Pustaka Lestari

Hari Bela Negara

Sabtu, 19 Desember 2020

Hari Bela Negara atau HBN pada tanggal 19 Desember dipicu oleh Agresi Militer Belanda. Hari Bela Negara atau HBN berkaitan dengan deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Mr Sjafruddin Prawinegara di Sumatera Barat pada tahun 1948 silam. Hari Bela Negara disahkan melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hari Bela Negara bertujuan untuk mengenang peristiwa sejarah ketika Belanda melakukan Agresi Militer Ke II. Saat itu Belanda mengumumkan tidak adanya lagi negara Indonesia. Agresi ini, diawali dengan tentara Belanda yang ingin menguasai Yogyakarta di mana saat itu menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Menindaklanjuti kabar tersebut, Presiden Soekarno langsung bertindak.

Soekarno kemudian mengirimkan telegram yang mengabarkan serangan atas Ibu Kota Yogyakarta. Setelah itu, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Kemakmuran yaitu Sjarfuddin Prawinegara untuk membuat kelompok PDRI.

PDRI didirikan sebagai bentuk eksistensi terhadap Indonesia, yang mulai diduduki oleh Belanda pada saat itu. Rencananya, jika Yogyakarta sudah diduduki, maka wilayah lainnya akan bertindak sebagai Indonesia. Hal ini, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan beragam. Upaya mendirikan PDRI bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai nilai dasar bela negara yang mencakup cinta tanah air, sadar akan bangsa dan negara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan untuk bela negara.

Sejarah Bela negara dimulai di Kota Bukittinggi yang semula merupakan pasar (pekan) bagi masyarakat Agam Tuo. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan Kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah stadsgemeente (kota) dan berfungsi sebagai ibu kota Afdeeling Padangsche Bovenlanden dan Onderafdeeling Oud Agam

Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Pada masa itu, kota ini berganti nama dari Stadsgemeente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan

Kota Bukitinggi lantas dipilih sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukittingi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara.

Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektare, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Kementerian Pertahanan membuat tema HBN 2020 dengan “Semangat Bela Negara Wujudkan SDM Tangguh dan Unggul". Tema HBN 2020 tersebut diharapkan dapat membawa seluruh lapisan masyarakat untuk membela negara Indonesia. Selain itu, di dalam poster di Kemhan juga dituliskan #AyoBelaIndonesiaku. Tujuan tagar ini untuk menyadarkan seluruh bangsa Indonesia agar menjaga rumahnya. Di poster peringatan HBN 2020, Kemhan juga menulis "#AyoBelaIndonesiaku. Karena Indonesia Rumah Kita Bersama."

Bela negara adalah sebuah konsep tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara. Secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan dari segala bentuk AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) terhadap eksistensi negara tersebut. Secara nonfisik, bela negara dapat diartikan sebagai peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, dan lain sebagainya. Dengan demikian bela negara menjadi wajib untuk setiap profesi apapun.

Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Artinya secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara.

Bela Negara terkait etar dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasca Proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yan dating dari dalam negeri atau luar negeri. Berkat tumbuhnya karakter bangsa yang ulet dan tangguh berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada dalam konsepsi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan konsepsi kebangsaan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa Indonesia berjuang tanpa tanpa henti sejak melawan kolonial Belanda dan pasukan sekutu, serta mengatasi berbagai konflik dalam negeri yang datang silih berganti dengan banyak korban jiwa.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa “Upaya Bela Negara” adalah “sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara”. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Oleh karena itu, secara definisi Bela Negara sendiri sebenarnya merupakan : (1) Jiwa kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara; (2) Kewajiban dasar manusia; dan (3) Kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa, yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi “Upaya Bela Negara”

Inpres No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa bela negara menyangkut segala sector kehidupan dengan rencana aksi terkait sector pertahanan keamanan hingga social budaya. Adapun tujuan dari penerbitan Inpres No. 7 Tahun 2018 adalah dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan Upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif.

Hal yang sama juga diamanatkan pada Pasal 68 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asisi Manusia agar segenap warga negara dengan beragam kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, bela negara harus dimaknai sebagai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur karakter bangsa yang diimplementasikan melalui perkataan, sikap serta perbuatan. Dengan demikian, dalam konteks kepemimpinan bela negara seorang pemimpin bukan hanya bagian dari komunitasnya, melainkan orang terbaik diantara pengikutnya, sekaligus sosok yang paling mampu menampilkan nilai-nilai yang diidamkan pengikutnya, seperti rela berkorban, berani memutuskan, cinta tanah air, kerja sama dan tanggung jawab, memiliki daya juang, serta menjaga persatuan dan kesatuan.

  *Diolah dari berbagai sumber oleh tim Wakil Ketua MPR RI