Penelitian CSIS mengungkan isu utama kedua yang bisa didorong dalam perubahan Undang-Undang Pemilu dan UU partai politik ke depan, yaitu reformasi elektoral untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Jaminan perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) sudah tidak bisa ditunda lagi. Karena konstitusi memerintahkan kepada negara untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyat, termasuk PRT.

Saya terperangah membaca berita yg beredar di media. Ketua Gugus Tugas Covid 19 yg juga Kepala BNPB Doni Munardo mengatakan 81% warga ingin PSBB diakhiri. Apakah ini sebuah isyarat bhw pemerintah mulai menyerah dgn keadaan? Atau seperti yg juga banyak beredar di sosmed, covid 19 akan diserahkan pada herd immunity? Yakni terciptanya imunitas sosial setelah mayoritas warga terpapar covid 19. Jika ini benar adanya, ini jelas alarm bagi bangsa kita.

Catatan memperingati 115 tahun berpulangnya RADEN AJENG KARTINI – Refleksi perjaanan kesetaraan perempuan