Perlu langkah bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pengendalian Covid-19 di tanah air. Dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.

"Masih ada sebagian masyarakat yang enggan mematuhi kebijakan yang diberlakukan dalam pengendalian Covid-19. Padahal yang dibutuhkan adalah langkah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mencegah penyebaran virus korona itu," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/5).

Menurut Lestari, belakangan ini kembali mengemuka keraguan di tengah masyarakat terkait pengendalian Covid-19 di tanah air.

Catatan Satgas Covid-19 pada pertengahan April lalu masih ada sekitar 17% masyarakat yang tidak percaya adanya Covid-19. Mereka masih menganggap Covid-19 ini hasil konspirasi sejumlah lembaga dunia.

Keraguan tersebut mengemuka lagi diduga karena ada sejumlah kebijakan dari para pemangku kepentingan yang dinilai tidak konsisten oleh masyarakat.

Sebagai contoh, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, antara lain kebijakan pelarangan untuk satu kegiatan, namun mengizinkan kegiatan lain yang melibatkan banyak orang. Di satu kota ada kebijakan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di kota lain masyarakat bebas berkumpul dan tidak bermasker.

Kebijakan yang dinilai inkonsisten oleh masyarakat itu, tambah Rerie, seharusnya segera dijelaskan secara komperhensif oleh para pemangku kepentingan agar dipahami dengan benar oleh masyarakat.

Membiarkan masyarakat menyikapi kebijakan atas intepretasinya sendiri, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berpotensi menciptakan salah tafsir yang berdampak pada ketidakpercayaan terhadap para pemangku kepentingan.

Sosialisasi yang masif dan menyeluruh terkait kebijakan-kebijakan pengendalian Covid-19 dari para pemangku kepentingan, ujar Rerie, harus konsisten dilakukan.

Karena bila tidak, jelas Rerie, tafsir yang salah terhadap kebijakan tersebut bisa tersebar luas lewat media sosial dan menjadi pemahaman masyarakat luas.

Menurut Rerie, kesuksesan kebijakan pengendalian Covid-19 tidak hanya ditentukan oleh kesiapan para pemangku kepentingan memenuhi sarana dan prasarana kesehatannya.

Lebih dari itu, tegasnya, keberhasilan penanggulangan Covid-19 sangat ditentukan bagaimana para pemangku kepentingan bisa menerapkan kebijakan yang sepenuhnya dipatuhi dan dipahami oleh masyarakat.*