Pekan ini Pemerintah berencana menyalurkan program bantuan untuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah dan masyarakat diminta mengawasi penyaluran bantuan produktif usaha mikro senilai Rp2,4 juta per pelaku UMKM itu, agar tepat sasaran.
"Melihat singkatnya proses persiapan penyaluran bantuan untuk UMKM ini, saya menyarankan agar dilakukan pengawasan yang ketat dalam penyalurannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/8).
Menurut Lestari realisasi program bantuan ini terbilang cepat. Pada 11 Agustus 2020, program bantuan untuk UMKM ini diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pemerintah menargetkan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, ada 4,5 juta pelaku UMKM yang akan menerima bantuan tersebut pada Agustus 2020 dan pada akhir September 2020 direncanakan 9,1 juta pelaku UMKM sudah bisa menikmati bantuan tersebut.
Melihat singkatnya waktu penyaluran, Rerie berharap, proses penyalurannya harus diawasi dengan ketat.
Menurut Legislator Partai NasDem itu, pengawasan bisa dimulai dari data base penerima bantuan.
"Proses verifikasi antara data yang dimiliki Pemerintah dengan kenyataan di lapangan harus dilakukan dengan benar," ujar Rerie.
Langkah tersebut, jelasnya, antara lain untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana bantuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Demikian juga, menurut Rerie, para penerima bantuan diwajibkan memberikan laporan pemanfaatan dana tersebut agar bantuan tersebut tepat pemanfaatannya, sesuai yang direncanakan.
Selain itu, ujar Rerie, Pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa pelaku UMKM yang mendapat bantuan sudah dibekali keterampilan beradaptasi melalukan inovasi produk untuk menyesuaikan permintaan pasar yang baru, di tengah pandemi Covid-19 ini.
"Pelaku UMKM yang terdaftar menerima bantuan dana, diharapkan juga mendapat keterampilan agar bisa beradaptasi menjalankan usaha di tengah pandemi Covid-19," tegas Rerie.
Waktu untuk mengatasi ancaman resesi ekonomi di dalam negeri, menurut Rerie, relatif singkat. Perlu kerja sama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.
Keseimbangan antara upaya pengendalian Covid-19 dan penyelamatan ekonomi nasional dari resesi, menurut Rerie, baru bisa dilakukan dengan baik bila masyarakat memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah dalam menghadapi situasi saat ini.
Disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun, dalam keseharian, kata dia, merupakan salah satu bentuk dukungan masyarakat yang sangat diperlukan saat ini.
"Perlu dorongan dari para tokoh masyarakat, agar masyarakat bisa bergerak bersama Pemerintah untuk mengatasi krisis di bidang kesehatan dan ekonomi saat ini," pungkas Rerie.*
