FDD12

FDD12 Edisi 65 Mengawal RUU PKS Dalam Prolegnas 2021

 

Sebuah pertanyaan menggelitik, siapa yang mampu atau siapa yang memiliki kuasa mendefinisikan kekerasan seksual? Apakah hanya perempuan atau pemerhati masalah kekerasan yang dapat mendefinisikan term “kekerasan seksual”? Dapatkah setiap individu memulainya dengan tagar “saya juga”? Bahwa setiap individu berada dalam ruang dan waktu untuk berbicara bahkan menyaksikan ragam kekerasan, dan yang lebih ekstrem, menjadi korban – penyintas atau pelaku.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah rancangan undang-undang di Indonesia mengenai kekerasan seksual. RUU ini diusulkan pada tanggal 26 Januari 2016. Upaya menciptakan sebuah payung perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap perempuan tampak selalu menemui jalan buntu.

Komnas Perempuan dalam laporan kepada Presiden Joko Widodo kala itu menyebutkan bahwa RUU PKS sejatinya digagas sejak tahun 2012, direalisasikan tahun 2014 kemudian diusulkan tahun 2016. RUU ini mencakup aturan mengenai pencegahan, pemenuhan hak korban, pendampingan dan pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. Perjalanan panjang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) memasuki babak akhir penantian publik sejak ditetapkan dalam Prolegnas 2021 pada 23 Maret lalu, setelah sempat mental dari daftar Prolegnas 2020.

Catatan dari Komnas Perempuan dan Anak (Komnas PA) menemukenali 15 bentuk kekerasan seksual, namun ketika dirumuskan dalam bahasa hukum, maka menjadi 9 bentuk, yakni: Perkosaan, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Pelacuran, Pemaksaan Aborsi, Pemaksaan Kontrasepsi, Pelecehan Seksual, Perbudakan Seksual, Eksploitasi Seksual, dan Penyiksaan Seksual.

Dari catatan tahunan Komnas PA menyebutkan pada tahun 2020, terjadi 431.471 kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani, angka tersebut naik 6% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 406.178 kasus. Keprihatinan makin mengkristal karena kondisi ini terjadi di masa pandemi.

Forum Diskusi Denpasar 12 sendiri mencoba merangkum dalam 5 edisi kegelisahan masyarakat terhadap sulitnya jalan menghadirkan payung hukum untuk memutus kekerasan seksual ini. Tercatat dilakukan diskusi intens pada 28 Januari 2020 (tema: RUU P-KS), 8 Juli 2020 (tema: Tarik Ulur Penghapusan Kekerasan Seksual), 5 Agustus 2020 (tema: Kekerasan Seksual Sebagai Tindak Pidana), 21 April 2021 (Tema: UU Penghapusan Kekerasan Seksual, UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Keberpihakan pada Hak Perempuan Indonesia) dan terakhir, 30 Juni 2021 (tema: Alarm Krisis Kekerasan pada Perempuan Indonesia).

Saat ini kita memasuki babak akhir yang merupakan permulaan untuk breaking the silence. Sebuah gerak bersama tak hanya untuk menghadirkan payung hukum tetapi juga mengajak semua elemen untuk mendukung pengesahan RUU PKS menjadi UU PKS. Diam dan memaklumi eskalasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah pembelotan, pengkhianatan terhadap martabat, dignitas dan integritas manusia.

Sebuah persepsi bersama perlu dihadirkan bahwa upaya perlindungan terhadap warga negara mestinya meniadakan dominasi, hegemoni, diskriminasi yang langgeng dalam struktur dan terus melahirkan kelompok yang dianggap lemah. Niat politik (political will) saja tidak cukup, diperlukan perubahan radikal terkait pola dan paradigma berpikir untuk meniadakan semua bias ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki.

 

Highlight