Peran pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam penanggulangan kasus kanker payudara di tanah air harus ditingkatkan.
"Penanganan penyakit kanker, terutama di daerah, masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Kondisi ini harus mendapatkan perhatian semua pihak," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam talkshow bertema Menggagas Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kanker Payudara di Pemerintahan Baru di DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (25/10).
Baca Juga - Lestari Moerdijat Soroti Persoalan Mobilitas dalam Pengobatan Kanker
Hadir pada acara tersebut, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular /P2PTM Kementerian Kesehatan RI), Aryanthi Baramuli Putri, SH., MH (Ketua Umum Cancer Information and Support Center/CISC), dan Amelia Anggraini (Ketua DPP bidang Perempuan dan Anak Partai NasDem, Anggota DPR RI periode 2024-2029) sebagai narasumber. Selain itu hadir pula dr. Inez Nimpuno, MPS MA. (Staf Kemenkes Australian Capital Territory) sebagai penanggap.
Catatan pada Rencana Kanker Nasional 2024-2034 mengungkapkan pada 2020, BPJS Kesehatan mengeluarkan biaya Rp3,1 triliun untuk pengobatan kanker dan pada 2023, biaya yang dikeluarkan meningkat menjadi Rp5,9 triliun karena peningkatan kasus.
Menurut Lestari, perlu edukasi terhadap pemerintah daerah agar mampu memahami dampak peningkatan kasus kanker di wilayahnya sehingga upaya untuk menghadirkan proses pencegahan dan pengobatan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media, juga bisa diterapkan dalam membangun mekanisme pencegahan melalui deteksi dini.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mengajak agar masyarakat ikut mengambil peran pada gerakan preventif dengan memasyarakatkan metode periksa payudara sendiri (SADARI) untuk deteksi dini kanker payudara.
Berdasarkan pengalaman Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, upaya memasyarakatkan metode SADARI itu dapat dilakukan dengan melibatkan komunitas masyarakat di tingkat paling bawah pada kelompok arisan dan pengajian di desa.
Pada kesempatan itu Direktur P2PTM Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, pemerintah saat ini sudah membuat rencana nasional penanggulangan kanker dengan tujuan agar upaya mengatasi peningkatan kasus kanker bisa dilakukan bersama-sama.
Berita Lainnya - Lestari Moerdijat: Kebijakan Kesehatan Nasional Belum Bisa Jawab Masalah Penderita Kanker Payudara
Diakui Siti, pada rentang 1990-2020 penyakit tidak menular, termasuk kanker, di Indonesia mengalami peningkatan. Saat ini, jelas dia, pemerintah berupaya meningkatkan deteksi dini untuk menekan angka kasus kanker di tanah air. "Karena semakin awal penyakit kanker terdeteksi, semakin mudah ketersediaan obatnya, semakin besar pula peluang sembuhnya," ujar Siti. *
