Pustaka Lestari

Permasalahan dan Potensi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan (1)

 

Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan dan kebudayaan, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan pengembangan budaya dan bahasa, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya Kemendikbud memajukan pendidikan dan kebudayaan.

Permasalahan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori: (1) rendahnya angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi, (2) rendahnya hasil pembelajaran, (3) ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis, dan (4) kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan, perbukuan dan bahasa. Pada bagian ini permasalahan difokuskan pada kategori 1 dan 2.

Indonesia telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. Namun khusus untuk capaian angka APK PAUD Indonesia masih jauh dibandingkan dengan angka negara-negara lain. Begitu juga angka partisipasi pendidikan tinggi belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan.

Angka partisipasi PAUD Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih dari 70%. Adapun angka partisipasi PAUD dan Dikti Indonesia berada di bawah 40%.  Dibandingkan dengan Mesir yang memiliki PDB lebih rendah, Indonesia memang telah memiliki angka partisipasi PAUD yang lebih baik. Akan tetapi APK PAUD Indonesia jauh di bawah Filipina (80,7%) yang memiliki PDB lebih rendah. Indonesia tidak bisa berpuas diri. Sebagai negara yang telah berketetapan untuk menjadi negara maju, Indonesia memerlukan SDM yang berpendidikan baik.

Oleh karena itu acuan Indonesia haruslah negara-negara yang lebih maju. Dibandingkan dengan Kolombia, negara berkembang lain dengan PDB yang sedikit lebih tinggi dari Indonesia, dengan selisih kurang dari 20%, terlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi PAUD. Angka partisipasi PAUD Kolombia (76,5%) hampir dua kali lipat angka partisipasi PAUD Indonesia (36,93%). Dan angka partisipasi pendidikan tinggi Kolombia juga 50% di atas Indonesia.

Angka partisipasi Indonesia akan semakin terlihat rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan, yang memiliki angka partisipasi Dikti 94,4%, lebih dari tiga kali lipat dari angka partisipasi Dikti Indonesia sebesar 30,28%.

Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi PAUD dan Dikti di Indonesia. Pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (golden years) masih rendah. Kedua, akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. Masih ada sekitar 30% atau 25.000 desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD. Ketiga, ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi.

Pada kuartil terendah dalam pengeluaran rumah tangga, misalnya, angka partisipasi Dikti hanya 11%. Ini jauh lebih rendah dari angka partisipasi pendidikan menengah sebesar 70% pada kuartil yang sama. Sedangkan pada kuartil tertinggi, angka partisipasi Dikti mencapai lebih dari 60% . Terakhir, ada persepsi yang rendah tentang lulusan pendidikan tinggi vokasi.

Hasil pembelajaran tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi masih belum menggembirakan. Pada pendidikan dasar dan menengah, hasil yang dicapai oleh peserta didik Indonesia dalam tes PISA sudah menunjukkan kemajuan, namun ada banyak ruang untuk pengembangan.

Indonesia menduduki peringkat yang rendah dalam hasil tes PISA tahun 2018. Untuk bidang matematika, misalnya, Indonesia berperingkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga memperlihatkan tren stagnan. Tidak ada lonjakan peningkatan nilai selama periode 18 tahun.

Namun demikian, selisih nilai peserta didik Indonesia dengan rerata nilai peserta didik negara-negara maju yang terhimpun dalam OECD menunjukkan tren pengurangan untuk semua bidang yang diujikan. Contohnya, selisih nilai matematika peserta didik Indonesia dengan negara-negara OECD sebesar 139 poin pada tahun 2000.

Selisih nilai itu berkurang menjadi 115 poin pada tahun 2018. Capaian Indonesia yang kurang memuaskan ini dapat disebabkan oleh beragam perihal, seperti disparitas mutu pendidikan secara geografis, keadaan sosio-ekonomi siswa, dan kurangnya sarana prasarana pendidikan. Harus diakui masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peringkat dan nilai Indonesia.

Berkenaan dengan hasil non-akademik, seperti pendidikan sikap dan perilaku, data yang dimiliki Kemendikbud juga menunjukkan perlunya perbaikan. Sekitar 41% peserta didik Indonesia melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata negara OECD sebesar 23%. Peserta didik yang sering mengalami perundungan mencapai nilai membaca 21 poin lebih rendah. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puas dengan kehidupan mereka. Peserta didik seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah.

Hanya 29% peserta didik Indonesia tidak menyetujui pernyataan bahwa “kepandaian tidak dapat diubah terlalu banyak”, jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 63%. Ini bermakna peserta didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat perlunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka pikir kemajuan memiliki nilai membaca 32 poin lebih tinggi, tidak takut pada kegagalan, lebih termotivasi dan ambisius, serta lebih menganggap pendidikan penting.

Pada jenjang pendidikan tinggi, masalah hasil pembelajaran dapat terlihat dari rendahnya angka lulusan bekerja dari pendidikan tinggi vokasi. Masih rendahnya mutu dan daya saing perguruan tinggi kita antara lain terlihat dari rendahnya peringkat perguruan tinggi Indonesia dalam QS World University Ranking. Hanya ada empat perguruan tinggi Indonesia dalam QS World University Ranking - Universitas Indonesia (peringkat 296), Universitas Gadjah Mada (peringkat 320), Institut Teknologi Bandung (peringkat 331), dan Institut Pertanian Bogor (peringkat 600- 650).

Dalam kurun waktu 2017-2019, angka kebekerjaan lulusan perguruan tinggi vokasi masih jauh di bawah angka lulusan perguruan tinggi akademik. Pada tahun 2019, 55,08% lulusan perguruan tinggi vokasi mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun, dibandingkan dengan 65% lulusan S1 (perguruan tinggi akademik).

Ada berbagai isu yang berkontribusi pada rendahnya hasil pembelajaran peserta didik Indonesia. Pertama, pedagogi dan efektivitas pengajaran para guru Indonesia masih perlu diperbaiki. Guru sering bertindak sebagai penerus pengetahuan, bukan fasilitator pembelajaran. Banyak guru disinyalir tidak memfokuskan pengembangan karakter dan membangkitkan keinginan belajar. Dalam hal guru mengajukan pertanyaan, sekitar 90% dari tanggapan siswa hanya berupa jawaban satu kata. Cara guru bertanya bersifat dangkal, belum mendukung munculnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran.

Uji Kompetensi Guru yang dilakukan terhadap guru-guru Indonesia menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Nilai rata-rata UKG 2019 tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang SD adalah sebesar 54,8. Nilai rata-rata UKG 2019 tertinggi yang dicapai oleh guru jenjang SMA adalah sebesar 62. Rata-rata, nilai UKG hanya 57 dari nilai maksimal 100.

Kedua, kurikulum yang berlaku di Indonesia sering dipandang kaku dan terfokus pada konten. Tidak banyak kesempatan tersedia untuk betul-betul memahami materi dan berefleksi terhadap pembelajaran. Isi kurikulum juga dianggap terlalu teoretis, sulit bagi guru untuk menerjemahkannya secara praktis dan operasional dalam materi pembelajaran dan aktivitas kelas.

Ketiga, infrastruktur sekolah kurang memadai, termasuk yang diakibatkan oleh bencana, seperti di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda. Secara umum masih banyak ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat.

Sebagian besar ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam keadaan rusak. Angka paling tinggi ada di jenjang SD. Hanya 27% ruang kelas SD berada dalam keadaan baik. Secara rata-rata, lebih dari 50% ruang kelas Indonesia rusak

Selain itu, Indonesia juga mengalami kekurangan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. Terlihat hampir sepertiga dari sekolah di Indonesia belum memiliki perpustakaan. Selain itu, laboratorium sebagai sarana pendukung pembelajaran berbagai mata pelajaran, seperti sains, juga kurang memadai dan kekurangan laboratorium tersebut mencapai 62,7% secara nasional. Kekurangan yang paling parah dialami oleh jenjang SMK - 80,5%.

Dengan demikian diperlukan pemenuhan fasilitas primer pembelajaran, yakni perpustakaan dan laboratorium. Di samping itu, lebih dari 40% sekolah tidak memiliki akses internet, terutama pada jenjang SD. Angka penetrasi internet di sekolah paling rendah di wilayah Papua dan Maluku - tidak sampai seperempat dari total sekolah di wilayah ini memiliki akses internet (Survei Potensi Desa [Podes], 2018).

Keempat, tata kelola pendidikan Indonesia juga belum mendukung maksimalnya hasil pembelajaran peserta didik. Ada indikasi bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Guru dan kepala sekolah tidak diberikan insentif nyata untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Adapun sejumlah besar guru honorer dibayar di bawah upah minimum regional.

Kelima, pada jenjang pendidikan tinggi, ditengarai ada empat masalah penyebab rendahnya hasil pembelajaran: (1) rendahnya keterkaitan dengan DU/DI sebagaimana terlihat dari rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di politeknik dan universitas dan kurangnya program pemagangan yang terstruktur, sehingga kompetensi lulusan kurang relevan dengan kebutuhan DU/DI;

(2) kurang berkembangnya potensi dosen karena beban administrasi dosen yang tinggi, keharusan melaksanakan tridarma oleh semua dosen (tridarma seharusnya menjadi misi di tingkat institusi, bukan misi individu), kenaikan jabatan akademik yang terpusat perizinannya di kementerian, serta akreditasi yang terpaku pada administrasi dan keseragaman;

(3) kurikulum yang kaku seperti tampak dari ketiadaan kesempatan untuk mengambil mata kuliah interdisipliner yang terintegrasi dengan program studi serta terbatasnya kurikulum vokasi sistem ganda (dual TVET system);

(4) lemahnya kompetensi dosen yang dapat dilihat dari pola rekrutmen dosen berbasis kualifikasi akademik, bukan kompetensi ataupun pengalaman di DU/DI, keterbatasan pengetahuan dosen tentang praktik-praktik di DU/DI, dan 50% dosen lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan tempatnya berkarya (masalah inbreeding).

Di samping permasalahan rendahnya hasil pembelajaran, pendidikan tinggi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam tata kelola, yang dibayangi oleh disparitas akses pendidikan yang bersifat struktural. Tata kelola pendidikan tinggi masih diwarnai oleh ketimpangan kualitas. Ada banyak PTS dengan jumlah mahasiswa kecil dan kualitas yang rendah (71% dari 3700 PTS).

Secara institusional, banyak perguruan tinggi yang tata kelola internalnya masih belum sehat. Hasil penelitian perguruan tinggi belum dikelola secara maksimal, sebagaimana terlihat dari rendahnya pemanfaatan hasil penelitian oleh industri. Tak dapat dipungkiri, pendanaan pendidikan tinggi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan pendanaan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Di balik permasalahan yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia, terdapat disparitas akses pendidikan antar kuintil ekonomi masyarakat. Pada kuintil terendah, hanya 10% masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi. Sedangkan, pada kuintil tertinggi, akses sudah mencapai 60%. Disparitas akses ini bersifat struktural, terjadi pada segala jenjang pendidikan, mulai dari SMP. *)

*Diolah dari berbagai sumber oleh tim Wakil Ketua MPR RI