Tekad para pemangku kepentingan menyanggupi peningkatan dua kali lipat jumlah masyarakat yang divaksin, seharusnya sama kuatnya dengan tekad dan upaya mendisiplinkan masyarakat di wilayah mereka masing-masing agar mematuhi setiap kebijakan pengendalian Covid-19 dan protokol kesehatan.
"Kegiatan yang gencar diwujudkan para pemangku kepentingan di daerah saat ini adalah berbagai upaya memenuhi kebutuhan di hilir dari proses pengendalian Covid-19," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/6).
Padahal semua masalah di hilir seperti kekurangan ruang isolasi, ICU, kekurangan tabung oksigen, hingga percepatan vaksinasi nasional, tegas Lestari, adalah dampak dari belum tuntasnya masalah di hulu soal kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan pengendalian Covid-19 dan protokol kesehatan (Prokes).
Pada Sabtu (26/6) Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi Covid-19 di lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan.
Dalam kunjungannya itu, Presiden juga meninjau secara virtual kegiatan vaksinasi di sejumlah daerah. Terlihat tekad para pemangku kepentingan daerah untuk mewujudkan tantangan presiden agar target vaksinasi di wilayah mereka ditingkatkan dua kali lipat, demikian pula dengan peningkatan upaya penanganan kasus yang terjadi di wilayah mereka.
Pemerintah memang mencanangkan satu juta orang perhari menerima vaksin Covid-19 pada Juli 2021, agar segera terbentuk kekebalan kelompok di tengah masyarakat.
Namun, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, yang dibutuhkan saat ini bukan hanya upaya menanggulangi berbagai krisis di sektor hilir dalam pengendalian Covid-19 di tanah air.
Terpenting, tegas Rerie, adalah konsistensi para pemangku kepentingan dalam menciptakan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan dan Prokes.
"Bukankah ledakan-ledakan kasus positif Covid-19 selalu diawali dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah?" ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Masih berkembangnya pemahaman yang sesat terkait Covid-19, ujar Rerie, membuat sejumlah kelompok masyarakat abai terhadap kebijakan pengendalian Covid-19 di tanah air.
Pengendalian Covid-19, menurut Rerie, membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Terus bermunculannya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan pengendalian Covid-19, berpotensi menggagalkan upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.
Berbagai kebijakan untuk mendisiplinkan masyarakat, tambah Rerie, harus segera dievaluasi pelaksanaannya.
Karena, tambahnya, masyarakat perlu pemahaman yang utuh terhadap kebijakan pengendalian Covid-19 yang diterapkan pemerintah, agar bisa berpartisipasi aktif dalam pengendalian Covid-19 di tanah air.*
