Meskipun dalam 7 tahun terakhir ekonomi Indonesia tumbuh cukup kuat dengan rata-rata pertumbuhan 5,64 persen, ketimpangan ekonomi masih terjadi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi atau sering juga disebut kesenjangan ekonomi memiliki arti persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antarnegara. Ketimpangan ekonomi ini juga sering disebut sebagai kesenjangan pendapatan, atau kesenjangan kekayaan. Ada juga yang menyebutnya sebagai jurang antara mereka yang kaya dan yang miskin.

Ada tiga ukuran ketimpangan ekonomi: kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Sementara itu, persoalan ketimpangan ekonomi meliputi kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan. Menurut laporan Bank Dunia terkait isu kemiskinan dan kesejahteraan bersama, seperti dikutip dari artikel dalam situs resmi Bank Dunia tahun 2016, kendati terjadi kelesuan perekonomian dunia, kemiskinan ekstrem di dunia sesungguhnya terus berkurang. Namun demikian, pengurangan ketimpangan harus semakin ditingkatkan agar tercapai terget pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2030.

Yang patut dicatat, Bank Dunia menyebutkan, perbaikan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem lebih banyak didorong oleh Kawasan Asia Timur dan Pasifik, terutama Tiongkok, India, termasuk Indonesia. Setengah dari penduduk miskin ekstrem yang dicatat Bank Dunia berasal dari Kawasan Afrika Sub-Sahara. Sepertiga lagi berasal dari Kawasan Asia Selatan.

Presiden Joko Widodo, seperti dikutip Kompas, menegaskan bahwa pemerintah ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Jokowi optimistis pemerataan ekonomi yang berkeadilan dapat menjadi pemersatu bangsa. Untuk itu pembangunan yang merata menjadi salah satu sasaran. Pemerintah telah memaparkan strategi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Strategi pertama adalah dengan mengatasi persoalan kesehatan anak. Terkait kesehatan anak usia 5 tahun ke bawah, khususnya stunting, pemerintah memprioritaskan untuk mengatasi persoalan ini. Stunting dianggap memperparah kemiskinan, karenanya angkanya harus diturunkan.

Stategi kedua, mengatasi bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Kerap terjadi banyak warga tidak mampu belum tersentuh bantuan. Hal ini terjadi karena tidak adanya sinkronisasi data. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memamparkan pemerintah telah membuat basis data yang mendetail. Agar tetap akurat, data tersebut akan diverifikasi setiap tahun. Untuk mewujudkan basis data yang akurat, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemudahan pembuatan akte kelahiran dan akte perkawinan. Dengan demikian setiap keluarga akan memiliki kartu keluarga dan warga bisa memiliki nomor induk kependudukan.

Strategi ketiga berkenaan dengan peluang pekerjaan. Pertumbuhan ekonomo juga ditentukan oleh terciptanya lapangan pekerjaan baru. Karena itu, pemerintah memfokuskan pada pendidikan vokasi yang dianggap lebih berpotensi untuk siap kerja karena memiliki keterampilan yang lebih mudah diserap pasar tenaga kerja. Direktur INFID Sugeng Bahagijo, seperti dikutip Kompas, mengatakan pemerintah perlu membuat proyeksi pasar kerja untuk 10 tahun mendatang. Yang lebih penting lagi adalah membuat prospek lapangan kerja di masa mendatang. Dengan adanya prospek lapangan kerja, pelatihan dan Pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kerja di masa depan.

Strategi keempat adalah menurunkan ketimpangan kekayaan. Pemerintah melihat bahwa selama ini pajak penghasilan hanya didominasi kalangan pekerja. Sementara itu, pajak penghasilan orang pribadi belum dilakukan dengan optimal. Seharusnya kalangan di luar pekerja seperti direksi, pengusaha, pemilik modal, memiliki kewajiban lebih besar dalam membayar pajak dibandingkan para pekerja.

Strategi kelima yang dilakukan pemerintah adalah menciptakan wirausaha dalam skala massal. Dalam hal ini pemerintah ingin mencontoh apa yang terjadi di Kawasan Asia Timur, seperti Korea, Taiwan. Di sana kemiskinan diatasi dengan wirausaha.

Dalam melaksanakan kelima strategi ini, pemerintah tentunya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pelaksanaan strategi tersebut adalah dibutuhkannya kerja sama dari berbagai pihak di internal pemerintahan. Di samping itu, pemerintah juga sangat membutuhkan dukungan dari swasta, terutama dari dunia usaha. Bila hal ini berjalan dengan baik, upaya pemerintah mengatasi ketimpangan ekonomi diharapkan bisa berjalan baik dan mencapai hasil yang ditargetkan.

Artikel terkait :

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/31/100200826/seberapa-parah-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia-

https://bisnis.tempo.co/read/1104179/presiden-bank-dunia-puji-indonesia-dalam-mengatasi-stunting

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3133029/headline-terobosan-ekonomi-3-tahun-jokowi-jk