FDD12

FDD 12 EDISI XXXIII: Implikasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

 

Pointers Implikasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

18 November 2020

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja disambut pujian tetapi lebih banyak kritik. Dinamika kritik dari berbagai pihak menjadi catatan penting. Salah satu elemen UU yang dikritik adalah soal hubungan pemerintah pusat dan daerah. 

Jika kita melihat secara menyeluruh, ijin dan peraturan berusaha selama ini cukup padat, ada yang mengatakan tumpeng tindih. Terdapat obesitas aturan yang kemudian menghambat juga memperlambat dinamika berusaha masyarakat. Catatan lain juga yang perlu diperhatikan, birokratisasi yang memperlambat akselerasi pelayanan publik. Diperlukan terobosan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan produktivitas masyarakat.

Kita mengapresiasi adanya upaya untuk memperkecil gap miskomunikasi dan miskoordinasi antar satuan pemerintah baik pusat dan daerah yang selama ini terjadi. Artinya upaya menghilangkan ego sektoral yang terpelihara itu sudah dimulai dan sepatutnya dihilangkan. Hubungan pemerintah pusat dan daerah mestinya dibahas di atas pilar demokrasi. Di atas pilar persatuan yang mengedepankan satu tujuan bersama yakni kesejahteraan masyarakat. 

Dalam situasi krisis global saat ini, diperlukan sebuah langkah dan perubahan cepat. Quantum leap, sebuah lompatan tajam. Kita sebut lompatan rasional. Setiap elemen dapat mengkritik tetapi perlu juga melihat realitas secara holistik. Pemaparan para narasumber hari ini akan memberi wawasan untuk sebuah pemahaman secara menyeluruh terkait implikasi UU Cipta Kerja terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah.

 

Narasumber:

Dr. Susiwijono Moegiarso S.E., M.E (Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian RI)

Petrus Fatlolon S.H., M.H (Bupati Kepulauan Tanimbar - Maluku)

Taufik Basari S.H., M.Hum., L.LM (Anggota Badan Legislasi DPR RI)

Rino Wicaksono, SMT, ST, MArchUD, MURP, Ph.D., IAP (Pakar Manajemen dan Tata Kota – Dewan Pakar Partai NasDem)

Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA (Akademisi, Dirjen Otonomi Daerah 2010-2015)

 

Diskusi