Pustaka Lestari

Pembelajaran Tatap Muka: Kesiapan dan Pemantauan

 

Pada akhir tahun 2020 yang lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan bahwa sekolah tatap muka dapat dilakukan kembali mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021 yang dimulai Januari 2021. Namun, Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyerahkan pembukaan belajar tatap muka kepada pemerintah daerah.

Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud menyebut ada 14 provinsi yang telah melaporkan siap melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Provinsi tersebut meliputi (1) Jawa Barat, (2) Yogyakarta, (3) Kepulauan Riau, (4) Sumatera Selatan, (5) Lampung, (6) Kalimantan Tengah, (7) Sulawesi Utara, (8) Sulawesi Tenggara, (9) Bali, (10) Nusa Tenggara Barat, (11) Maluku Utara, (12) Bangka Belitung, (13) Riau, dan (14) Sulawesi Barat. Kemudian ada empat (4) provinsi yang melaksanakan pembelajaran campuran atau blended learning antara tatap muka dan PJJ meliputi (1) Maluku, (2) Sumatera Barat, (3) Nusa Tenggara Timur dan (4) Papua.

Sebelumnya, sejumlah daerah seperti (1) DKI Jakarta; (2) Jawa Tengah; (3) Palembang, (4) Sumatera Selatan; (5) Kabupaten Cianjur, (6) Jawa Barat; (7) Kota Manado, (8) Sulawesi Utara; dan (9) Tangerang, Banten memutuskan menunda pembukaan sekolah. Meskipun juga ada beberapa daerah seperti (1) Padang, Sumatera Barat dan (2) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang tetap melangsungkan pembelajaran tatap muka hari ini.

Hal ini memperlihatkan bahwa tidak seragamnya kesiapan ini ditandai dengan adanya beberapa daerah yang memutuskan membuka sekolah, dan ada yang akhirnya menunda belajar tatap muka karena jumlah kasus COVID-19 yang meningkat. Oleh karena itu keputusan penyerahan kepada pemerintah daerah tentnang pembukaan belajar tatap muka sempat dikritik oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), misalnya, mengatakan pemerintah pusat seolah lepas tangan dalam penanganan COVID-19 secara nasional. Bukannya melandai, jumlah akumulasi kasus positif COVID-19 menembus angka 750.000 pada awal 2021, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Sekitar 60% kasus tersebut terjadi di Pulau Jawa, dan disusul oleh beberapa provinsi lain seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

Penyebaran kasus COVID-19 secara global memang didominasi oleh usia dewasa, dan berbagai laporan menunjukkan infeksi coronavirus pada anak jarang ditemukan. Sebagian besar infeksi COVID-19 pada anak juga bersifat ringan dan tidak memerlukan perawatan intensif. Per 13 Januari 2021, misalnya, infeksi COVID-19 di Indonesia untuk usia kurang dari 18 tahun hanya berjumlah 11,6% dari total kasus, dengan tingkat kematian yang relatif kecil, yaitu 2,3%. Meskipun demikian, anak tetap dapat terinfeksi COVID-19 dan menularkan virusnya dengan tingkat transmisi yang sama dengan orang dewasa.

Membuka kembali sekolah tidak hanya membuka peluang penyebaran di lingkungan sekolah, namun juga penularan di keluarga. Anak yang terinfeksi tanpa gejala bahkan berpotensi tidak terdeteksi saat menjadi carrier (pembawa virus) karena dianggap sehat.

Tetapi pada saat yang sama, masalahnya, penutupan sekolah secara nasional karena pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 menimbulkan dampak buruk pada pendidikan anak terutama di daerah non-urban. Hasil penelitian SMERU Research Institute, memperlihatkan bahwa kesenjangan pendidikan semakin melebar dengan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung pembelajar dari rumah.

Ada tiga sorotan besar dari penelitian SMERU. Pertama, sarana belajar dan dukungan orang tua yang sangat beragam antarmurid, bahkan dalam kelas yang diajar oleh guru yang sama, menyebabkan praktik belajar dari rumah sangat bervariasi. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pembelajaran antarmurid makin lebar. Murid dengan dukungan terbatas paling merasakan dampak negatif dihentikannya kegiatan belajar di sekolah.

Kedua, Dalam praktik pengajaran jarak jauh, keragaman antarguru dalam hal kemampuan mengajar dan metode pengajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti akses terhadap internet. Guru-guru di wilayah perkotaan, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa, cenderung lebih aktif dalam memberikan pengajaran.

Ketiga, Diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan belajar dari rumah yang diperkirakan akan terus dilaksanakan hingga setidaknya akhir tahun ini. Guru perlu dipersiapkan untuk menyusun pengajaran yang memperhatikan keragaman kemampuan belajar antarmurid dalam kelasnya. Hal ini penting untuk memastikan agar murid berkemampuan rendah tidak makin tertinggal dari teman-temannya.

Walaupun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 sebanyak 63,53% penduduk di Indonesia memiliki telepon seluler, akses internet bervariasi antar daerah. Di Pulau Jawa sendiri cukup tinggi, dari 73% di Jawa Timur hingga 93% di Jakarta. Namun di luar Pulau Jawa, akses internet sangat bervariasi dari 31% di Papua sampai 88% di Kalimantan timur.

Tantangan lain yang dihadapi dalam proses belajar di tengah pandemi yaitu masih banyaknya satuan pendidikan yang tidak memiliki akses internet. Mengacu data gabungan dari Kemendikbud dan Kemenag terdapat 56.341 sekolah dan madrasah yang tidak memiliki akses internet. Selain itu dari total populasi guru 2,7 juta guru, baru 239 ribu guru yang aktif mengakses platform resmi dari pemerintah yang disediakan sebagai ruang virtual bagi guru untuk berbagi materi ajar, rencana pembelajaran dan praktik baik pembelajaran pada masa pandemi.

Hasil penelitian SMERU juga mengungkap hanya sekitar 50% guru yang melaporkan secara rutin berkomunikasi aktif dengan orang tua dari kelompok siswa berkemampuan di bawah rata-rata. Ini berarti anak dengan sistem dukungan yang lemah akan lebih rentan mengalami penurunan kemampuan belajar.

Padahal, selama ini siswa di Indonesia hanya belajar sedikit, ditandai dengan capaian pembelajaran yang terus menurun dalam kurun waktu 2000-2014 (kemampuan berhitung dasar siswa di semua jenjang berada di bawah 40% pada 2014) - siswa bersekolah, tetapi tidak belajar (RISE, November 2018).

Ketimpangan dalam mengakses pendidikan berkualitas di Indonesia telah terjadi jauh sebelum adanya pandemi (Lundine et al., 2013; Azzizah, 2015; Muttaqin, 2018). Ketimpangan dalam infrastruktur pendidikan, akses terhadap teknologi informasi, dan latar belakang pendidikan orang tua murid terlihat antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur yang secara gencar dilakukan di luar Pulau Jawa belum mampu menyelesaikan permasalahan ketimpangan.

Ketika sekolah ditutup karena pandemi, berbagai keterbatasan tadi akan membuat mereka menjadi belajar lebih sedikit lagi. Murid-murid tanpa akses terhadap gawai dengan fitur yang memadai untuk pembelajaran daring, akses terhadap internet, guru yang adaptif, orang tua yang mampu mendampingi saat belajar atau menyediakan fasilitas untuk pembelajaran daring, dan sekolah yang memberikan dukungan memadai kehilangan kesempatan belajar yang seharusnya mereka dapatkan dalam situasi normal. Murid-murid yang kurang beruntung tersebut pada umumnya bersekolah di sekolah negeri yang berlokasi di wilayah perdesaan, khususnya di luar Pulau Jawa. “Sekolah libur” adalah konsep yang dipahami murid-murid dalam kondisi tersebut.

Sementara itu, murid di sekolah yang berkualitas, terutama sekolah swasta di wilayah perkotaan, pada umumnya memiliki guru berkompetensi tinggi, kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik, serta orang tua dengan kesadaran akan pendidikan anaknya yang tinggi. Mereka mendapat berbagai fasilitas penunjang Belajar Dari Rumah (BDR), seperti gawai, koneksi internet, dan pendampingan belajar dari orang tua sehingga tetap dapat belajar secara maksimal selama masa pandemi. Jika masalah yang ditemukan dalam studi ini berlanjut setidaknya hingga sekolah dibuka kembali (Januari 2021 jika sesuai dengan rencana), dapat dipastikan bahwa murid yang berada dalam situasi kurang beruntung berpotensi mengalami penurunan kemampuan belajar (learning loss). Ketimpangan pembelajaran yang terjadi di antara murid-murid dengan latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda juga akan makin lebar.

Ketimpangan belajar antarmurid dalam satu kelas pun diprediksi akan makin lebar. Murid dengan kemampuan lebih baik cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dan orang tua yang lebih memperhatikan proses belajar mereka. Sebaliknya, murid dengan kemampuan rendah menghadapi tantangan belajar yang lebih besar karena kurangnya fasilitas dan dukungan orang tua. Apabila guru tidak dipersiapkan untuk menyusun pengajaran yang memperhatikan keragaman kemampuan belajar antarmurid dalam kelasnya, murid berkemampuan rendah akan makin tertinggal dari teman-temannya.

Dalam jangka panjang, hal tersebut akan berdampak pada capaian belajar siswa hingga dewasa dan juga berdampak pada potensi pendapatan mereka. Kondisi darurat di sektor pendidikan ini belum mendapat perhatian masyarakat luas jika dibandingkan dengan isu ekonomi akibat pandemi. Masih banyak pemangku kepentingan di sektor pendidikan yang belum sepenuhnya menyadari bahwa penutupan kegiatan sekolah berimbas pada terbatasnya pembelajaran bagi murid dalam kondisi yang kurang beruntung. Beberapa studi menunjukkan bahwa penurunan kemampuan belajar seorang murid saat ini akan memengaruhi perkembangan pengetahuannya kelak yang berpotensi menciptakan ketimpangan pendapatan ketika mereka sudah bekerja (Andrabi et al., 2020; Kaffenberger, 2020; Azevedo et al., 2020).

Artinya, pilihan membuka sekolah dan melanjutkan kembali belajar tatap muka tentu merupakan pilihan yang sulit, tetapi perlu dipertimbangkan mengingat kondisi pembelajaran siswa yang tidak optimal selama kegiatan belajar dari rumah. Jika memang terpaksa melakukan belajar tatap muka, ada beberapa hal yang patut diperhitungkan dalam penyerahan keputusan pembukaan sekolah ke pemerintah daerah. Mengingat tingkat keparahan kasus bervariasi di setiap daerah, pemerintah daerah dapat mempersempit keputusan pembukaan sekolah ke level yang lebih mikro, misalnya di level kecamatan atau desa. Dengan begitu, pertimbangan mengenai risiko penyebaran COVID-19 menjadi lebih akurat dan juga lebih sesuai dengan kondisi guru dan siswa di domisili tersebut.

Filter tambahan yang juga dapat diterapkan adalah membuka sekolah berdasarkan jenjang pendidikan (PAUD/SD/SMP/SMA) mengingat anak dengan kelompok umur yang berbeda memiliki karakteristik perilaku kesehatan maupun pendidikan yang berbeda. Termasuk, pemberlakuan jam belajar yang lebih singkat dengan sistem masuk yang bergiliran juga perlu menjadi mekanisme yang dapat diterapkan oleh sekolah.

Namun, hal ini juga harus didampingi oleh adanya penetapan target belajar siswa dan asesmen kemampuan siswa yang berbeda dari sebelumnya. Meski telah belajar secara tatap muka, kegiatan belajar tidak akan sama seperti dulu sehingga penyesuaian pedagogi perlu dilakukan. Artinya, pemberlakuan sekolah tatap muka semestinya hanya diperbolehkan bila daerah di tiap level kecamatan atau desa sudah siap, baik dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, anggaran, maupun mekanisme belajar tatap muka.

Selain itu, sekolah yang ingin melaksanakan kegiatan belajar tatap muka mungkin perlu membentuk satuan komite khusus yang bekerja sama dengan ahli kesehatan masyarakat untuk menjamin terlaksananya protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan di sekolah.

Pemerintah pusat sebenarnya telah menetapkan beberapa persyaratan (daftar periksa) bagi sekolah yang ingin melakukan pembelajaran secara tatap muka. Penting bagi pemerintah daerah untuk benar-benar menaati daftar periksa ini dan melakukan pengecekan ke seluruh sekolah yang ada di wilayahnya. Akan tetapi, sejauh ini baru 45,11% sekolah/madrasah yang telah mengisi daftar periksa kesiapan sekolah. Sedangkan, 54,89 persen masih belum merespons daftar periksa tersebut. Dari sekolah-sekolah tersebut pun hanya 41,04% yang sudah memiliki fasilitas sanitasi dan kebersihan serta 32,60 persen yang memiliki akses fasilitas kesehatan.

Kemudian, daftar periksa lainnya adalah pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di satuan pendidikan karena status kesehatan dan usianya. Dalam hal ini, hanya 9,93% satuan pendidikan yang telah melakukan pemetaan tersebut. Check list terakhir adalah kesepakatan bersama antara satuan pendidikan dengan komite sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM), dimana baru 23,98% satuan pendidikan yang telah membuat kesepakatan dimaksud. Hal ini memperlihatkan sebagian besar satuan pendidikan baru menyiapkan sarana fisik saja untuk syarat penyelenggaraan PTM, sedangkan hal-hal terkait keamanan dan keselamatan warga sekolah yang rentan pada Covid-19 dan izin orang tua sebagai penentu justru belum dipenuhi

Kesimpulannya bahwa masih banyak daerah yang belum siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka sehingga pemerintah daerah sebaiknya tidak mengambil keputusan yang terburu-buru. Sebaliknya, pemerintah pusat juga harus tetap memantau daerah yang memutuskan untuk membuka sekolah. Pemerintah juga perlu mengadakan simulasi PTM sebelum PTM dilaksanakan secara masif. Dengan adanya proses simulasi PTM di tiap daerah untuk satuan pendidikan maka penentuannya dapat berdasarkan kepada kesiapannya, serta akan menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan.

*Diolah dari berbagai sumber oleh tim Wakil Ketua MPR RI