Transparansi dalam proses yang bersifat masal sangat penting. Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19, agar proses vaksinasi yang berskala nasional itu lebih terukur dan transparan.

"Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi terkait pengaplikasian vaksin Covid-19 di Tanah Air, saya berharap pemerintah mampu mengedepankan transparansi dalam proses vaksinasi Covid-19 yang mulai dilakukan tahun ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/1).

Menurut Lestari, dengan diterapkannya sistem informasi yang terintegrasi diharapkan proses vaksinasi Covid-19 secara nasional dapat berjalan dengan lancar.

Tentu saja, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, pemberlakuan SKB tersebut harus dilanjutkan dengan langkah yang tidak kalah penting yaitu menyosialisasikan sistem tersebut kepada masyarakat luas, agar dipahami dan tujuan dari sistem informasi terintegrasi itu dapat tercapai.

Pedoman pelaksanaan informasi yang terintegrasi dalam proses vaksinasi Covid-19 terkait penanggulangan Covid-19 di Tanah Air, menurut Rerie, harus menjadi salah satu acuan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Upaya-upaya kreatif untuk menyederhanakan proses dalam rangka mempercepat penanggulangan Covid-19 di Tanah Air, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sangat dibutuhkan.

Apalagi, jelasnya, saat ini bangsa Indonesia tidak hanya menghadapi pandemi Covid-19, tetapi juga bencana alam di sejumlah daerah.

Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi dan gempa bumi yang terjadi dalam beberapa bulan terkahir di sejumlah daerah di Tanah Air, menurut Rerie, merupakan bagian dari tantangan berbangsa dan bernegara yang harus kita hadapi bersama.*