Perlu dukungan kebijakan publik dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat agar terhindar dari penyakit kanker.

"Upaya mengatasi penyakit kanker tidak hanya dengan mengkaji kanker sebagai satu penyakit, namun harus juga mulai dilihat dari sisi sistem pelayanan kesehatan secara luas," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bertema Waspada Kanker Menggerogoti Usia Produktif, Rabu (4/11).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri S.H., L.LM. (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu dihadiri Dr. Tono Rustiano,M.M (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional),  dr. Cut Putri Ariane, M.H. Kes (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemenkes RI), dr. Farida Briani Sobri, SpB (K) Onk (Spesialis Bedah Onkologi) dan Aryanthi Baramuli Putri, S.H,, M.H (Ketua Umum CISC) sebagai narasumber.

Hadir juga Sri Wulan, S.E (Komisi 9 DPR RI Periode 2019 - 2024) dan Siswantini Suryandari (Wartawati Media Indonesia/Award Winning Journalist Bidang Kesehatan) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, dengan peran sistem kesehatan yang memadai tindakan pencegahan terhadap satu penyakit,  termasuk penyakit kanker, bisa segera dilakukan sejak dini.

Lebih dari itu, jelas Rerie, penerapan sistem kesehatan yang memadai merupakan bentuk dari kehadiran negara dalam mengatasi masalah kesehatan di Tanah Air, termasuk bagi para penyintas kanker.

Apalagi, tegas Legislator Pertai NasDem itu, negara diberi amanat oleh undang-undang dasar untuk melindungi setiap warga negaranya, termasuk perlindungan dari paparan penyakit, termasuk kanker.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Tono Rustiano mengungkapkan, saat ini negara sebenarnya sudah berupaya menerapkan sistem jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan.

Berdasarkan catatan DJSN, jelas Tono, 81% penduduk Indonesia, sekitar 224 juta penduduk sudah terakses layanan jaminan kesehatan.

Dalam sistem jaminan sosial nasional, menurut Tono, mewajibkan peserta jaminan kesehatan tercatat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas dan klinik di lingkungan tempat tinggalnya.

"Dengan mekanisme itu seharusnya data kesehatan masyarakat tercatat di setiap FKTP dan data tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk tindakan pencegahan penyakit. Sehingga setiap gejala awal penyakit, termasuk kanker, bisa dideteksi sejak dini," ujar Tono.

Tono berpendapat, perlu penguatan di tingkat FKTP dalam hal upaya deteksi dini penyakit, data kesehatan masyarakat, upaya preventif serta promotif untuk mencegah paparan penyakit terhadap masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Direktur Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular, Kemenkes RI, Cut Putri Ariane berpendapat untuk mengatasi penyakit kanker di masyarakat memerlukan dukungan dari berbagai sektor. Upaya kolaborasi, tegasnya, harus segera diwujudkan.

Karena mencegah penyakit tidak menular, seperti kanker, diabetes dan sejumlah penyakit lainnya, menurut Cut Putri, bisa dilakukan dengan bantuan pengendalian sejumlah faktor. Penyakit kanker misalnya, dipengaruhi banyak faktor seperti lingkungan, gaya hidup dan konsumsi.

Upaya pengendalian itu, jelasnya, bisa dalam bentuk pembatasan area merokok, informasi yang memadai terhadap bahaya kanker dan pentingnya deteksi dini kanker. 

"Untuk penyakit kanker, upaya deteksi dini bisa menekan risiko orang menderita kanker stadium lanjut," ujarnya.

Ketua Umum CISC (Cancer Information & Support Center), Aryanthi Baramuli Putri mengapresiasi peran BPJS Kesehatan dalam melayani para penderita kanker.

Hanya saja, jelas Aryanthi, masih banyak masalah yang dihadapi penyintas kanker peserta BPJS Kesehatan. Antara lain, ujarnya, masalah

akses terhadap obat dalam bentuk sejumlah layanan dan obat yang tidak dijamin BPJS dan kekosongan obat sering terjadi. 

Di fasilitas kesehatan tingkat pertama, menurut Aryanthi, belum mampu melakukan deteksi dini kanker dengan menggunakan alat USG yang memadai. "Kanker memang belum menjadi program prioritas nasional," ujarnya.

Di akhir diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat menegaskan, antara penerapan kebijakan kesehatan publik dan kebijakan fiskal sangat berkaitan erat.

Semakin banyak melakukan screening atau deteksi dini terhadap satu penyakit, seperti kanker, akan berdampak pada peningkatan sisi pendanaan.

Menurut Saur perlu upaya sosialisasi yang masif dan tepat terkait upaya pencegahan kanker untuk masyarakat.*