Upaya membangun pola pikir masyarakat agar mengedepankan pemanfataan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan harus konsisten dilakukan, agar dampak lingkungan dan ekonomi dalam pemanfaatan bahan bakar fosil bisa terus ditekan. 

"Peluang untuk melakukan transformasi ke pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan terbuka lebar. Para pemangku kepentingan harus mampu memanfaatkan momentum untuk beralih menuju pemanfaatan green energy secara luas di tanah air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/9). 

Presiden RI Joko Widodo meminta kendaraan dinas pemerintahan, baik pusat maupun daerah mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas, mulai Selasa, 13 September 2022.

Perintah tersebut, termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Selain itu data Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah yaitu sekitar 3.000 GW. 

Secara umum, menurut Lestari pemanfaatan EBT berpotensi memberi dampak positif terhadap pembangunan sektor lingkungan hidup dan ekonomi yang dapat mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional. 

Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, untuk melakukan transformasi ke pemanfaatan EBT perlu upaya yang mendasar, seperti edukasi yang konsisten dan menyeluruh kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, terkait pentingnya pemanfaatan EBT bagi masa depan bangsa. 

Selain itu, tambah Rerie, Pemerintah melalui berbagai kebijakan harus mampu memberi dukungan kepada masyarakat dalam pemanfaatan EBT. 

Upaya membangun pola pikir masyarakat agar terdorong untuk memanfaatkan green energy, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus terus dilakukan secara berkelanjutan. 

Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup yang lestari bagi keberlangsungan suatu negara, jelas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus benar-benar tertanam lewat berbagai upaya yang terukur, antara lain melalui pola pendidikan sejak usia dini. 

Rerie menilai sejumlah program prioritas bangsa ini harus diawali dengan membangun pola pikir masyarakat sejak dini, agar upaya Pemerintah dalam membangun negeri ini dapat diakselerasi karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat luas. *