Para pemimpin harus berani membuat pilihan terhadap pilihan-pilihan terburuk yang ada, untuk mencegah situasi yang lebih buruk di masa pandemi Covid-19 di tanah air saat ini, demi melindungi warganya.
"Bila memang pilihannya harus me-lockdown suatu wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas, para pemimpin harus berani melakukannya demi keselamatan seluruh warga," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat hadir sebagai narasumber secara daring dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Selasa (15/6).
Hadir dalam acara tersebut Lisda Hendrajoni, S.E., M.MTr (Anggota DPR RI, Fraksi NasDem daerah pemilihan Sumatera Barat), H. Solsafad, A.Md., S.Pd.I (Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat), Dr. Mursal, M.A (Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat), Mohammad Abdi, S.E.,M.M (Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat), Deri Rizal, S.HI., M.H (Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat) dan jajaran dosen serta seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto dan Sekjen Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla hadir secara daring.
Selain itu hadir para anggota Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Barat, Nasyiatul Aisyiah Sumatera Barat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Barat.
Menurut Lestari, krisis kebangsaan yang terjadi saat ini antara lain dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dampak globalisasi, revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19.
Saat ini di sejumlah daerah di Indonesia terjadi tren peningkatan kasus positif Covid-19, yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat untuk mengatasinya.
Berbagai upaya dalam membangkitkan nilai-nilai kebangsaan, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, mendesak dilakukan untuk mengakselerasi langkah menghadapi perubahan di berbagai sektor dan pengendalian Covid-19 di tanah air.
Rerie yakin upaya membangkitkan nilai-nilai kebangsaan mampu dilakukan oleh para pemuda dan masyarakat Sumatera Barat.
Karena berdasarkan catatan sejarah, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, masyarakat Sumatera Barat selalu berperan aktif dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tetap berdiri tegak.
Pada 22 Desember 1948 – 13 Juli 1949, Bukittinggi menyelamatkan eksistensi pemerintahan Republik Indonesia. Saat Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Agoes Salim ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ibu kotanya Bukittinggi.
Rerie sangat berharap para pemuda dapat berperan aktif dalam mengantisipasi dampak berbagai perubahan yang berpotensi menimbulkan krisis kebangsaan.*
