah, serta validasi dan pengolahan data keterkendalian wilayah penggunaan bahasa pada ruang publik.

Salah satu program Nawacita adalah penguatan pendidikan karakter bangsa. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan Kemendikbud dalam menjalankan program penguatan pendidikan karakter (PPK) di lingkungan sekolah dan keluarga/masyarakat. Dalam pendidikan karakter ada empat aspek filosofi pendidikan yang ditanamkan (olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir) dan lima nilai utama (religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian) yang menjadi fokus dalam pembentukan karakter

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu PPK dilaksanakan melalui pendekatan budaya. Secara akumulatif, siswa peserta PPK telah mencapai 130.218 siswa sampai akhir tahun 2019, yaitu naik hampir tiga kali lipat dari 43.254 siswa di akhir tahun 2017. Beragam program seperti Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP), Pramuka, Seniman Masuk Sekolah, Kemah Budaya Nasional hingga pemutaran film berkarakter nasional dilaksanakan untuk mendorong penguatan pendidikan karakter.

Dalam implementasinya, Kemendikbud juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara aktif melaksanakan PPK dan budaya anti korupsi. Dengan terlibatnya banyak pihak dalam program ini, diharapkan PPK dapat menjadi fondasi dan roh utama pendidikan dan kebudayaan. *)

*Diolah dari berbagai sumber oleh tim Wakil Ketua MPR RI