Proses inkubasi bisnis bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui adaptasi teknologi digital harus terus direalisasikan dalam upaya ikut mengakselerasi pertumbuhan perekonomian nasional.
Teknologi digital membuka peluang tumbuh dan berkembang bagi sektor UMKM nasional. Proses adaptasi pemanfaatan teknologi tersebut harus mendapat dukungan dari semua pihak," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/5).
Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 20 ribu UMKM dapat naik kelas melalui Program Adopsi Teknologi Digital 4.0 dan Inkubasi Bisnis UMKM.
Di sisi lain Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan saat ini rasio kewirausahaan nasional tercatat 3,18% dan masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Sebagai perbandingan rasio kewirausahaan di Malaysia 4,74%, Thailand 4,26%, dan Singapura tercatat 8,76%. Di negara-negara maju, rasio kewirausahaan bahkan mencapai sekitar 12% sampai 14%.
Menurut Lestari, upaya untuk memperkenalkan teknologi digital kepada para pelaku UMKM di tanah air, sejalan dengan semangat bangkit dari sektor ekonomi yang banyak melibatkan masyarakat itu.
Rerie sapaan akrab Lestari berpendapat pemanfaatan teknologi digital pada sektor UMKM juga berpotensi memacu pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru dari kalangan generasi muda di tanah air.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong upaya sektor UMKM beradaptasi memanfaatkan teknologi digital diperluas ke sejumlah daerah agar pertumbuhan jumlah pelaku usaha di Indonesia lebih merata.
Dengan langkah tersebut, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, upaya untuk meningkatkan rasio kewirausahaan menuju standar negara maju dapat secara konsisten dilakukan.
Apalagi, ujar Rerie, konsistensi pertumbuhan pelaku usaha di tanah air itu juga berarti membuka peluang lapangan pekerjaan lebih luas.
Rerie sangat berharap berbagai langkah strategis yang berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional itu bisa secara konsisten mendapat dukungan dari para pemangku kebijakan dan masyarakat.
