JAKARTA (12 Desember): Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya menegaskan partainya sejalan dengan harapan masyarakat yang menolak wacana bantuan biaya operasional partai dari pemerintah.
Menurut dia, demokrasi Indonesia saat ini sedang bergerak ke arah yang lebih matang. Bersamaan dengan itu partainya lebih memilih menjalankan pendidikan politik lewat gerakan nyata yaitu politik tanpa mahar.
“NasDem ikut dengan popular vote itu dan NasDem lah yang pertama mempelopori bagaimana orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang mempunyai kredibilitas menjadi kepala daerah dengan politik tanpa mahar,” katanya dalam siaran Metro TV, Selasa (11/12).
Willy yang juga Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP NasDem ini meyakini bahwa sejatinya pendidikan politik itu lebih tepat dilakukan melalui mekanisme pengambilan kebijakan-kebijakan oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR.
Ia yakin bahwa produk perundang-undangan yang nantinya dihasilkan melalui lembaga negara itulah yang kemudian akan menjadi civic education buat masyarakat.
“Ini sebuah komitmen politik bagaimana partai memberikan pendidikan untuk melahirkan orang-orang baik. Itulah sejatinya pendidikan melalui kebijakan partai dan kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga publik, di sanalah subtansinya,” tegasnya.
Sebelumnya DPR mengusulkan agar dana saksi partai politik di pemilu serentak tahun depan ditanggung pemerintah melalui skema APBN. Partai NasDem, kata Willy, melihat tidak tepat momentumnya apabila biaya operasional partai politik dibebankan kepada pemerintah.
“Pemerintahan Jokowi-JK kan memprioritaskan subsidi yang terus berkurang. Nah sekarang tahu-tahu ujug-ujug partai akan menikmati limpahan subsisi itu, itu gak tepat,” tambahnya.
Willy melihat di tengah era demokrasi yang begitu predatori saat ini justru partai politik harus mengambil peran untuk bergerak ke arah perubahan. Menurutnya Partai NasDem telah lebih awal memulainya dengan menjalankan kebijakan partai yaitu tanpa mahar.
Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur XI nomor urut 1 ini menekankan bahwa perjuangan idiologi dari sebuah institusi yang bernama partai politik itu haruslah menjadi tanggung jawab utamanya kader dan konstituennya.
“Harusnya KPK kalau mau benar-benar melakukan itu saya mengajak KPK bekerja sama untuk kemudian partai-partai yang melakukan mahar itu ditangkap dan dipenjarakan,” pungkasnya.(*)
Sumber: https://www.partainasdem.id/read/6830/2018/12/12/willy-sebut-nasdem-bersama-popular-vote-tak-sepakat-bantuan-biaya-operasional-partai
