Kebangkitan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus diwujudkan lewat aksi pemulihan yang inklusif secara kolektif dan mengerucut pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Sejak awal pandemi sesungguhnya pemerintah sudah menempatkan UMKM sebagai sektor yang menerima manfaat bantuan, namun dampak pembatasan aktivitas masyarakat untuk atasi pandemi berdampak luar biasa terhadap UMKM nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Kebangkitan UMKM Pascapandemi, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/11).
Dalam diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, hadir Tubagus Fiki Satari, S.E., M.M (Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia), Debbie Tampubolon (CEO & Co Founder INAMIKRO/JAKMIRO), Dr. Dianta Sebayang, M.E (Ekonom, Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM, Universitas Negeri Jakarta) dan Iman Rahman, S.E, MBA (Pengusaha Furniture Jepara) sebagai narasumber.
Hadir pula Martin Manurung, S.E., M.A (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI), Niluh Djelantik (Ketua DPP Partai NasDem Bidang UMKM, Entreprenuer Industri Fashion) dan Anton Sang Bambu (Digital Creative Agency Sugarad.id) sebagai penanggap.
Terpuruknya kondisi UMKM saat ini, menurut Lestari, harus menjadi perhatian semua pihak karena sektor UMKM merupakan salah satu sektor pendorong perkonomian nasional yang cukup signifikan.
Dengan jumlah UMKM dan kendala yang dihadapi cukup besar, Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, upaya pemulihan sektor tersebut harus dilakukan dengan dukungan semua pihak.
Karena itu, menurut Rerie, aksi pemulihan kolektif dari para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam upaya memulihkan sektor UMKM dari dampak pandemi.
"Seluruh gerak pemulihan mesti inklusif dan menjadi sebuah gerakan yang mengerucut pada pemberdayaan ekonomi masyarakat," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Tubagus Fiki Satari mengungkapkan sekitar 99,9% pelaku usaha di Indonesia bergerak di sektor UMKM.
Namun, ujar Tubagus Fiki, karena dalam skala mikro banyak unit usaha tidak menetap dan minim akses ke perbankan, sehingga sulit didata.
Meski begitu, jelasnya, berbagai upaya untuk mengatasi sejumlah kendala terus diupayakan dengan melibatkan sejumlah pihak di berbagai sektor untuk meningkatkan kapasitas usaha, kualitas SDM, perluasan pasar dan memperkenalkan aspek digital dalam pengelolaan usaha dan pemasaran.
Menurut Tubagus Fiki, pengembangan sektor UMKM ujungnya adalah ekspor, sehingga peningkatan skala usaha dan skill SDM menjadi sangat penting. Apalagi, target pemerintah pada 2024 adalah merealisasikan 30 juta UMKM dalam sistem perekonomian nasional.
CEO & Co Founder INAMIKRO, Debbie Tampubolon berpendapat sektor usaha mikro di Indonesia jumlahnya begitu besar. Untuk membangkitkan kinerja sektor usaha mikro, menurut Debbie, perlu menciptakan usaha mikro yang bankable lewat berbagai penguatan usaha mikro dalam hal peningkatan literasi keuangan dan skill SDM agar bisa didorong untuk naik kelas.
Ketua Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM, Universitas Negeri Jakarta, Dianta Sebayang mengungkapkan isu yang dihadapi UMKM pada saat pandemi bukan hanya terkendala dari sisi demand, tetapi juga sisi pasokan bahan baku.
Kendala ketersediaan bahan baku, ungkap Dianta, juga menjadi faktor yang cukup signifikan dalam mempengaruhi keberlangsungan UMKM di platform e-commerce. Pengusaha Furniture Jepara, Iman Rahman mengaku kondisi pandemi bagi UMKM furnitur justru berdampak positif.
Namun, ujar Iman, perlu sejumlah penguatan agar produknya lebih kompetitif, antara lain lewat kelancaran akses ketersediaan bahan baku.
Di sisi lain, jelas Iman, para pengusaha furnitur juga terbebani biaya kontainer yang sangat mahal. Padahal, saat ini ada potensi peningkatan permintaan furnitur dunia senilai $650,7 miliar.
Menanggapi sejumlah kendala itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung mengungkapkan, pihaknya sedang berupaya mendorong terbentuknya lembaga pembiayaan BUMN ultra mikro untuk membiayai sektor UMKM.
Selain itu, menurut Martin, UU Cipta Kerja sebenarnya membuka peluang seluas-luasnya kepada UMKM untuk naik kelas, dengan sejumlah persyaratan yang telah disederhanakan.
Jurnalis Senior, Saur Hutabarat menilai sektor UMKM adalah sektor yang banyak masalah sekaligus sebagai sektor yang menyediakan solusi lapangan kerja bagi masyarakat.
Karena itu, ujar Saur, perlu berbagai upaya kolaborasi, pendampingan, dan debirokratisasi dalam proses membangkitkan sektor UMKM pascapandemi.*
