Peningkatan mobilitas masyarakat harus jadi perhatian. Penyesuain level PPKM dalam upaya pengendalian Covid-19 merupakan langkah yang strategis.
"Dalam mengantisipasi ledakan Covid-19 di tanah air berbagai strategi pengendalian harus dilakukan. Penyesuaian level PPKM jelang libur Natal dan Tahun Baru adalah langkah yang strategis," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/11).
Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Rabu (17/11), memutuskan pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama libur Hari Raya Natal 2021 dan tahun baru 2022.
Kebijakan itu diambil untuk mencegah kerumunan dan mobilitas masyarakat dalam rangka pengendalian Covid-19 di tanah air.
Lestari berharap kebijakan PPKM level 3 juga diberlakukan terhadap mobilitas manusia lintas batas negara, dengan mempertimbangkan masih terjadinya ledakan kasus positif Covid-19 varian delta plus di Eropa dan sejumlah negara tetangga.
Menurut Lestari, kebijakan menaikkan level PPKM itu merupakan langkah strategis yang harus dilaksanakan bersama agar upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di tanah air berjalan dengan baik sesuai rencana.
Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam laporan mingguannya pada 10 November 2021 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kembali memberikan peringatan adanya kenaikan mobilitas masyarakat di Indonesia, khususnya di provinsi Jawa dan Bali.
Berdasarkan catatan WHO, peningkatan terjadi di wilayah Jawa Barat, Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. WHO mencatat, kenaikan mobilitas terjadi seperti sebelum pandemi.
Respon pemerintah terhadap potensi peningkatan mobilitas masyarakat yang lebih tinggi lagi jelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan meningkatkan level PPKM di seluruh Indonesia, ujar Rerie, patut didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, di satu sisi peningkatan mobilitas masyarakat memang berpotensi menggerakkan roda perekonomian.
Di sisi lain, jelasnya, upaya pengendalian Covid-19 yang terukur dan disiplin masih sangat diperlukan karena obat Covid-19 belum ada dan vaksinasi belum merata di tanah air.
Kondisi tersebut, ujar Rerie, menuntut kita untuk bersama-sama mengedepankan sikap kehati-hatian agar lonjakan kasus positif Covid-19 tidak terjadi lagi.
Selain itu, tambahnya, juga perlu didorong sejumlah inovasi di sektor ekonomi dalam rangka beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.*
