Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan bahwa peringatan Presiden Joko Widodo kepada menteri dan kapala daerah dalam rapat terbatas evaluasi PPKM, hendaknya menjadi parhatian semua pihak dalam mempercepat proses vaksinasi covid-19 di Tanah Air.
"Sudah berulang kali Presiden menyampaikan peringatan tentang percepatan vaksinasi. Peringatan itu hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata, terutama meningkatkan koordiansi dan komunikasi lintas sektor serta komunikasi yang intens dari pusat hingga ke desa-desa," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (18/7).
Sebelumnya, dalam rapat terbatas evaluasi PPKM yang berlangsung, Sabtu (17/7), Presiden Jokowi menyoroti kinerja Menteri Kesehatan dan para kepala daerah terkait pelaksanaan vaksinasi. Presiden meminta agar program vaksinasi masal bisa dijalankan lebih cepat agar stok vaksin yang kita miliki tidak menumpuk di gudang PT Bio Farma, puskesmas atau rumah sakit.
"Tolong dilihat betul angka-angkanya. Saya lihat data yang masuk ke negara kita baik itu berupa vaksin jadi maupun bulk sudah 137 juta, tapi yang disuntikkan baru kurang lebih 54 juta," kata Presiden dalam rapat terbatas evaluasi PPKM yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).
Menurut politikus Partai NasDem yang akrab disapa Rerie, percepatan vaksinasi covid-19 hendaknya tidak hanya menjadi perhatian Presiden, para menteri dan kepala daerah saja, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang mendapat dukungan penuh dari segenap kekuatan sosial politik di negeri ini.
"Pandemi covid-19 tidak bisa diatasi oleh pihak tertentu saja, tetapi harus dihadapi secara bersama-sama, karena vaksinasi merupakan cara satu-satunya untuk mengakhiri pendemi. Kita semua berkepentingan untuk mempercepat proses vaksinasi agar segera terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity)," tegas Rerie.
Tanpa akselerasi vaksinasi secara singnifikan, kata anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kita setidaknya membutuhkan waktu dua tahun untuk mencapai target vaksinasi terhadap 70% atau sekitar 181,5 juta jiwa penduduk Indonesia. "Itu berarti membutuhkan sekitar 1,5 tahun lagi baru terbentuk kekebalan kelompok, karena selama enam bulan pertama proses vaksinasi baru mencapai kurang lebih 50 juta suntikan," ujarnya.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan, proses vaksinasi hingga Sabtu (17/7) telah menjangkau 41.268.627 orang yang mendapatkan suntikan pertama atau sekitar 19,82%. Adapun 16.217.855 orang telah mendapatkan suntikan kedua atau baru sekitar 7,79% dari target 70% penduduk.
Oleh karena itu, imbuh Rerie, berbagai upaya percepatan vaksinasi mulai dari vaksinasi masal hingga vaksinasi door to door harus mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat agar berlangsung cepat dan lancar, terutama di wilayah-wilayah zona merah dan orange.
"Kita bersyukur pemerintah menjamin stok vaksin yang ada saat ini mencukupi untuk menyokong percepatan vaksinasi covid-19. Stok yang ada itu hendaknya digunakan secara efisien dan efektif agar tidak terjadi penumpukan di wilayah atau tempat tertentu seperti yang disebut Presiden Jokowi," kata Rerie mengingatkan. (**)
