Pustaka Lestari

Investasi Generasi Maju Melalui Peningkatan Kesehatan Anak

 

Visi Indonesia 2045 untuk mencapai Indonesia Maju dituangkan dalam 5 (lima) arahan utama yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Pembangunan SDM merupakan sebuah investasi jangka panjang suatu negara. Hal ini juga tercantum dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing. Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa manusia merupakan modal utama pembangunan nasional. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM salah satunya melalui peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

Dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Selain dalam Undang-Undang, hak anak untuk memperoleh kesehatan juga dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa anak harus dipastikan sehat dan bergizi baik, tumbuh dan berkembang dalam kondisi kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya yang sejahtera, serta mendapatkan pelayanan ramah anak di lembaga-lembaga penyedia layanan kesehatan, terutama di rumah sakit dan puskesmas.

Di sisi lain, Indonesia akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2030-2040 (Bappenas, 2017). Masa bonus demografi adalah fase dimana rasio ketergantungan penduduk akan terus menurun. Rasio ketergantungan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk umur produktif (15-64 tahun). Indonesia dapat menikmati bonus demografi jika SDM umur produktif yang melimpah diimbangi dengan kualitas yang baik.

Komponen pengukuran pembangunan manusia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ada 3 (tiga) yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kesehatan menjadi salah satu aspek penting untuk mengukur pembangunan manusia. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting untuk membangun SDM Indonesia yang berkualitas dari sekarang. Penduduk yang saat ini berusia muda atau anak-anak akan memasuki umur produktif pada tahun 2030-2040 dan menjadi salah satu penentu keberhasilan bonus demografi.

Pembangunan kesehatan pada anak sudah menjadi perhatian dari Pemerintah Indonesia diwujudkan melalui RPJMN 2020-2024 yang salah satu fokusnya adalah perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Salah satu indikator dalam pemenuhan layanan dasar adalah penurunan prevalensi stunting dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 14 persen pada tahun 2024. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berumur di bawah 5 (lima) tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berumur 23 bulan.

Stunting dan kekurangan gizi lainnya pada 1.000 HPK di samping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2018). Jika stunting tidak mulai diselesaikan dari sekarang tentu akan memengaruhi kualitas SDM di masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, umur anak yang digunakan adalah 0-17 tahun.

Gejala kesakitan dapat dideteksi melalui keluhan yang dialami oleh anak. Anak sangat rentan mengalami keluhan kesehatan seperti panas, batuk, pilek, dan diare terutama pada anak yang berumur di bawah 5 (lima) tahun (balita). Selain keluhan kesehatan, potret kesehatan anak juga dapat tercermin dari angka kesakitan pada anak. Angka kesakitan pada anak didefinisikan sebagai anak yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 dan penurunan pada tahun 2020. Secara umum, sekitar 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) anak di Indonesia mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Selanjutnya, persentase anak yang tinggal di perkotaan dan mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tinggal di perdesaan. Jika dilihat menurut kelompok umur, semakin muda kelompok umur anak, semakin tinggi persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan.

Pola yang sama juga ditunjukkan pada indikator kesakitan pada anak. Pada tahun 2020, 18 dari 100 anak mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sakit yang diderita akan dapat mengganggu produktivitas anak tersebut dalam melakukan aktivitasnya. Selanjutnya, jika dilihat menurut kelompok umur, semakin muda kelompok umur anak, semakin tinggi persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir.

Seperti dijelaskan dalam Epidemiology of COVID-19 among Children in China bahwa anak baik yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan sangat rentan tertular COVID-19. Selain itu dijelaskan juga bahwa anak yang berumur lebih muda, khususnya bayi lebih rentan tertular. Anak-anak yang masih berada pada kelompok umur muda perlu lebih diperhatikan kesehatannya karena lebih rentan terkena penyakit.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini juga didukung Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, balita, hingga remaja, termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan.

Ketika anak mempunyai keluhan kesehatan, berbagai upaya untuk mengembalikan kesehatan anak dilakukan. Jika keluhan kesehatan yang dialami ringan, upaya yang dilakukan orang tua atau orang dewasa di sekitar anak adalah mengobatinya sendiri dengan membeli obat ke apotek atau memberikan obat tradisional. Namun jika keluhannya tidak kunjung membaik atau mengalami keluhan kesehatan yang berat akan diupayakan melalui rawat jalan atau rawat inap karena kondisi ini tentu membutuhkan tenaga dan fasilitas kesehatan yang mumpuni

Persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah mengobati sendiri menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Sebanyak 66 dari 100 anak yang mengalami keluhan kesehatan melakukan upaya kuratif berupa mengobati sendiri. Selanjutnya, 52 dari 100 anak yang mengalami keluhan kesehatan melakukan upaya rawat jalan.

Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan untuk anak yang mengalami keluhan kesehatan dan pernah mengobati sendiri. Sebaliknya, pada persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan di perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan.

Fasilitas dan tenaga kesehatan di perkotaan cenderung lebih lengkap dibandingkan di perdesaan sehingga peluang mengakses fasilitas untuk rawat jalan di perkotaan lebih besar. Hal yang serupa juga ditunjukkan karakteristik kuintil pengeluaran. Semakin tinggi kuintil pengeluaran, semakin rendah persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dan pernah mengobati sendiri.

Semakin tinggi kuintil pengeluaran, semakin tinggi pula persentase anak yang mengalami keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan. Kuintil pengeluaran merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan anak.

Biaya kesehatan yang dikeluarkan untuk rawat jalan akan lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengobati sendiri karena pada mengobati sendiri tidak diperlukan saran/resep dari tenaga kesehatan. Sehingga semakin tinggi tingkat kesejahteraan anak, maka peluang untuk menerima layanan rawat jalan ketika mengalami keluhan kesehatan semakin besar. Persentase anak yang memiliki kesehatan yang baik terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan keluarganya (Larson dan Halfon, 2009)

Untuk karakteristik menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengobati sendiri dalam sebulan terakhir lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perbedaannya persentasenya sebesar 0,38 persen. Sebaliknya, persentase anak laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan lebih tinggi dibandingkan anak perempuan dengan perbedaan persentase sebesar 0,45 persen.

Anak yang mengalami keluhan kesehatan dapat melakukan rawat jalan diberbagai macam fasilitas yang ada. Tiga fasilitas kesehatan yang paling banyak digunakan untuk rawat jalan pada anak yang memiliki keluhan kesehatan adalah praktik dokter/bidan, puskesmas/pustu, dan klinik/praktik dokter bersama.

Jika dibandingkan menurut tipe daerahnya, anak yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat jalan di klinik/praktik dokter bersama, RS Swasta, dan RS Pemerintah persentasenya lebih tinggi untuk anak yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan.

Sedangkan untuk fasilitas praktik dokter/bidan, puskesmas/pustu, UKBM, dan praktik pengobatan tradisional/alternatif persentasenya lebih tinggi untuk anak yang tinggal di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini dapat disebabkan fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut lebih banyak ditemukan di perdesaan sehingga akses ke fasilitas-fasilitas tersebut lebih mudah dijangkau dibandingkan fasilitas kesehatan besar seperti rumah sakit atau klinik

Upaya selain rawat jalan yang bisa dilakukan ketika anak mengalami gangguan kesehatan yang berat adalah rawat inap. Persentase anak yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir cenderung menunjukkan tren yang meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan peningkatan yang rendah.

Berdasarkan tipe daerahnya, persentase anak yang pernah rawat inap di perkotaan lebih tinggi dibandingkan anak yang tinggal di perdesaan. Selanjutnya, berdasarkan tempat rawat inapnya, 3 (tiga) fasilitas tertinggi yang digunakan anak untuk rawat inap adalah RS Swasta, RS Pemerintah, dan puskesmas. Fasilitas untuk rawat inap di rumah sakit biasanya lebih lengkap daripada fasilitas lainnya.

*Diolah dari berbagai sumber oleh tim Wakil Ketua MPR RI