Pustaka Lestari

Permasalahan Pendidikan Vokasi di Indonesia

Aset utama dalam proses membangun suatu bangsa adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan tumpuan utama peningkatan kualitas suatu bangsa. Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai melalui proses pendidikan, dengan kata lain pendidikan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas suatu bangsa.

Dari sisi jumlah SDM, Indonesia memiliki kelebihan diantara negara­negara anggota G-20 yaitu Bonus Demografi yang dialami pada tahun 2020- 2030. Saat ini Indonesia memiliki 68,6% atau sekitar 181,3 juta orang berada pada usia produktif. Boleh dikatakan, sumber daya manusia melimpah inilah yang saat ini paling diandalkan untuk memajukan Indonesia dalam "bersaing" dengan sesama negara anggota G20. Oleh karena itu, di tengah pertumbuhan ekonomi dan PDB yang stagnan, Indonesia wajib mengembangkan sumberdaya manusianya agar dapat terus eksis bersama negara-negara anggota G20 lainnya.

Potensi ini akan menjadi modal besar pembangunan jika Pemerintah mengelola sumber daya manusia tersebut agar memiliki kompetensi yang tinggi melalui transformasi pendidikan. Kompetensi yang diperlukan harus disiapkan dengan didukung oleh kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan serta pengelolaan yang adaptif. Bekal yang harus disiapkan bagi sumberdaya produktif, tidak cukup hanya keterampilan basis, namun harus memiliki ketrampilan komunikasi, kritis dan kreatif, digital literasi, ketrampilan berpikir, tingkat keingintahuan yang tinggi, ketrampilan interpersonal, multi kultural, multi bahasa, dan terampil menyelesaikan masalah.

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui revitalisasi SMK. Pemerintah mengeluarkan lnpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. lnpres ditujukan kepada beberapa Menteri, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Para Gubernur. Inti dari lnpres ini adalah dalam rangka penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sementara dari sisi Pendidikan Tinggi, Pemerintah masih terus berusaha merevitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi misalnya melalui pendirian akademi komunitas, pelatihan keterampilan, kemudahan akses dan layanan pendidikan vokasi, penyediaan sarana dan prasarana, penataan kelembagaan dan lain sebagainya. Namun, data Forlap Dikti menyebutkan terdapat 275 politeknik di seIuruh Indonesia dengan jumlah hampir 900-an ribu mahasiswa. Atau hanya sekitar 6% dari total jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia dengan jumlah mahasiswa 5,2% dari total jumlah seluruh mahasiswa di Indonesia, dan dengan jumlah rata-rata lulusan per-tahun sebesar 3.885 lulusan. Pada tataran pelaksanaan, pendidikan tinggi vokasi masih kurang dukungan.

Terbatasnya anggaran, jumlah institusi pendidikan vokasi masih rendah, hingga stigma masyarakat yang memandang remeh lulusan vokasi. Pendidikan vokasi sebenarnya merupakan jalur pendidikan yang paling mudah diaplikasikan, dengan syarat kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri. Pendidikan vokasi juga diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu dan beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu sehingga dapat menciptakan peluang kerja. Namun demikian, menurut Kadin (Kamar Dagang dan lndustri), lapangan kerja rata-rata hanya menyerap sekitar 40% lulusan vokasi. Realitasnya memang demikian, berdasarkan data BPS, pengangguran terdidik terbuka justru berada pada lulusan SMK.

UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatur bahwa Pendidikan Kejuruan merupakan jenjang pendidikan menengah yang memilki fungsi antara lain membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam UU No.12 Tahun 2012 mengatur bahwa Pendidikan Vokasi adalah program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing manusia Indonesia khususnya terkait keluaran pendidikan kejuruan dan vokasi, maka perlu melihat kondisi dan pemetaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan vokasi dan arah kebijakan pendidikan kejuruan dan vokasi kedepan.

Berdasarkan data kondisi penyelenggaraan pendidikan kejuruan SMK terdapat 122.909 siswa SMK (2,45%) mengalami drop out.

Jumlah Guru Produktif 114.315 tidak dirinci berdasarkan bidang keahlian sehingga tidak dapat dilihat kebutuhan guru produktif untuk bidang-bidang keahlian di satuan pendidikan secara keseluruhan.

Pendidikan kejuruan SMK dalam UU Sisdiknas dan PP No.17 Tahun 2010 merupakan jenjang pendidikan menengah yang berfungsi antara lain membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun dengan kondisi sarana prasarana rusak berat yaitu 4.260 ruang perpustakaan, 6.766 ruang komputer, 13.543 ruang praktik siswa, 2.389 ruang penunjang lainnya, 6.766 laboratorium fisika, 13.543 laboratorium kimia, dan 2.389 laboratorium biologi, tentunya fungsi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Belum ada kesepahaman antara pihak SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). SMK masih memandang bahwa kerja sama dengan DUDI tidak berdampak kepada tingkat kelulusan dan peringkat SMK di tingkat daerah dan nasional. Sementara DUDI masih menganggap kerja sama dengan SMK merupakan beban dan tidak memberikan nilai manfaat yang memadai secara ekonomi.

Kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha lebih tinggi daripada yang mampu disediakan oleh SMK. Hal ini diakibatkan oleh perubahan dan perkembangan industri yang jauh lebih cepat dan berkembang. Sementara orientasi pendidikan tidak mudah melakukan penyesuaian terlebih dalam waktu yang singkat.

Keterbatasan guru kejuruan, sarana dan prasarana yang kurang memadai dengan tuntutan industry, serta merubah pola pikir guru untuk mengikuti perkembangan IPTEK, karena sekolah selalu tertinggal oleh DUDI dalam perkembangan teknologi.

Jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK saat ini belum sesuai, dilihat dari perbandingan rasio jumlah tenaga pendidik dengan jumlah siswa. Demikian juga kesesuaian kompetensi tenaga pendidik masih harus disesuaikan dan jumlah tenaga kependidikan yang secara rasio masih kurang dari yang dibutuhkan.

lnformasi yang kurang jelas karena nama SMK tidak dibarengi dengan konsentrasi jurusan yang dibuka sehingga menimbulkan kebingungan, dan kurangnya sosialisasi ke sekolah juga berpengaruh kepada ketidakpahaman tamatan SMP dalam memilih jurusan di sekolah kejuruan.

Kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan sarpras sudah cukup memadai dan berkualitas, namun untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan dan diadakan segera.

Untuk mengakses sertifikasi dan mendapat lisensi dari Lembaga Sertifikasi Pelatihan (LSP-1) dalam bentuk klaster (melalui Unit Kegiatan Mandiri) sudah dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi akses sertifikasi dengan sertifikasi level II dengan logo garuda yang dikeluarkan BNSP masih perlu mendapat akses lebih baik lagi.

Permasalahan lain Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi adalah (1) Masih lemahnya komitmen bersama (unsur Tetrahelix) untuk berperan serta secara aktif dalam mendukung pelaksanaan dan penguatan pendidikan vokasi; (2) Kurikulum pendidikan vokasi belum mampu beradaptasi dengan kebutuhan DUDI; (3) Pendidikan Vokasi belum menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa dan masyarakat secara umum; (4) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi masih belum mencukupi, sementara pendidikan vokasi membutuhkan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan DUDI;

 (5) SDM tenaga pendidik politeknik umumnya berlatar belakang pendidikan akademis; (6) Minat masyarakat secara umum masih fokus terhadap pendidikan jangka pendek (LPK/Kursus), dan kurang mempertimbangkan jenjang karir di masa depan; (7) Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal alokasi dana Beasiswa untuk calon mahasiswa kurang mampu namun ingin kuliah di perguruan tinggi vokasi; (8) Terbatasnya dosen vokasi yang memiliki gelar S2, seperti Koki (Chef) yang juga berpendidikan S2 itu sangat susah. *)

*Diolah dari berbagai sumber oleh tim Wakil Ketua MPR RI