Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat dijadikan salah satu penggerak kebangkitan ekonomi nasional. Karena itu sejumlah hambatan di sektor UMKM harus segera diatasi agar peluang pertumbuhan ekonomi pascapandemi bisa direalisasikan.
"Pertumbuhan sektor UMKM merupakan bagian penting dalam upaya kita untuk bangkit dari hantaman pandemi lewat pertumbuhan kinerja ekonomi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Mengurai Hambatan Usaha Kecil Mikro dan Tantangan Kebangkitan Ekonomi Rakyat Pascapandemi, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/3).
Diskusi yang dimoderatori Dr. Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu menghadirkan Wayan Supadno (Pelaku Usaha Pertanian), Zahra Damariva (Pelaku Usaha Digital), Tri Mumpuni (Ketua Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan / IBEKA), dan Donny Kris Puriyono (Presiden Komunitas Tangan di Atas/ TDA 2019-2021, owner Malang Strudel).
Selain itu hadir pula Dr. Dianta A. Sebayang, S.IP, M.E (Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM, Universitas Negeri Jakarta) dan Dr. Radityo Fajar Arianto, MBA (Direktur Sparklabs Incubation Univ. Pelita Harapan, Pemerhati UMKM) sebagai penanggap.
Menurut Lestari, hantaman pandemi Covid-19 menyebabkan para pekerja di sektor formal terdampak dan banyak yang beralih ke sektor UMKM agar mampu menyambung kehidupan.
Fenomena tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus dimanfaatkan dengan berbagai upaya untuk memberi penguatan kepada pelaku-pelaku UMKM agar usahanya bisa berkelanjutan dan berkembang. Sejumlah hambatan dalam permodalan sebagai salah satu langkah untuk pengembangan usaha, ujar Rerie, harus segera dicarikan jalan keluarnya.
Apalagi, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dalam Pasal 33, UUD 1945, mengamanatkan agar kita membangkitkan ekonomi rakyat yang merupakan sistem untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Rerie sangat berharap, krisis global pandemi Covid-19, mampu menjadi titik balik untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi masyarakat Indonesia.
Pelaku usaha di bidang pertanian, Wayan Supadno menilai Indonesia kurang memiliki kreativitas dalam menyikapi sejumlah hambatan di sektor usaha.
Hal itu terlihat dari peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang berada pada peringkat 110 dari 132 negara yang disurvei. Akibatnya, jelas Wayan, indeks enterpreunership Indonesia berada pada posisi 94 dari 132 negara.
Melihat kondisi tersebut, Wayan berharap, sejumlah upaya untuk meningkatkan kreativitas dan semangat kewirausahaan masyarakat harus segera dilakukan.
Demikian juga, ujar Wayan, dengan perbaikan sejumlah kebijakan di sektor pertanian agar berpihak pada pengembangan sektor UMKM, untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat. Sehingga, tegasnya, potensi ekonomi di bidang pertanian yang dimiliki Indonesia tidak dimanfaatkan oleh bangsa lain.
Pelaku usaha digital, Zahra Damariva mengungkapkan bahwa pandemi mengakselerasi pertumbuhan industri startup lewat pemanfaatan transformasi digital.
Menurut Zahra, sejumlah bisnis digital di sektor UMKM tumbuh dalam bentuk ecommerce, logistik dan transportasi, kesehatan, pariwisata dan fintech.
Masing-masing bentuk usaha digital itu memiliki strategi pengembangan yang berbeda. Sehingga, jelas Zahra, penting bagi para pelaku UMKM startup untuk membangun dan meningkatkan literasi keuangan dan digital.
Karena, tambah Zahra, berdasarkan pengalamannya dari 102 UMKM startup yang dibantu, hanya tiga UMKM yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan permodalan. Sebagian besar UMKM yang ditanganinya terkendala BI checking yang tidak clear.
Pendiri Institute Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan / IBEKA, Tri Mumpuni menilai banyak bantuan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah ke sektor UMKM, tetapi mengapa efeknya belum terlihat jelas.
Karena, ujar Tri Mumpuni, berdasarkan pengalamannya dalam membangun bisnis yang dibutuhkan tidak hanya modal, tetapi juga perlu ide, tim, bisnis model, dan ketepatan waktu. Dan faktor yang paling berpengaruh dalam keberhasilan sebuah bisnis, menurut Tri Mumpuni, adalah timing atau waktu yang tepat dalam melaksanakan bisnis tersebut.
Selain itu, tambahnya, orang yang tepat melaksanakan bisnis tersebut dan ide bisnis harus divalidasi dengan kondisi pasar yang sesungguhnya. Agar bisnis yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, Tri Mumpuni berpendapat, masyarakat yang akan memasuki dunia bisnis dalam skala UMKM perlu mendapatkan pelatihan agar terjadi pertukaran pengalaman yang berharga sebagai bekal untuk menjalankan usaha.
Pemilik usaha oleh-oleh Malang Strudel, Donny Kris Puriyono mengungkapkan pengalaman usahanya yang sangat berkaitan dengan sektor pariwisata. Sektor usaha oleh-oleh yang mayoritas UMKM itu, ujarnya, dalam dua tahun terakhir jatuh bangun akibat pandemi dan akhirnya tutup.
Sehingga, ujar Donny, 45% UMKM oleh-oleh yang bekerja sama dengan dirinya tidak bisa memanfaatkan peluang masa Lebaran mendatang untuk bangkit, karena sudah tidak bankable akibat banyak utang.
Untuk menghadapi berbagai tantangan serupa di masa datang, Donny menilai sektor UMKM juga harus diperkenalkan dengan sistem manajemen yang baik, pengelolaan usaha yang berkelanjutan dan perluasan ekosistem usaha lewat kolaborasi.
Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM, Universitas Negeri Jakarta, Dianta A. Sebayang berpendapat pemberdayaan sektor UMKM sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Karena, Dianta menilai, bila sektor UMKM nasional berdaya, setengah dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyatnya akan terealisasi.
Direktur Sparklabs Incubation Universitas Pelita Harapan, Radityo Fajar Arianto berpendapat, BI chekcing sebagai instrumen agar bank tetap pruden, sangat bermanfaat pada kondisi normal.
Namun, ujar Radityo, di saat sektor UMKM terdampak pandemi, yang merupakan mayoritas sektor usaha di negeri ini membutuhkan bantuan permodalan dalam upaya untuk bangkit, seharusnya ada kebijakan perbankan dan pemerintah yang bisa membantu.
Di akhir diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia kekurangan enterpreneur. Namun, tambahnya, para wirausaha yang masuk ke skala usaha mikro, kecil dan menengah yang ada saat ini terkendala dalam mencari permodalan.
Saur mengusulkan kendala persyaratan BI cheking yang dihadapi pelaku UMKM dalam mencari permodalan bisa diatasi dengan alokasi dana tentiem para direksi dan komisaris bank-bank pemerintah yang nilainya bisa mencapai puluhan miliar dalam setahun.
Saur berharap pemerintah pro terhadap upaya membangkitkan para pelaku UMKM daripada mengupayakan tentiem (penghargaan atas pencapaian kinerja bank) bagi para direksi dan komisaris bank pemerintah. *
